Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Sergai Gelar Sosialisasi KIP, Bupati: Pelayanan Publik Akuntabel Ciptakan Pemerintahan Yang Baik

Sergai Gelar Sosialisasi KIP, Bupati: Pelayanan Publik Akuntabel Ciptakan Pemerintahan Yang Baik

Sergai, suarasumut.com – Dalam upaya mengimplementasikan standar pelayanan pemberian informasi publik untuk pemenuhan hak masyarakat memperoleh akses terhadap informasi sekaligus mendukung dan menciptakan sistem pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai), Kamis (12/2) menyelenggarakan Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah.

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang diwakili Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si, turut dihadiri Ketua DPRD Sergai H. Syahlan Siregar ST, Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara (Sumut) H.M Zaki Abdullah, Wakil Ketua Mayjen Simanungkalit, narasumber Drs. Robinson Simbolon dan H.M Syahyan S.Ag, para Asisten, Kepala SKPD, Camat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Massa (Ormas) serta ratusan wartawan unit Pemkab Sergai dari berbagai media.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutannya yang dibacakan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah mengemukakan bahwa Pemkab Sergai telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kabupaten Sergai. Demikian pula telah dikeluarkan Keputusan Bupati Sergai dengan Nomor 71/060/tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkab Sergai.

Informasi itu sangat penting, artinya selama informasi dibutuhkan masyarakat, pejabat terkait wajib memberikan informasi yang akurat sesuai dengan perkembangan daerah yang ada. Oleh karenanya keberadaan PPID sangatlah penting dalam sebuah pemerintahan daerah, sehingga informasi tidak diberikan sembarangan melainkan melalui pengelolaan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, papar Bupati Soekirman.

Lebih lanjut Bupati Soekirman mengutarakan mudahnya akses dan ketersediaan informasi yang lengkap, valid, mudah dimengerti serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan prasyarat bagi terpenuhinya pelayanan dasar yang memadai bagi masyarakat. Untuk itu dirasakan perlu adanya keselarasan pemahaman yang baik dan utuh terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No. 14 tahun 2008.

Dijelaskan Bupati Soekirman mengatakan lahirnya UU KIP tidak terlepas atas respon tuntutan dari transparansi dan partisipasi publik yang merupakan persyaratan bagi suatu negara demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Salah satu tujuan dari UU KIP adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance).

Perlu kita ketahui juga lanjut Bupati, bahwa negara kita merupakan negara yang menempatkan hak untuk tahu sebagai bagian dari hak asasi warga negara untuk mengembangkan sebagai pribadi yang ada di lingkungan sosialnya serta dijamin oleh konstiusi. Dalam pasal 28f UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

Mandat ini juga tertuang secara tegas dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.

Hal ini sangat penting, karena dari waktu ke waktu muncul sengketa informasi yang terkait dengan permintaan informasi dari pemohon kepada badan publik. Untuk itu saya mengharapkan pelayanan publik dilaksanakan sebaik-baiknya, akuntabel dan berdasarkan peraturan yang berlaku, harap Bupati Soekirman.

Sebelumnya Kabag Humas selaku Panitia pelaksana kegiatan Dra. Indah Dwi Kumala dalam laporannya mengatakan tujuan diadakannya Sosialisasi KIP ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang UU Nomor 14 Tahun 2008 KIP serta transparansi informasi di lingkungan kabupaten Sergai. Sedangkan hasil yang diharapkan agar seluruh peserta dapat memaknai serta memiliki persepsi yang sama tentang penerapan dari UU KIP ini.(pu/ss/sbg)

Lihat Juga

Terkait Mau Tampar Anggota, Kadis Pendidikan Akan Nasehati Oknum KUPT Ransel

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Terkait ocehan Oknum Kepala Unit Pelaksana Tehnik (KUPT) Dinas Pendidikan,Kecamatan Rantau ...