Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Selain Tak Kantongi Izin, Usaha Penambangan Milik Aciong Resahkan Masyarakat Hutagodang

Selain Tak Kantongi Izin, Usaha Penambangan Milik Aciong Resahkan Masyarakat Hutagodang

Labusel | suarasumut.com  –  Penambangan batu kerikil berpasir alami (sirtu) seluas 19.06 ha, atas nama penanggung jawab H. Syawaluddin warga Pekan Huta godang, Desa Hutagodang, Kecamatan Sungaikanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lokasi kegiatan/usaha,di Sungai kanan, Desa Hutagodang dan Desa Sampaian, Kecamatan Sungai Kanan, Labusel Propinsi Sumut, target produksi 45.000m3 pertahun. IUP eksplorasi no. 671/162/BPPTU/2/XI.6/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 menjadi IUP (Ijin Usaha Pertambangan) operasi produksi pada tanggal 10 Oktober 2016.

Informasi masyarakat, usaha pertambangan batu ini sudah beroperasi lebih kurang satu tahun sebelum ijin keluar dari a.n. Gubernur Sumatra Utara BPPT (badan pelayanan perijinan terpadu) Propinsi. Senin 20/3/17 awak media menemui pemilik pertambangan dan selaku pengelolanya H. Panaluan Siregar, anggota legislatif di komisi A Labuhanbatu Selatan warga Desa Hutagodang. Beliau mengatakan, pekerjaannya sudah memenuhi tekhnis dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumut, salah satunya, membronjong bantaran sungai, agar supaya jangan longsor dan memelihara DAS (daerah aliran sungai).

Hari yang sama media tinjau lokasi penambangan milik (Ps) oknum DPR Labusel. Disana bantaran sungai yang sudah rusak dan longsor, akibat dari kegiatan penambangan yang dilakukan di sungai kanan dan daerah aliran sungai. Hasil pantauan, pemilik tidak memantau dan mengelolah dampak lingkungan hidup karena kegiatan operasi produksi dan tidak ada menjalin hubungan harmonis dengan masyrakat sekitar tambang.

Sepertinya permohonan IUP-eksplorasi, menjadi IUP- operasi produksi yang dikeluarkan oleh BPPT Propinsi Sumatra Utara, diduga banyak di rekayasa oleh pemohon, dan operasi produksi penambangan tidak sesuai dengan peta lokasi atau salah objek. Seperti luas lokasi 24.45 Ha, (sesuai peta dan daftar kordinat WIUP) eksplorasi, sedangkan luas 19.06 Ha di IUP-operasi produksi. inpormasi warga pemilik tambang memiliki luas lahan hanya 1 Ha di lokasi penambangan, dan bronjong yang ada dibantaran sungai kanan adalah bangunan Pemerintah Propinsi Sumatra Utara pada tahun 2012 yang lalu.

Salah seorang warga desa, tidak mau disebut namanya petani padi juga pemilik lahan pertanian di lingkungan lokasi tambang, juga sehari harinya menggunakan air dalam kehidupan dari sungai kanan, mengakui resah karena tanahnya sudah longsor tanaman padi mereka pun rusak,dan sulit mendapatkan air bersih karena air sungai sudah tercemari dan keruh.

Masyarakat Desa Huta godang menyampaikan lewat Polmas agar menindak tegas pengelola IUP operasi produksi ini dan mencabut ijin nya kembali, akibat sangat meresahkan masyarakat dan bisa merusak dampak lingkungan seperti longsor besar dan sungai semakin dangkal dan melebar, hanya untuk kepentingan keuntungan pribadi oleh pengusahanya.

Ketika diminta pendapatnya tentang ijin pertambangan, salah seorang peduli lingkungan hidup Ramses Sihombing, SH, MHum yang juga menjabat salah satu Ketua LSM mengatakan kalau intansi terkait diduga telah mendapat upeti, sehingga usaha ilegal ini terus beroperasi kendati melanggar UU tentang pertambangan, namun tetap saja eksis beroperasi, karena ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka ijin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan,apabila pemegang ijin usaha pertambangan. operasi produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan.(ta/ss-ls)

Kata kunci terkait:
suarasumut labusel april2017, dana desa marsonja 2016, pertambangan di sungai kanan

Lihat Juga

Sosialisasi Seleksi, Pembinaan Calon Anggota Polri, Polres Tapteng MoU Dengan Pemkab

Tapteng | suarasumut.com –  Melahirkan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi generasi muda Tapanuli ...