Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Sekwan Tak Transparan Anggaran, Ketua DPRD Labuhanbatu Bungkam

Sekwan Tak Transparan Anggaran, Ketua DPRD Labuhanbatu Bungkam

Rantauprapat, suarasumut.com – Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur kewajiban badan public mengumumkan secara berkala berkaitan dengan bada public terkait diantaranya laporan keuangan, namu faktanya Seretaris DPRD Labuhanbatu tak melaksanakannya. Ironinya, sikap Sekretaris DPRD itu malah dianggap lalu oleh Ketua DPRD, Dahlan Bukhori.

Sesuai informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Selasa (10/2), kegiatan rapat-rapat anggota dewan di Sekretariat DPRD menggunakan anggaran APBD T.A 2015. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) APBD T.A 2015 belum terbentuk (diberlakukan,red).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peremndagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan, pengeluaran kas sebelum terbentuknya APBD dapat dilakukan untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat dan ditetapkan dalam kepala daerah. Namun faktanya, Sekretaris DPRD Labuhanbatu tak mengubris konfirmasi tertulis terkait Perbup tersebut.

Ironinya, konfirmasi tertulis terkait daftar penggunaan anggaran (DPA) T.A 2014, Mahadi malah tidak bersedia memberikannya dengan dalihan belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, sesuai Pasal 9 ayat (2) junto ayat (3) UU KIP, Mahadi selaku badan public diwajibkan mengumumkan informasi laporan keuangan secara berkala paling singkat 6 bulan sekali. “Bahwa permintaan saudara mengenai DPA Sekretariat DPDR Kabupaten Labuhanbatu T.A 2014 sebagaimana yang terdapat dalam surat saudara tertanggal 28 Januari 2015 tentang permohonan informasi dan klarifikasi tentang indikasi penyimpangan kegiatan anggaran penyusunan APBD T.A 2015 belum dapat kami berikan dikarenakan belum diperiksa oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Mahadi melalui surat ber- nomor 005/127/Sek-DPRD/2015 tertanggal 10 Februari 2015.

Tentunya, kepatuhan Sekretaris DPRD Labuhanbatu ini dapat dikategorika sebagai barometer kepatuhan pegawai Pemkab Labuhanbatu secara keseuluruhan terhadap Undang-Undang. Dimana, PNS Labuhanbatu, Mahadi yang bertugas secretariat lembaga perwakilan rakyat daerah Labuhanbatu itu.

Ketua DPRD Labuhanbatu yang dikonfirmasi via short massage service (SMS) terkait ketertutupan Mahadi atas informasi DPA di Sekretariat DPRD itu, Dahlan Bukhori malah memilih bungkam. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Pejabat Tinggi Pratama Pemkab Karo Laksanakan Diklat Revolusi Mental

Karo | suarasumut.com  –  Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *