Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Sanksi Keuangan Bupati Dan DPRD Labuhanbatu Menunggu Teknis Pelaksanaan

Sanksi Keuangan Bupati Dan DPRD Labuhanbatu Menunggu Teknis Pelaksanaan

Rantauprapat, suarasumut.com – Bupati dan DPRD Labuhanbatu dipastikan kena sanksi administrasi berupa tidak diberikan hak keuangan atas tidak terbentuknya persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) tahun anggaran (T.A) 2015 hingga 30 November 2014.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Muhfli. “Iya. Bupati dan DPRD kena sanksi administrasi hak keuangan. Tapi petunjuk pelaksanaannya belum turun (diterima,red),” kata Muhfli beberapa waktu lalu di halaman kantornya.

Dikonfirmasi suarasumut.com, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Dewan (Setwan), Elyana Dalimunthe, Selasa (27/1) menyebutkan, hak keuangan DPRD Labuhanbatu terdiri dari 12 jenis bersumber dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, dan tunjangan jabatan. “Uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan; dan tunjangan badan legislasi, tunjangan perumahan, dan tunjangan komunikasi informasi,” kata Elyana Dalimunthe yang ditemui di ruang kerjanya.

Namun sangat disayangkan, Kabag Keuangan Setwan Labuhanbatu itu tidak dapat menjelaskan besaran masing-masing jenis hak keuangan anggota dan DPRD tersebut. Menurut Elyana, staf Setwan yang memegang dokumen daftar hak keuangan DPRD dimaksud telah pulang kantor berhubung dirinya sejak pagi belum istirahat karena kehadiran Badan Pemeriksa Keuagan (BPK).

“Belum bisa diberikan, sama anggota datanya. Dia sejak pagi belum pulang karena BPK datang (ke Labuhanbatu,red),” jawab Elyana sembari menganjurkan untuk datang esok hari saat ditanya besaran hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD Labuhanbatu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (PP_37_2006) tentang perubahan kedua PP_24_2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, besaran jenis hak keuangan DPRD ditetapkan berdasarkan persentase gaji pokok Bupati. Sedangkan gaji Pokok Bupati ditetapkan melalui PP_59_2000 yang besarannya Rp2,1 juta.

Sesuai Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP_37_2006, uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati, wakil ketua DPRD sebesar 80 persen dan anggota DPRD sebesar 75 perses. Dari data tersebut dapat diketahui, gaji pokok ketua DPRD sebesar Rp2,1 juta, wakil ketua Rp1,680 juta, dan anggota sebesar Rp1,575 juta.

Sekedar untuk diketahui, sanksi administrasi atas hak keuangan Bupati dan DPRD selama 6 bulan telah diatur pada Pasal 312 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang dan dipertegas melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6865/SJ tertanggal 24 November 2014. Sanksi administrasi tersebut ditujukan kepada Kepala Daerah dan DPRD yang tidak membentuk persetujuan bersama atas R-APBD T.A 2015. (ls/ss/lb)

Kata kunci terkait:
gaji pokok anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun 2017, Kasus dprd labuhan batu

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...