Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Salinan UU RI Nomor 30 tahun 2014 Jadi Bukti Tambahan Bupati Nias

Salinan UU RI Nomor 30 tahun 2014 Jadi Bukti Tambahan Bupati Nias

Gunungsitoli, suarasumut.com — Fotocopy dari salinan pasal 13 ayat 2 undang undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang adminitrasi pemerintahan, jadi bukti tambahan Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM.

Bukti tersebut diserahkan kuasa hukum Bupati Nias Agusmar Zalukhu pada sidang lanjutan gugatan CV.Karya Sendoro terhadap Bupati Nias dan direktur Rumah Sakit Umum Gunungsitoli, terkait pembatalan CV.Karya Sendoro sebagai pemenang tender proyek pengadaan Alkes di RSU Gunungsitoli tahun 2012, yang digelar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Rabu (12/8).

Selain Bupati Nias, direktur RSU Gunungsitoli yang diwakili kuasa hukumnya Nasehati Lase juga menyerahkan bukti tambahan kepada Ketua Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Khamozaro waruwu, SH, MH.

Bukti tambahan yang diserahkan kuasa hukum direktur RSU Gunungsitoli adalah berupa fotocopy dari salinan asli pasal 83 peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, fotocopy dari salinan asli pasal 83 pepres RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Pepres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu, surat direktur bimbinganteknis dan advokasi lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) nomor: B-2363/LKPP/D-VI.1.1/05/2013 tanggal 6 mei 2013 hal petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan pelelangan yang sedang proses PTUN yang ditujukan kepada direktur RSUD Gunungsitoli.

Hakim Minta Panitia Hadir Minggu Depan

Sesuai pantauan wartawan, usai menerima bukti tambahan dari Bupati Nias dan direktur RSU Gunungsitoli, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu, SH, MH menutup sidang dan mengumumkan jika sidang dilanjutkan minggu depan.

Hakim juga meminta para tergugat untuk dapat menghadirkan panitia tender pada sidang lanjutan, agar pada persidangan dapat diterangkan bagaimana tahapan yang dilakukan panitia sehingga dapat menentukan seseorang menjadi pemenang tender.

Sonitehe Telaumbanua, SH yang ditemui wartawan usai sidang mengaku heran dengan bukti tambahan yang diserahkan Bupati Nias melalui kuasa hukumnya kepada Majelis Hakim. Menurut Sonitehe, bukti yang diserahkan adalah peraturan tahun 2014, sedangkan kasus yang dia gugat terjadi tahun 2012.

“Saya bingung, bukti yang diserahkan Bupati Nias hanya berupa salinan dari peraturan dan undang undang yang pasti telah diketahui Majelis Hakim. Uniknya lagi, yang diserahkan adalah salinan peraturan adminitrasi pemerintahan yang diterbitkan tahun 2014, padahal yang saya gugat adalah pembatalan saya sebagai pemenang tender pada tahun 2012,” tuturnya sambil berlalu.(ih/ss/ni)

Lihat Juga

Ket. Gbr : Tersangka FA, pengisap ganja yang ditangkap Satres Narkoba Polres Psp di TPU Jalan Mgr Maradat Kec. Psp Selatan Kota Psp, Jum'at (20/7-2018). Foto Ali Akbar/SS

Polisi Amankan Pengisap Ganja Di TPU

Padangsidimpuan | suarasumut.com  –  Seorang pemuda ditangkap Satres Narkoba Polres Padangsidimpuan (Psp) di daerah Jalan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *