Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› RSUD Gunungsitoli Minta Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias

RSUD Gunungsitoli Minta Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias

Nias | suarasumut.com — Akibat jumlah pasien yang ditangani terus meningkat, pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Gunungsitoli kewalahan. Pasien RSUD Gunungsitoli terpaksa ditempatkan di selasar bangsal RSUD.

Direktur RSUD Gunungsitoli dr.Julianus Dawolo, M.Kes yang ditemui di ruang rapat, RSUD Gunungsitoli, Jalan dr.Ciptomangunkusumo, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, Selasa kemarin, membenarkan jika saat ini RSUD Gunungsitoli kekurangan kamar dan tempat tidur untuk menampung pasien. “Di RSUD Gunungsitoli, kita melayani pasien dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Nias. Akibat banyaknya pasien, kita kewalahan tempat, dan terpaksa kita menempatkan sebagain pasien di selasar bangsal RSUD,” jelas dr.Julianus Dawolo, M.Kes.

Untuk mengatasi kekurangan ruangan dan tempat tidur, menurut dr.Julianus Dawolo, M.Kes, pihak RSUD Gunungsitoli telah mengajukan dana pengembangan RSUD Gunungsitoli kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp 80 milliar.

Usulan tersebut sudah di acc kan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara dan Kemenkes RI, tetapi otoritas RSUD Gunungsitoli belum tahu pasti berapa dana yang akan digelontorkan dalam mengembangkan RSUD Gunungsitoli.

“Jika dana yang Rp 80 milliar jadi digelontorkan, kita akan membangun fasilitas RSUD Gunungsitoli dengan menambah jumlah ruangan dan tempat tidur sebanyak 140 unit, dari 218 tempat tidur yang ada. Kita juga akan menambah fasilitas ICU RSUD Gunungsitoli, dari 7 unit tempat tidur menjadi 26 unit tempat tidur,” papar Direktur RSUD Gunungsitoli.

Selain penambahan tempat tidur, juga akan ditambah mesin Hemodialis dari yang sebelumnya 5 unit menjadi 21 unit, membangun 1 unit ruangan NICU/PICU untuk anak, membangun 1 ruangan ICCU untuk penanganan jantung, menambah Polikliknik dokter spesialis penunjang menjadi 5 ruangan, Polikliknik dokter spesialis lain menjadi 13 ruangan dan Polikliknik dokter sub spesialis sebanyak 4 ruangan.

Namun, Direktur RSUD Gunungsitoli dr.Julianus Dawolo, M.Kes mengungkapkan, walau kelak dana pengembangan RSUD Gunungsitoli jadi digelontorkan, RSUD Gunungsitoli butuh dukungan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Nias dalam mengelola RSUD Gunungsitoli.

“Kita akui, saat ini RSUD Gunungsitoli masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, tetapi pasien yang dilayani di RSUD Gunungsitoli sebagian besar dari Kabupaten Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat dan Kota Gunungsitoli. Apalagi saat ini 80 persen pasien menggunakan BPJS, kami pihak RSUD Gunungsitoli kadang mengalami kerugian, karena pasien menginap 5 hari, klaimnya sama besar jika pasien menginap 2 minggu,”papar Direktur RSUD Gunungsitoli.

Dia berharap, pemerintah Kabupaten/Kota lainnya mau bergandeng tangan dengan Pemerintah Kabupaten Nias dalam membantu dana pengelolaan RSUD Gunungsitoli. Dana maksimal untuk mengelola RSUD Gunungsitoli agar bisa lebih baik dalam melakukan pelayanan adalah kurang lebih Rp 60 – Rp 70 milliar pertahun.

“Kita masih harus terus berhemat, dan berupaya memberi pelayanan di RSUD Gunungsitoli, walau dana yang digelontorkan Pemkab Nias setiap tahunnya dari DAU hanya sebesar Rp 10 milliar. Pendapatan RSUD Gunungsitoli setiap tahun kurang lebih RP 40 milliar, dan seluruh dana tersebut bukan masuk menjadi PAD Kabupaten Nias, tetapi digunakan untuk membeli obat, makanan, kebutuhan laboratorium, bahan habis pakai, alat tulis kantor dan lain di RSUD Gunungsitoli,”ujar Julianus.

Dari data yang diberikan direktur RSUD Gunungsitoli, pasien yang dirawat di RSUD Gunungsitoli setiap tahunnya lebih banyak dari Kota Gunungsitoli, atau mencapai 70,1 persen. Sedangkan warga Kabupaten Nias hanya 9,4 persen, Kabupaten Nias Utara 10 persen, Nias Barat 3,7 persen dan Nias Selatan 6,5 persen.(sw/ss-ni)

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...