Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Refleksi May Day, Buruh Penyumbang Devisa Terbesar, Tapi Memperoleh Hak Minim

Refleksi May Day, Buruh Penyumbang Devisa Terbesar, Tapi Memperoleh Hak Minim

(May Day) suarasumut.com  – Gerakan buruh melalui aksi May Day telah dilakukan sejak 1886 di Amerika serikat. pada masa itu ratusan ribu buruh turun kejalan menuntut pengurangan jam kerja dari 14-18 jam kerja menjadi 10 jam kerja ditambah tuntuan lain berupa perbaikan kondisi kerja yang buruk ketika itu. Gerakan buruh tidak berhenti disitu saja melalui pengorganisasian buruh dan gerakan aliansi serikat buruh selama 3 tahun terus melakukan tekanan kepada pemerintah menuntut kembali pengurangan jam kerja menjadi 8 jam kerja.

Akhirnya pada tanggal 1 Mei tahun 1889 gerakan buruh berhasil menurunkan jam kerja dari 10jam kerja menjadi 8 jam kerja sehari. dan inilah menjadi peringatan sekaligus momentum bagi buruh bukan hanya di Amerika serikat tetapi seluruh dunia memperingati hari kemenangan buruh melawan penindasan yang luar biasa.

Indonesia pertama kali merayakan May Day paling besar pada tahun 2000, Khusus nya di Sumatera Utara. Serikat buruh local yang pertama kali berhasil mengorganisir buruh hingga melumpuhkan hampir seluruh kawasan industry yang berpusat di kota Medan dan Deliserdang.

Tuntutan paling pokok ketika itu menyangkut Penghapusan buruh harian lepas/buruh musiman,, kebebasan berserikat, menghentikan PHK secara sewenang wenang, penghapusan P4D/P4P, Jaminan social dan Pemberian transportasi bagi buruh dan hak hak normative yang masih terabaikan. Akibat dari gerakan ini pihak DPRD Propinsi Sumatera Utara membentuk tim guna melihat langsung kondisi buruh di perusahaan perusahan yang ada di Kodya Medan dan Deliserdang dan tindak lanjutnya tidak jelas

Sejak saat itu Buruh di Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya menjadikan May Day sebagai momentum mempersatukan seluruh elemen buruh menuntut pemerintah dan pengusaha untuk melakukan perbaikan perbaikan kebijakan perburuhan menyangkut system Upah Murah, Penghapusan system BHL/ outsourcing, pelanggaran hak hak normative, Penyediaan lapangan pekerjaan, kebebasan berserikat, kriminalisasi terhadap buruh maupun pengurus serikat buruh.

Pemerintah pada masa itu juga, masih sangat alergi dengan istilah gerakan May Day, berbagai propaganda dan jargon jargon dikelugerkab buruh dan tuntutan buruh. Bahkan pemerintah berupaya mengkaitkan May Day dengan gerakan komunis supaya buruh takut ikut demontrasi merayakan May Day. Pihak perusahaan juga tidak mau kalah, dengan bantuan aparat dan para preman mencoba menghalau para buruh untuk tidak memasuki perusahaan perusahaan lain sehingga seringkali terjadi terjadi kekerasan antara aparat preman dan buruh didepan perusahaan. Karena seringnya bentrokan ketika demontrasi akhirnya sebagian perusahaan mengutus buruhnya ikut demontrasi dan sebagian lagi merelakan seluruh buruhnya ikut merayakan May Day .

Meskipun pemerintah belum menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional namun di Medan sejak tahun 2005 sebagian besar perusahaan di kawasan industry Medan dan Deliserdang telah membuat pengumuman kepada buruh meliburkan buruh pada tanggal 1 Mei .

Setelah empat belas (14) tahun kemudian tepatnya pada tahun 2014 oleh Presiden RI yaitu SBY mengakomodir tuntutan buruh dan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Sejak itu sampai sekarang buruh selalu merayakan May Day dengan berbagai bentuk perayaan untuk memperingati kemenangan perjuangan buruh. Pertanyaannya apakah setelah dijadikannya 1 Mei sebagai hari libur nasional perjuangan buruh sudah selesai? Atau ini hanya sebagai momentum awal untuk memulai Pekerjaan rumah serikat buruh yang semakin kompleks?

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru dibawah ke pemimpinana Presiden Soeharto gerakan buruh memang cukup agresif dan massif. Sudah ribuan serikat buruh yang lahir baik yang berskala nasional maupun skala local. Pertanyaan selanjutnya apakah kwalitas hidup buruh sudah lebih baik?

Disinilah msalah pokok perjuangan buruh saat ini. Pasca disahkannya May Day sebagai hari libur banyak serikat buruh kehilangan arah, dan kesulitan mencari momentum gerakan perjuangan bersama. Pemerintah berhasil membungkam gerakan buruh lewat perayaan perayaan yang sifatnya menghancurkan kesadaran perjuangan buruh.

Beragam bentuk perayaan difasilitasi oleh negara berupa kontes lagu dangdut, lucky draw, gerak jalan, pertandingan pertandingan dengan hadiah hadiah yang cukup menggiurkan menjadi konflik laten bahkan konflik terbuka antar serikat berebut menjadi panitia pelaksana perayaan. Dan cara ini ternyata efektif juga menggeser kesadaran perjuangan buruh.

Keprihatinan yang cukup mendalam adalah bahwa kondisi dan kwalitas hidup buruh terus mengalami penurunan dari tahun ketahun. Perjuangan penghapusan system buruh harian lepas, upah murah, kebebasan berserikat dan pengurangan jam kerja, ancaman PHK semena mena, mutasi, kriminalisasi dan persoalan normative masih saja terus berlangsung, dan persoalan ini belum jadi perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.

Persepsi negara terhadap buruh masih identik sebagai objek pembangunan sehingga persoalan buruh masih termarjinalkan. Bahkan perjuangan buruh sampai hari ini masih dianggap sebagai penggangu stabilitas pembangunan yang sedang berlangsung. Itu sebabnya masih banyak serikat buruh mengalami kesulitan mendaptkan registrasi serikat buruh, pemecatan dan mutasi para pengurus serikat maupun para anggota serikat buruh. Penderitaan dan Intimidasi seperti ini masih saja sering terjadi di perusahaan industry yang dekat dengan pusat pemerintahan terus bagimana lagi penderitaan para buruh perkebunan yang sangat terisolasi dan terjaga ketat tentu saja sangat jauh dari pusat pemerintahan dan perhatian public.

Sudah sama kita ketahui bersama bahwa perusahaan perkebunan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara telah ada sejak tahun 1825. Bahkan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah mencapai usia diatas 100 tahun. Luas perkebunan yang sudah mencapi 11.300.370 hektar dan produksi minyak CPO yang mencapai sebanyak 31.284.306 ton/ tahun telah menghasilkan devisa besar bagi negara diatas 200 triliun rupiah pada tahun 2012.

Dibalik perolehan devisa negara yang cukup besar itu kita akan dapati kondisi hidup buruh yang sangat memprihatinkan. Dimana Sebagian besar perusahaan perkebunan tersebut membayar upah buruh dibawah ketentuan yang berlaku. Perkebunan membuat aturan tersendiri mengenai upah. Beberapa perusahaan yang yang tergabung dalam BKSPPS (Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera) memiliki otoritas yang sangat besar membuat aturan untuk mengatur dan mengendalikan hidup buruh. Mulai dari soal penetuan upah secara sepihak, basis borong, cuti, denda denda dan sebagainya. Keberadaan BKSPPS tersebut sama sekali tidak bisa disentuh oleh hukum meski pun telah membayar upah dibawah ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Istri dan anak buruh yang bekerja tidak mendapatkan upah. Mereka pada posisi membantu para suami untuk mendapatkan basis borong yang cukup tinggi. Selain basis borong yang cukup tinggi beban kerja buruh juga cukup berat. Beban kerja yang seharusnya dikerjakan oleh 2-3 kini dikerjakan oleh seorang buruh, akhirnya buruh harus membawa istri dan anaknya bekerja, dan kadang kdang buruh mengajak orang lain sebagai tenaga helper dan upahnya si buruh yang menanggungnya.

Untuk seorang buruh pemanen sawit , diberikan target borongan yang disebut dengan basis borong, perharinya 1–1,2 ton,/ atau harus mencapai luasan 4-6 ha/hari, atau bekerja 8 jam/hari, menurunkan pelepah sawit, menyusun pelepah sawit, menyusun buah di TPH, mengutip berondolan, membuang pelepah.

Jika semua itu dikerjakan oleh seorang buruh maka basis jelas tidak tercapai, jika basis tidak tercapai maka upahnya di pertujuah atau atau upah sehari di bagi 7. Itulah upah buruh sehari. Akibatnya sering buruh bekerja diatas 8 jam kerja tanpa dibayar lembur. Selain beban kerja yang tinggi buruh juga dihantui dengan berbagai sanksi sanksi berupa denda pemotongan upah maupun denda hukuman berupa pemotongan cuti cuti, dan pengurangan bonus tahunan.

Kondisi perumahan buruh yang kurang layak huni, penerangan listrik yang terbatas hanya 6-7 jam, dengan system pengaturan 1 unit Genset disetiap perumahan. Demikian juga minimya sarana air bersih yang harus menunggu hujan turun baru mendapatkan air bersih karena pada umumnya perkebunan banyak di lahan gambut dan tanah liat sehingga air bersih cukup sulit di peroleh.

Peranan Buruh harian lepas diperkebunan tidak bisa lepas dari perusahaan perkebunan. Jangankan pemanen, Mandor pemanen atau Staff perusahaan saja masih ada dijumpai yang bersatus BHL. Kaum perempuan pada umumnya di buat status sebagai BHL dengan perolehan upah rata rata Rp.450.000- 600.000 upah/bulannya.

Tanpa Tunjangan hari Raya, tanpa jaminan social,  dan sangat jarang kita jumpai buruh perempuan yang menjadi status buruh tetap (SKU) pada umumnya mereka bekerja tanpa diperlengkapi dengan peralatan kerja dan alat perlindungan diri. Kalau pun mereka memiliki alat kerja atau alat perlindungan diri, hal itu atas kesadarannya untuk membeli sendiri fasiltas dan alat perlindungan diri sendiri yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan.

Dengan Kondisi perkebunan terisolir dengan penjagaan yang cukup ketat dan sulitnya akses informasi perkebunan sehingga pelanggaran hak hak buruh normative buruh sangat sulit untuk di angkat kepermukaan. Peran Pemerinyah yang diharapkan untuk melindungi kaum buruh yang posisinya sangat lemah jika berhadapan dengan modal, justru pemerintah ikut melemahkan posisi buruh. Selain karena moral dan integritas dinas terkait sangat rendah kwalitas kerja mereka pun cukup rendah. Jangan ditanya dinas terkait tidak tahu hal ini, mereka justru sangat rajin masuk perkebunan, tetapi kondisi buruh bukannya lebih baik.

Selain masalah mental dan integritas para birokrasi yang cenderung bermain mata dengan pengusaha, undang undang juga tidak memberikan peluang untuk menyikat aparat terkait dan pengusaha yang bandel, sehingga perbudakan di perkebunan masih akan terus berkelanjutan sampai pada waktu yang tidak dapat ditentukan. Entah kenapa kebijakan baru apapun yang terjadi apakah itu menyangkut penegakan hukum, pemerintahan yang bersih, siber pungli, tidak pernah bisa mengubah nasib buruh khususnya buruh perkebunan.

Sepanjang masih terjadi pelanggaran hubungan kerja, pelanggaran upah, pelanggaran hak hak normative dan pelanggaran kebebasan berserikat maka kemerdekaan sejati dan kesejahteraan pasti semakin menjauh.

Semoga dengan momentum May Day kita semakin merefleksikan langkah langkah maju yang akan dilakukan untuk konsolidasi gerakan buruh yang lebih solid demi kesejahteraan buruh dan kemerdekaan buruh yang sejati. Sebab buruh telah menyumbang devisa terbesar tetapi masih mendapatkan yang minimum. Minimum dalam upah, minimum fasilitas dan minimum penghargaan . Kita berharap 3-5 tahun kedepan akan ada perubahan besar pada kondisi hidup buruh baik di industry, maupun di perkebunan. Semoga…..
Selamat merayakan May Day
Hidup buruh…!

Daniel Marbun
Ketua Solidaritas Buruh Internasional

Kata kunci terkait:
Bekerja di rumah jabatan sebagai tenaga daerah punya tekanan

Lihat Juga

452 Pramuka Ikuti Perkemahan Internasional 2017 Di Malaysia

JAKARTA | suarasumut.com  –  Sebanyak 452 anggota Gerakan Pramuka akan mengikuti Perkemahan Internasional di Selangor, ...