Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› RDP Bersama PT ISJ, Pimpinan DPRD Labuhanbatu Disebut Raup Uang Rp120 Juta

RDP Bersama PT ISJ, Pimpinan DPRD Labuhanbatu Disebut Raup Uang Rp120 Juta

Rantauprapat, suarasumut.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) umum antara pimpinan DPRD bersama 6 perusahaan perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak pelak, dibalik gelar RDP umum itu, pimpinan DPRD yang diketuai Dahlan Bukhori disebut meraup uang sebesar Rp120 juta dari PT Indo Sepadan Jaya (ISJ).

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Rabu (25/3), pelaksanaan gelar RDP umum oleh pimpinan DPRD bersama pimpinan 6 perusahaan perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu memuat kepentingan kelompok yang dibungkus oleh program intensifikasi pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih, RDP umum itu seyogyanya dilakukan Komisi, namun faktanya dilakukan pimpinan DPRD.

Hingga saat ini, sebanayk 2 orang anggota DPRD yang merasa kecewa atas sepak terjang ketua DPRD Labuhanbatu, Dahlan Bukhori yang menyerobot tugas Komisi melakukan RDP umum mengaku, kepentingan kelompok pimpinan DPRD begitu kental dengan terendusnya informasi setoran uang sebesar Rp120 juta dari PT ISJ. Anehnya, hingga saat ini tak satupun anggota Komisi yang tugasnya diserobot oleh pimpinan DPRD itu melakukan aksi keberatan. “Tau kamu berapa uang diambil dari PT ISJ. Dari 1 perusahaan itu diambil Rp120 juta, lain lagi dari PT Sipef (PT Tolan Tiga Sifef Pangkatan,red),” kata anggota DPRD yang namanya minta dirahasiakan.

Menurut anggota DPRD itu, pengaduan LSM terkait dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan dan kode etik oleh pimpinan DPRD sudah dikembalikan kepada Komisi. Hal tersebut dilakukan setelah adanya pengaduan pelanggaran kode etik tersebut. “Ketua DPRD sudah menyerahkan pelaksanaa RDP itu kepada KOMISI. Tidak semua anggota Komisi diajak rapat, tapi hanya Ketua Komisi saja,” kata anggota DPRD yang namanya juga dirahasiakan.

Atas informasi itu, Ketua DPRD Labuhanbatu, Dahlan Bukhori yang dikonfirmasi melalui selulernya tidak berhasil dihubungi. Begitu juga dikala dikonfirmasi via short massage service (SMS), sekalipun SMS menunjukan tanda terkirim, Dahlan Bukhori tidak memberikan jawabannya.

Sekedar untuk diketahui, mencuatnya informasi penyerobotan tugas Komisi melakukan RDP umum dikarenakan sejumlah anggota keberatan karena tidak dilibatkan. Bahkan, suasana ketegangan sempat mewarnai hubungan kerja antar anggota DPRD yang merasa dilecehkan.

Selain itu, suasana ketengangan di tubuh lembaga legislative itu semakin tinggi setelah adanya pengaduan Badan Pengurus Pusat LSM Patriot Merah Putih pada tanggal 4 Maret 2015, dan disusul aksi demo dari Garakan Masyarakat Dan Mahasiswa Bersatu (GERAMMB). Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Badan Kehormatan memproses dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPRD Labuhanbatu. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Terkait Mau Tampar Anggota, Kadis Pendidikan Akan Nasehati Oknum KUPT Ransel

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Terkait ocehan Oknum Kepala Unit Pelaksana Tehnik (KUPT) Dinas Pendidikan,Kecamatan Rantau ...