Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, IDRI Minta Ini!

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, IDRI Minta Ini!

Jakarta | suarasumut.com  –  Ketua Umum Ikatan Dosen RI (IDRI) Dr Ryan Kurniawan menyatakan beberapa layanan dan inovasi dari Kemenristekdikti seperti Beasiswa Dosen, SINTA, Sertifikasi Dosen, Portal Garuda, SAPTO, dan SISTER dinilai membantu dan bermanfaat bagi Dosen.

“Namun Ryan menilai ada 5 hal permasalahan besar yang saat ini dihadapi Dosen, diantaranya gaji atau kesejahteraan, studi lanjut, birokrasi dan beban administrasi, publikasi internasional dan jejaring,” sebutnya.

Hal ini disampaikannya, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan Forum Rektor Indonesia (FRI), Majelis Rektor Perguruan Tinggi, Ikatan Dosen RI (IDRI), Forum Dosen Indonesia (FDI), dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).

“Terkait gaji dan kesejahteraan dosen diperlukan penyesuaian sistem penggajian dosen dan meninjau kembali besar tunjangannya,”pinta Ryan.

Sementara untuk studi lanjut, ia meminta agar ada pendampingan persiapan studi lanjut dan dana maupun kuota beasiswa Dosen perlu ditambah.

“Kami juga meminta agar dilakukan survei tingkat kepuasan mahasiswa, dosen kampus terhadap layanan kampus dan Ristek Dikti, sedangkan untuk tim penilai dokumen usulan PAK perlu penyamaan persepsi,” ucap Ryan agar beban administrasi dan birokrasi berjalan dengan baik.

Ikatan Dosen RI juga meminta untuk dikembangkan open science, open access dan kolaborasi untuk meningkatkan rangking perguruan tinggi Indonesia.

“Ristekdikti harus mampu mengayomi seluruh sivitas akademik dari Sabang – Merauke yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta jejaring kolaborasi riset perlu ditumbuhkan,” tandas Ryan.

Humas IDRI Dr Janner Simarmata menuturkan pada prinsipnya IDRI berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi, namun langkah dan kebijakan pemerintah yang dilakukan perlu sinergi dan mempertimbangkan situasi dan kondisi setiap perguruan tinggi.

“Sebab situasi perguruan tinggi dan kondisinya pastilah berbeda-beda disetiap provinsi dan ini tidak bisa bisa digeneralisir,”ucapnya.

Melalui Permenristekdikti No 20/2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar, aturan ini telah memunculkan pro dan kontra dari dosen. Permenristekdikti ini memungkinkan pencabutan tunjangan profesi dan dinilai ini sangat memberatkan karena kinerja dosen bukan hanya publikasi, padahal masih ada tugas Tri Dharma lainnya.

“Aturan publikasi ini dinilai sangat membebani dosen karena mahalnya biaya publikasi jurnal internasional dan dapat menutup rejeki bagi dosen. Namun, tidak sedikit dosen yang menilai aturan ini secara positif,” kata Janner.

Sebelumnya, berbagai permasalahan telah disampaikan oleh Forum Rektor Indonesia (FRI), Majelis Rektor Perguruan Tinggi, Forum Dosen Indonesia (FDI), dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), diantaranya tentang penilaian akreditasi yang kadang tergantung pada suasana hati assessornya, dan tentang kecemburuan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkait masalah bantuan dana riset.

Pengurus Ikatan Dosen RI (IDRI) yang ikut hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR-RI diantaranya Dr Rachmat Hidayat (Ketua Dewan Pengawas), Dr Dian Utami Sutiksno (Ketua Dewan Pendiri), Dede Hertina MSi dan Rika Rachmati MSi (Bendahara), Agung Purnomo MBA (IT Online) dan Dr Hendrati Dwi Mulyaningsih (Kerjasama Internasional). (js/ss-jk)

Lihat Juga

Medan - Semenjak dibukanya proses pendaftaran Bakal Calon (Balon) DPD RI dari Dapil Sumutera Utara yang akan maju pada Pemilu serentak tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, sudah ada tiga belas kandidat yang datang menyerahkan berkas syarat dukungannya. WTP Simarmata menyerahkan dukungan sebagai bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI di hari keempat dan pendaftar kesebelas di kantor Komisi Pemilihan Umum Sumut, Rabu (25/4/2018) yang diterima langsung oleh Komisioner KPU Sumut Dr Iskandar Zulkarnain WTP Simarmata mendaftarkan diri dengan didampingi Ketua Tim Ir Tumpal Simarmata dan sejumlah tim suksesnya dan simpatisan dimana terlebih dulu menandatangani pendaftaran. WTP Simarmata menyerahkan bukti dukungan fotokopi dukungan KTP masyarakat ke KPU Provinsi Sumut sebanyak 4671 lembar yang tersebar di sejumlah Kabupaten/Kota. Penerimaan pendaftaran balon DPD ke KPU Sumut itu secara resmi sudah dibuka Ketua KPU Sumut Mulia Banurea. Usai dibuka selanjutnya dilakukan penyerahan berkas kepada KPU Sumut untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan dukungan oleh tim yang dibentuk KPU Sumut. Usai mendaftar, WTP Simarmata mengatakan, dirinya optimis akan lolos sebagai peserta calon Anggota DPD RI Dapil Sumut. Bahkan niatnya maju anggota DPD RI tersebut lantaran mendapat dukungan dari tokoh-tokoh Agama, Akademisi, Organisasi dan Masyarakat. “Untuk menjalankan perjuangan ini, sambung WTP, pihaknya sudah membentuk tim pemenangan di setiap daerah kabupaten/kota dan termasuk tim penghubung (LO) yang tugasnya selalu memantau di KPU provinsi baik ada hal-hal kekurangan yang harus dilengkapi,” imbuhnya. WTP Simarmata juga meminta warga masyarakat untuk membantu KPU dalam mensosialisasikan Pemilu Damai sesuai perundang-undangan. Menurut Edward Hs. Siallagan, WTP Simarmata sebagai bakal calon anggota DPD RI karena sosok dan kualifikasi yang dimilikinya sangat dibutuhkan melihat situasi dan kondisi bangsa saat ini. "Disamping memang mendapat dukungan dari tokoh agama, akademisi, organisasi dan masyarakat agar dirinya mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara, khususnya Sumatera Utara, pungkas Sekjen DPP Punguan Siallagan Indonesia (Parsibor). Informasi yang diperoleh, sejauh ini sudah ada 13 balon DPD RI yang menyerahkan mandat ke KPU Sumut. Pengumuman penyerahan syarat dukungan balon DPD ini berdasarkan Peraturan KPU No.5/2018 sudah dibuka sejak 26 Maret-8 April 2018 di kantor KPU Sumut. Sedangkan dari tahapan yang sudah berlangsung, pada 22 April-26 April 2018 sudah harus menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagai balon anggota DPD RI. Turut ikut Ketua Umum DPD Punguan Siallagan (Parsibor) Kota Medan Sekitarnya, Raswin Siallagan, S.Sos, Drs Saragi Simarmata MM Sekretaris Punguan Simataraja Kota Medan sekaligus Calek DPRD Kota Medan Dapil 3 (Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Timur) dari Partai Nasdem. Pengurus DPP Punguan Simataraja Indonesia diantaranya, John Wenson Simarmata, Rinton Simarmata, Richard Simarmata, Dosi Raja Simarmata, Lazarus Bona Simarmata, Abdon Simarmata STh dan Uba Simarmata. (js)

Korem 023/KS Gelar Samapta Periodik Semester Satu

Sibolga | suarasumut.com  –  Prajurit Korem 023/KS sedang melaksanakan samapta periodik semester satu di lapangan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *