Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› PT.SAB/ KSU AMELIA AROGAN DAN LANGGAR PERATURAN MENHUT

PT.SAB/ KSU AMELIA AROGAN DAN LANGGAR PERATURAN MENHUT

Panai Hilir, suarasumut.com – Setelah menerima Rekomondasi dari DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat ) Surat No : 5904/38/DPRD/2014 yang di tanda tangani Ketua DPRD Labuhanbatu Hj.Ellya Rosa Siregar S.Pd pada ( 20/01 ) di Gedung DPRD Dari hasil dengar pendapat yang di saksikan dengan masyarakat, Camat, Kapolsek dan pihak Perusahaan Desa Wonosari, Desa Sungai Sakat, Desa Sungai Baru dan Kelurahan Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Masyarakat membuat kesepakatan untuk meminta Bupati Labuhanbatu dan instansi terkait menutup Perusahaan Siluman di Sei Berombang, dalam acara dengar pendapat tersebut DPRD Labuhanbatu menerima enam poin tuntutannya :

1.Perusahaan perkebunan KSU Amelia dengan luas lebih kurang 760 HA tidak mempunyai izin apapun, hal ini di tegaskan oleh surat dari BPN Labuhanbatu Surat No :042-1315/10/2011 tertanggal 24 Oktober 2011 dinyatakan bahwa KSU Amelia belum terdaftar sebagai pemegang HGU.

2. Perusahaan perkebunan KSU Amelia telah melanggar peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No 44 di mana areal tersebut adalah areal Hutan tanaman produksi, Surat dari Dinas kehutanan dengan No :522/525/1607/HUTBUN/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 ,Mengenai staus KSU Amelia,dalam surat tersebut adalah kawasan Hutan Tanaman Produksi dan segala kegiatannya harus di hentikan.

3. Surat dari Dinas Perindustrian, Perdaganggan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menenggah Kabupaten Labuhanbatu dengan No :518/1227/DAG.KOP/2011 tertanggal 26 Oktober 2011 menggenai keberadaan KSU Amelia, Dinas Perindustrian Perdaganggan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tidak pernah memberikan Rekomendasi dalam bentuk apapun kepada KSU Amelia untuk melakukan usaha pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Wono Sari kemudian KSU Amelia Nomor Badan Hukum 295/BH/KOP.UMK/X11/2006 , yang akte pendirinya di Desa Harojan Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4.Masih adanya sengketa Tanah yang belum di laksanakan ganti ruginya kepada masyarakat.

5,Kurang Koperatifnya perusahaan perkebunan KSU Amelia terhadap masyarakat hal ini di tandainya pemutusan titi penghubung ke Sei siali dan tidak diperbolehkan masyarakat melewati areal perusahaan,namun hal ini sudah di atasi oleh Musfika Panai Hilir.

6,Perusahaan KSU Amelia melakukan pembekoan di areal yang di sengketakan dengan masyarakat sehingga menimbulkan dampak,menyebabkan tingginya air mengalir ke persawahan masyarakat dan dapat merusak tanaman padi yang akan di panen.

Ironisnya lagi, Perusahaan juga telah melakukan pengerusakan puluhan hektar tanaman masyarakat, dalam hal ini melalui Surat Rekomundasi yang di tanda tangani Ketua DPRD Labuhanbatu, masyarakat menggambil kesimpulan akan menanami dan menduduki lahan tersebut pada, Sabtu ( 08/01 ) di desa wonosari dalam aksi tersebut berlangsung secara damai dan di saksikan oleh pihak Muspika Panai Hilir.
Sanjai, dalam orasinya menyampaikan kepada wartawan, masyarakat lebih kurang berjumblah 200 orang akan melakukan aksi, dengan menduduki lahan PT SAB/KSU Amelia , mereka telah mengeluarkan Surat Tembusan kepada Pihak Pemerintahan mulai dari Muspika Kecamatan Panai Hilir, serta Muspida Labuhanbatu,tegas bung Sanjai warga desa Wono sari.

Terpisah Kapolsek Panai Hilir AKP. Sunarto kepada wartawan menegaskan, untuk sementara waktu seluruh kegiatan di lokasi yang di duduki warga supaya di hentikan, menunggu adanya penyelesaian antara kedua belah pihak, hal ini dimaksud untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis yang tidak di inginkan.

Aktivis Peduli Masyarakat Pesisir Pantai Kabupaten Labuhanbatu Fendry Nababan menyampaikan kepada beberapa wartawan kalau hal seperti ini harus segera ditindaklanjuti , sebab menurutnya pihak Perusahaan telah mengkangkangi Peraturan Pemerintah juga Undang-Undang yang ada.
Secara tegas ia nya menyampaikan , perusakan Hutan yang dilakukan Perusahaan diduga telah terorganisir.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka pemerintah menetapkan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan Kerusakan Hutan. Ditetapkan 6 Agustus 2013 oleh Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Penetapan UU ini dilakukan agar perusakan hutan yang terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung jawab, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.( ta/ss/ph )

Lihat Juga

Tidak Semua Program Dan Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Sendiri

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Pemerintah menyadari bahwa tidak semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan ...