Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› PN Rantauprapat Di Demo Warga

PN Rantauprapat Di Demo Warga

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Kiamat (Koalisi Independent Anti Mafia Terstruktur) melakukan aksi unjuk rasa damai meminta Pengadilan Negeri (PN)Rantauprapat agar bertindak jujur, adil dan benar tanpa diskriminasi dalam memproses dan memutuskan perkara, Kamis (27/4) sekitar pukul 11.00 wib.

Aksi demo Kiamat ini berdasar akibat dikeluarkan Polres Labuhanbatu Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas laporan Samsinar Siregar sesuai dengan STLP Nomor : 1706/X/2016/SU/RES-LBH terlapor dr.Martaon Barumun Siregar pasal yang disangkakan melanggar pasal 267 membuat surat palsu. Namun Polres Labuhanbatu mengeluarkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti.

Dengan keluarnya SP3 dari Polres Labuhanbatu ini Samsinar Siregar menempuh jalur hukum dengan memprapidkan Polres Labuhanbatu melalui kuasa hukumnya Sulaeman Saleh SH MH yang sidang perdana dilaksanakan pada Kamis (27/4).

Kordinator Aksi Bukhari Rahman SH dalam orasinya mengatakan vonis bersalahnya Samsinar Siregar oleh Hakim PN Rantauprapat dengan dakwaan menganiaya sesorang dengan berdasarkan hasil Visum et Revertum Klinik Medistra Cikampak Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang ditandatangani dr. Martaon Barumun Siregar. Pada hal sudah jelas dan terang bahwasanya Visum dimaksud sangat diragukan keberadaannya dalam persidangan. Karena yang melakukan pemeriksaan Visum terhadap orang yang dianggap dianiaya adalah seorang perawat, bukan dokter.

Ditambah lagi, pemeriksaan perawat dan si dokter sangat berbeda. Akibat kecerobohan sang dokter tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Labusel mengeluarkan surat teguran kepada dokter Martaon Barumun Siregar bernomor :01/ST/IDI-LBS/VII/2016. Artinya, alat bukti yang digunakan untuk menghukum Samsinar Siregar dipaksakan. Bahkan yang tragisnya, pengaduan Samsinar Siregar ke Polres Labuhanbatu tentang dugaan terjadinya penyimpangan Visum et Revertum dari klinik Medistra Cikampak Labusel yang ditandatangani dr.Martaon Siregar, ditolak dengan dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara(SP3).

“Disini kita bertanya tanya dan heran ada apa dengan proses hukum tersebut. Apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang perawat dan dijadikan sebagai dasar hasil Visum et Revertum dan sang dokter hanya tinggal tanda tangan, bukan sebuah penyimpangan.Apakah hasil pemeriksaan sang perawat dan sang dokter yang berbeda,bukan sebuah bukti penyimpangan. Apakah teguran dari IDI Labusel yang memberi teguran kepada sang dokter karena melakukan kesalahan dalam proses Visum dan berakibat terpidananya Samsinar Siregar bukan sebuah bukti penyimpangan. Apakah proses yang dilakukan untuk mengeluarkan SP3 yang dilakukan pihak Polres Labuhanbatu sudah memenuhi syarat,”ujar Bukhari dalam orasinya.

Ditambahkannya, jelas sudah,hukum kita sudah kiamat yang ada hanya hukum rimba alias hukum suka suka. ”Namun kami tidak tinggal diam menyaksikan hal hal seperti ini. Kami pasti melawan ketidak adilan. Kami menuntut agar kasus ini dan kasus kasus lainnya yang diputuskan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menurut kami dan menurut warga Labuhanbatu Raya tidak mencerminkan rasa keadilan, harus ditinjau ulang,hukum harus berkeadilan, tidak boleh diskriminatif,”tambah Bukhari.

Bukhari menyebutkan, rakyat negeri ini harus nyaman dan aman dalam lindungan hukum NKRI, tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun. Lembaga Pengawas Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman harus serius dan fokus mengawasi kinerja personil di lembaga Yudikatif. Jangan kecewakan rakyat yang menggaji (memberi upah) dan memfasilitasi para personil yang ada di Lembaga Yudikatif.

“Hukum adalah milik rakyat, jangan jadikan alat untuk mencari kepentingan dan keuntungan pribadi, hukum harus dijalankan dan ditegakkan tanpa diskriminasi, untuk itu bebaskan rakyat dari mafia hukum dan peradilan sesat, bebaskan Samsinar Siregar dari vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat karena alat bukti yang menjadi penyebab Samsinar Siregar dipidana bermasalah, tangkap dan adili pihak yang melakukan penyimpangan yang membuat orang lain dipidana, jangan kriminalisasi rakyat,”teriak Bukhari.

Ada lima poin tuntutan dari kiamat diantaranya,meninjau ulang SP3 yang dikeluarkan pihak Polres Labuhanbatu terhadap pengaduan Samsinar Siregar, tentang penyimpangan Visum yang dikeluarkan Klinik Medistra Labusel agar PN Rantauprapat jujur dan adil dalam putusan kasus tersebut dengan melihat bukti bukti yang ada, agar PN Rantauprapat menjadi lembaga penegak hukum bukan menjadi lembaga mafia hukum, perlunya hakim melakukan sosialisasi hukum untuk masyarakat Labuhanbatu Raya, dalam beberapa jam kemudian perwakilan Kiamat diterima Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Sobandi,SH,MH untuk melakukan delegasi.

Sobandi,SH,MH menanggapi tuntutan tim Kiamat dan mengatakan untuk menyampaikan dan mendiskusikan tuntutan kelima poin yang dibacakan oleh penanggung jawab aksi Kiamat Ishak diterima dan ditandatangani oleh Ketua PN Rantauprapat untuk dilaksanakan. Namun pada poin yang kelima perlunya Hakim melakukan sosialisasi hukum untuk masyarakat Labuhanbatu Raya tidak dikabulkan dengan alasan tidak ada anggarannya.(ab/ss-lb)

Kata kunci terkait:
Samsinar

Lihat Juga

452 Pramuka Ikuti Perkemahan Internasional 2017 Di Malaysia

JAKARTA | suarasumut.com  –  Sebanyak 452 anggota Gerakan Pramuka akan mengikuti Perkemahan Internasional di Selangor, ...