Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Pj Wali Kota Tebingtinggi : Pendistribusian DBH Pajak Rokok Diminta Tepat Waktu

Pj Wali Kota Tebingtinggi : Pendistribusian DBH Pajak Rokok Diminta Tepat Waktu

Tebingtinggi | suarasumut.com  –  (Pj) Wali Kota Tebingtinggi, Ok Zulkarnain menegaskan bahwa pendistribusian Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok dari pusat ke Pemerintah Provinsi sering terlambat dan kurang tepat waktu, bahkan pendistribusiannya ke daerah (kabupaten/kota) dilakukan secara bertahap.

“Agar penggunaan dananya (pajak rokok) bisa disesuaikan dengan anggaran (APBD) didaerah, diharapkan supaya pendistribusiannya dilakukan tepat waktu,” demikian disampaikan Zulkarnain saat membuka Seminar “Pajak Rokok Daerah Bagi Pembangunan Kesehatan Masyarakat” dengan narasumber Farina Andayani dari Kemenkes RI dan Rita Mustika Hayati selaku Kabid Pajak Provsu, Kamis (23/3/2017), di Aula Resto Bayu Lagon Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi.

Untuk Tebingtinggi, lanjut Pj Wali Kota, dana bagi hasil dari pajak rokok sebesar Rp 8 miliar dialokasikan ke RSUD Kumpulan Pane untuk membeli Alat Kesehatan (Alkes) CT Scan yang saat itu memang benar-benar sangat dibutuhkan.

“Kami berharap pajak cukai rokok bisa digunakan untuk pembangunan masyarakat di bidang kesehatan,” ujarnya.

Dijelaskan Zulkarnain, meskipun penerapan kebijakan pajak rokok sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai diterapkan sejak Januari 2014, tapi masih banyak daerah belum memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang tujuan dan peruntukan dana pajak rokok yang dipungut oleh pemerintah sebesar 10 persen dari nilai cukai rokok.

“Melalui seminar ini kita akan tau penggunaan pajak rokok diperuntukkan untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan yang belum didanai sumber pendanaan lain, seperti APBN, APBD, DAK Non Fisik, DAU dan Dekon serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sehingga pemerintah daerah dan SKPD lintas sektor di daerah bisa memilih kegiatan mana yang sudah dan belum didanai oleh sumber dana tersebut,” terang Zulkarnain.

Menurut Pj Wali Kota, untuk mengendalikan dan mengatasi dampak negatif rokok, perlu penerapan pajak yang lebih adil kepada seluruh daerah, karena sebelumnya daerah yang mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) hanya daerah penghasil rokok dan tembakau.

Selain itu juga perlu peningkatan local taxing power guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada publik.

Kabid Pajak APU, PBBKB dan Pajak Rokok Badan Pengelola Pajak dan Rertribusi Daerah (BP2RD) Provsu, Rita Mestika Hayati selaku narasumber yang memaparkan seputar pajak rokok menyampaikan, selama tahun 2016, nilai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk Kota Tebingtinggi sebesar Rp 9,377 miliar dan dibagikan secara bertahap per-triwulan. TW I sebesar Rp 2,811 miliar, TW II Rp 2,361 miliar, TW III Rp 2,058 miliar dan TW IV sebesar Rp 2,146 miliar.

“Pajak rokok disetor ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi dilakukan pertriwulan dan disetor setiap bulan pertama triwulan berikutnya secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, sesuai pasal 94 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang bagi hasil penerimaan pajak rokok ditetapkan, 30 persen bagian provinsi dan 70 persen bagian kabupaten/kota.

Sedangkan penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum seperti pemberantasan peredaran rokok ilegal serta penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan kawasan tanpa rokok.(ag/ss-tt)

Lihat Juga

Pembentukan Karakter Dan Pengenalan Budaya, Unimed Latih Anak Usia Dini

Medan | suarasumut.com  –  Pendidikan karakter dan pengenalan budaya merupakan hal yang mutlak yang diberikan ...