Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Pimpinan DPRD Serobot Tugas Komisi Gelar RDP, Ilham Pohan: Bukan Pelanggaran Kode Etik

Pimpinan DPRD Serobot Tugas Komisi Gelar RDP, Ilham Pohan: Bukan Pelanggaran Kode Etik

Rantauprapat, suarasumut.com – Tindak lanjut aduan dugaan pelanggaan kode etik pimpinan DPRD Labuhanbatu oleh Badan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Patriot Merah Putih (BPP LSM PMP) sarat intervensi.

Pasalnya, tanpa melalui penyelidikan oleh Badan Kehormatan, Ilham Pohan mengklaim aduan terkait penyerobotan tugas Komisi menggelar rapat dengar pendapat (RDP) umum bukan pelanggaran kode etik. “Menurut saya, Ilham Pohan, itu bukan pelanggaran kode etik. Sebelum adanya laporan 2 LSM (lembaga swadaya masyarakat,red), pimpinan DPRD sudah menyelesaikannya bersama Komisi A dan Komisi C,” kata Ilham Pohan kepada suarasumut.com melalui selulernya, Senin (30/3).

Sesuai Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 secara terang dan tegas mengatur bahwa pelaksanaan RDP umum merupakan tugas dari Komisi. Tentunya, penjelasan Ilham Pohan tersebut menunjukan dirinya kurang memahami tugasnya sebagaimana diatur pada Pasal 57 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2010, yakni meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD.

Secara terpisah, Ketua Badan Kehormatan, Mara Abidin dikonfirmasi melalui selulernya mengaku mereka sudah melakukan rapat Badan Kehormatan. Dalam rapat tersebut, lanjut Mara Abidin, hanya 2 pimpinan DPRD yang hadir dan 5 anggota Badan Kehormatan. “Tadi sudah dilakukan pertemuan bersama 2 pimpinan DPRD, Dahlan Bukhir dan Meika Riyanti,” kata Mara Abidin singkat sembari menyebutkan untuk mengkonfirmasinya langsung esok hari di kantor DPRD.

Ketua DPRD Labuhanbatu, Dahlan Bukhori yang dikonfirmasi melalui selulernya langsung terijeck yang diduga sengaja memblock kontak masuk. Sedangkan dikonfirmasi via short massage service (SMS) terkait kebenaran penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik telah dilakukan pimpinan DPRD bersama Komisi A dan Komisi C, Dahlan Bukhori bungkam seribu bahasa.

Sekedar untuk diketahui, aduan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang diketuai Dahlan Bukhori atas penyerobotan pelaksanaan RDP umum bersama 6 pimpinan perushaan perkebunan. Bahkan, rumor yang berkembang, pimpinan DPRD Labuhanbatu meraup uang sebesar Rp120 juta dari PT Indo Sepadan Jaya.

Selain itu, sepekan lalu puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu (GERAMMB) melakukan aksi desakan pelengseran pimpinan DPRD yang diketuai Dahlan Bukhori. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Terkait Mau Tampar Anggota, Kadis Pendidikan Akan Nasehati Oknum KUPT Ransel

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Terkait ocehan Oknum Kepala Unit Pelaksana Tehnik (KUPT) Dinas Pendidikan,Kecamatan Rantau ...