Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Persetujuan Bersama R-PAPBD T.A 2014 Langgar Prinsip Penyusunan APBD

Persetujuan Bersama R-PAPBD T.A 2014 Langgar Prinsip Penyusunan APBD

Rantauprapat, suarasumut.com – Proses penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-PAPBD) tahun anggaran (T.A) 2014 Kabupaten Labuhanbatu tak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pasalnya, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2013, jadwal pembentukan persetujuan bersama Bupati dan DPRD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pantauan suarasumut.com, Rabu (17/11), Bupati dan DPRD Labuhanbatu tetap bersikukuh membentuk persetujuan bersama tentang R-PAPBD T.A 2014 sekalipun tahun anggaran 2014 akan berakhir 1 bulan 1 minggu lagi. Tak pelak, sikap bersikukuhnya Bupati dan DPRD Labuhanbatu tersebut seakan mempertontonan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “Sikap ngotot membentuk PAPBD 2014 begitu kental dipertontonkan oleh Bupati dan DPRD. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang diatur Menteri Dalam Negeri seolah-olah tidak memiliki ikatan bagi Bupati dan DPRD untuk melaksanakan kewenangannya,” kata Marulin Hasibuan, tokoh muda di Kabupaten Labuhanbatu.

Menurut Marulin, dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang penyusunan APBD T.A 2014 diatur 6 prinsip penyunan APBD, yakni, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya, serta tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyusunan APBD haruslah Transparan, Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. “Kinerja Bupati dan DPRD ini dapat membentuk opini masyarakat bahwa hukum itu dibuat itu dilanggar, bukan untuk dipatuhi. Jika aturan dalam penyusunan APBD sajapun dilanggar, bagaimana lagi dengan proses pelaksanaannya,” sebut Marulin Hasibuan dengan nada bertanya.

Untuk itu, Marulin menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu untuk mengawasi tahapan-tahapan selanjutnya tentang penyusunan APBD serta proses penggunaan anggarannya. Tidak tertutup kemungkinan, lanjut Marulin Hasibuan, pelanggaran prinsip-prinsi penyusunan R-PAPBD dikarena kepentingan kelompok. “Demi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu, masyarakat harus mengawasi proses penyusunan P-APBD hingga penggunaannya. Sebelum P-APBD diundangkan, tidak satu senpun anggaran boleh digunakan,” himbau Marulin Hasibuan.

Secara terpisah, Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar, SpPD saat dikonfirmasi usai rapat paripuran terkesan mengindar dan enggan memberikan jawaban. Menurut Tigor Panusunan Siregar, beliau masih ada pertemuan dengan seseorang. “Sama Humas saja ditanya,” kata Tigor Panusunan Siregar.

Sementara, Kabag Humas, Sugeng yang dikonfirmasi melalui selulernya menunjukan sikap tidak mengetahui landasan hukum pembentukan persetujuan bersama Bupati dan DPRD melewati bulan September 2014. Untuk itu, dirinya berdaih akan mempertanyakan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD), Muhli. “Saya tanyalah dulu Kadis Pendapatan,” kata Sugeng mengakhiri.

Hingga berita ini dikirimkan ke meja redaksi, landasan hukum pembentukan persetujuan bersama Bupati dan DPRD atas R-PAPBD T.A 2014 tak kunjung diperoleh. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Labuhanbatu Kembali Raih Prestasi Dibidang Lingkungan Hidup

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu setelah menerima Penghargaan terbaik I Tingkat Provinsi Sumatera ...