Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Kabar Sumut ›› Gunungsitoli ›› Permohonan PHP Paslon Makmur Diterima MK

Permohonan PHP Paslon Makmur Diterima MK

Gunungsitoli | suarasumut.com  —  Permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli tahun 2015 yang diajukan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Drs.Martinus Lase, M.Sp dan Drs.Kemurnian Zebua, BE (Makmur) diterima Mahkamah Konstitusi (MK).

Sesuai berkas perkara PHP Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2015 yang terdapat pada situs resmi MK, diketahui jika nomor permohonan paslon Makmur 6/PAN/PHP-KOT/2015. Nomor register permohonan 33/PHP.KOT-XIV/2016 dengan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan Wali Kota Gunungsitoli tahun 2015.

Hal tersebut juga dibenarkan kuasa hukum Paslon Makmur, Darisalim Telaumbanua, SH, MH, yang dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Senin (4/1)

Kepada wartawan, Darisalim menjelaskan jika permohonan PHP Wali Kota Gunungsitoli tahun 2015 yang diajukan kliennya Drs.Martinus Lase, M.Sp dan Drs.Kemurnian Zebua, BE telah diterima MK. Hari ini mereka akan mengambil nomor register perkara, dan baru mengetahui jadwal sidang besok, Selasa (5/1).

Materi permohonan paslon Makmur kepada MK menruut Darisalim adalah mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah sebanyak kurang lebih 8.557 pemilih. Diantaranya sebanyak kurang lebih 7.377 DPT ganda, dan 1.209 pemilih dalam DPT tidak ada NIK, nomor Kartu Keluarga dan alamat.

Selain itu, mengenai politik uang, dimana paslon Makmur menemukan fakta bahwa para pemilih dibayar untuk memilih salah satu paslon. Bahkan sejumlah pemilih telah membuat surat pernyataan, dan mengakui jika dibayar salah satu paslon untuk memilih paslon tersebut.

Sejumlah nama yang tertera dalam C7 (daftar hadir di TPS) telah menggunakan hak pilih, padahal dari pengakuan keluarga yang bersangkutan, yang namanya tertera dalam C7 tersebut berada di luar daerah.

Adanya kekurangan surat suara di Kecamatan Gunungsitoli Barat yang hampir mencapai kurang lebih 150 lembar, padahal sesuai prosedur di setiap TPS minimal harus ada 2,5 persen kelebihan surat suara dari jumlah pemilih.

Sedangkan materi lainnya, terkait persyaratan calon. Didapati pemberian keterangan yang tidak benar oleh salah satu paslon dalam memenuhi persyaratan pencalonan, dan pernyataan paslon tersebut tidak sesuai dengan data outentik yang dikeluarkan oleh lembaga yang resmi mengeluarkan keterangan tersebut.

Darisalim tidak lupa memberitahu, petitum permohonan Paslon Makmur kepada MK adalah meminta pemilihan ulang dibeberapa Kecamatan di Kota Gunungsitoli dan meminta paslon yang terbukti melakukan pelanggaran didiskualifikasi.

Ketua KPU Kota Gunungsitoli Drs.Sokhiatulo Harefa yang dihubungi wartawan pada hari yang sama mengakui telah mengetahui jika paslon Makmur mendaftarkan permohonan gugatan ke MK. Menurut dia, KPU Kota Gunungsitoli telah siap menghadapi gugatan di MK.(sw/ss/gs)

Lihat Juga

Labuhanbatu Kembali Raih Prestasi Dibidang Lingkungan Hidup

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu setelah menerima Penghargaan terbaik I Tingkat Provinsi Sumatera ...