Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Perkara Tersangka Sekdakab Labuhanbatu Dihentikan, Kapolri Hinga Kasat Reskrim Dipraperadilankan

Perkara Tersangka Sekdakab Labuhanbatu Dihentikan, Kapolri Hinga Kasat Reskrim Dipraperadilankan

Rantauprapat, suarasumut.com – Hingga saat ini, kinerja aparat Kepolisian RI di Resor Labuhanbatu terkesan bersifat subjektis dan suka-suka dan mengabaikan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Tak pelak, ketika perkara pidana terkait Keterbukaan Informas Public Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 atas nama tersangka Ali Usman Harahap Sekdakab Labuhanbatu, Kapolri, Kapoldasu, Kapolres Labuhanbatu, dan Kasat Reksrim dipraperadilankan.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Kamis (26/2), surat permohonan praperdilan terhadap pejabat teras institusi Polri itu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat teregister nomor 04/Pra-Pid/2015 tanggal 24 Februari 2015. Praperadilan itu di daftarkan atas laporan polisi LP/42/I/2014/SURES-LBH tanggal 13 Januari 2014 yang dihentikan pada tanggal 8 Desember 2014 mengabaikan Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Sesuai keterangan Kasat Reskrim, AKP Hendra Eko T, gelar perkara pada tanggal 3 Desember 2014 sebagai dasar penerbitan surat ketetapan penghentian penyidikan nomor S.Tap.a/XII/2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) belum dikrimkan. Padahal, surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik/86/I/2014 telah diterbitkan sejak 13 Januari 2014.

Selain itu, para saksi-saksi Kabag Hukum, Apsah Silalahi, mantan Kabag Humas, Abdurahman dan Ali Usman Harahap yang saat itu menjabat sebagai Plt Sekdakab Labuhanbatu sudah diperiksa secara pada bulan Maret dan April 2014. Bukan hanya itu, upaya paksa (pemanggilan,res) terhadap Komisioner Informasi Provinsi Sumatera Utara, HM Zaki Abdullah dan Robinson Simbolon juga telah dilakukan sejak 24 Januari 2014.

Sementara, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan perkara tindak pidana, pengiriman SPDP merupakan salahsatu tahapan yang harus dilakukan oleh para penyidik sebelum melakukan tahapan penyidikan upaya paksa. Adanya kesan penghentian penyidikan secara sepihak dan bersifat subjektif serta tidak sesuai dengan KUHAP itu dijadikan pemohon atas nama Lamhot J Sitorus sebagi dasar untuk melakukan upaya perlawanan hukum melalui praperadilan.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemkab Labuhanbatu, Ali Usman Harahap telah di laporkan ke Polres Labuhanbatu pada tanggal 13 Januari 2014. Hal itu dilakukan karena Ali Usman tidak memberikan informasi public berupa soft copy peraturan daerah beserta turunanya, sekalipun Lamhot J Sitorus telah berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publk hingga adanya kesepekata mediasi (perdamain,red) yang dimediasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumut pada tanggal 9 September 2013. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Pemkab Nias Bantu Lanjut Usia Terlantar

Nias | suarasumut.com  —  Pemerintah Kabupaten Nias memberikan bantuan kepada 100 orang Lanjut Usia terlantar ...