Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Perebutan Lahan, Pasar Tapian Nauli – Poriaha Terancam Akan Di Tutup

Perebutan Lahan, Pasar Tapian Nauli – Poriaha Terancam Akan Di Tutup

Tapteng | suarasumut.com  –  Pasar Poriaha yang rampung dibangun dalam perebutan hak milik terancam akan ditutup. Persidangan pasar onan yang beroperasi Senin dan Kamis ini akan semakin seru, setelah menjalani beberapa tahapan dalam persidangan. Pemilik lahan akan memasuki babak pembuktian kepemilikan lahan.

M Hutagalung salah satu penggugat intervensi lahan Pasar Poriaha dalam sidang Pengadilan Negeri Sibolga mengatakan, rebutan kepemilikan lahan pasar onan itu telah diikuti beberapa tahap selama proses persidangan dan akan dilampirkan dengan legalitas yang jelas.

“Sidang sudah dua kali saya ikuti dan akan berlanjut pada Senin, 3 april 2017 di Pengadilan Negeri Sibolga. Dipersidangan nanti saya akan lampirkan berkas bukti kepemilikan lahan,” ucapnya, Minggu (02/04/2017) sekira pukul 15.30 Wib di Pandan, kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Ia mengatakan, sebagai penggugat intervensi dalam sengketa lahan pasar onan yang berada di kecamatan Tapian Nauli kelurahan Tapian Nauli II itu untuk sementara dalam sidang yang dijalani tidak didampingi kuasa hukum, dikarenakan dengan adanya bukti data yang otentik tentang pasar onan tersebut.

“Sebagai penggugat intervensi untuk saat ini kita tidak didampingi kuasa hukum. Namun jika proses sidang ini berlarut, direncanakan pasar onan tersebut akan saya segel maupun akan saya tutup dengan meminta persetujuan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara ini,” tegas Hutagalung.

Dari jawaban tergugat intervensi III pihak pemkab Tapteng yang mengatakan bahwa pasar tersebut sudah di miliki sejak tahun 1942 tapi aneh nya baru terdaftar sebagai asset pemkab Tapteng tahun 2016 ketika akan mendapatkan bantuan pembangunan pasar onan Poriaha, dan tidak jelas legalitas dari pihak mana lahan pasar tersebut diperoleh.

“Dan yang lebih aneh lagi pada tahun 1942 Tapian Nauli masih dijajah dan di bawah kekuasaan kerajaan Jepang. Sedangkan Tapteng, baru terbentuk pada tahun 1946. Dengan demikian, pihak pemkab Tapteng tidak mengetahui sejarah berdirinya Tapteng/Sibolga, dan dengan terang benderang ini telah membodohi masyarakat Tapteng,” ucapnya.

Ia menghimbau terhadap majelis hakim pengadilan negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara itu supaya betul-betul menerapkan hukum yang berpihak kepada masyarakat bawah, jika memang terzolimi.

Penggugat Intervensi ini juga berharap, agar aparat yang berwenang dalam hal ini para pihak tindak pidana korupsi (tipikor) baik itu dari kepolisian, dan pihak kejaksaan agar dapat kiranya melakukan penyidikan atas kasus perkara tersebut.

“Karena kami menduga ada unsur tindak pidana korupsi, dalam pembangunan pasar onan Poriaha itu,” cetusnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, rebutan kepemilikan lahan pasar onan yang rampung dibangun itu masih dalam proses sidang yang diperebutkan oleh 3 pihak, yakni pihak I dari pemkab Tapteng yang didampingi kuasa hukum Parlaungan Silalahi, dan pihak II yang merupakan salah satu dari penggugat yang di dampingi Yusniar Siahaan, dan dari pihak intervensi tampil tanpa didampingi kuasa hukum di persidangan.(ph/ss-tt)

Kata kunci terkait:
perebitan lahan adalah

Lihat Juga

Sosialisasi Seleksi, Pembinaan Calon Anggota Polri, Polres Tapteng MoU Dengan Pemkab

Tapteng | suarasumut.com –  Melahirkan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi generasi muda Tapanuli ...