Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Perda Desa Sergai Disahkan

Perda Desa Sergai Disahkan

Sergai | suarasumut.com  –  Menyangkut Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Sergai tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Desa periode ketiga yang diajukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Bupati Ir.H.Soekirman pada 3 Agustus 2016 lalu disahkan dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Sergai di Sei Rampah, Senin (15/8).

Ranperda tentang Desa ini dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) serta sebagai wujud dalam mendukung program Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dua agenda penting tersebut tertuang dalam Sidang Paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD H. Syahlan Siregar, ST turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Hasbullah Hadi Damanik SE dan Riadi SPd, Wabup Darma Wijaya, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, anggota DPRD, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para insan pers.

Dalam laporan hasil pembahasan Tim Pansus II yang membahas Ranperda tentang Desa melalui Ketua H. Usman Effendi Sitorus, S.Ag, M.SP yang telah melakukan rapat kerja dengan instansi terkait serta melakukan kunjungan kerja ke Bogor mengemukakan pentingnya Perda ini untuk segera disahkan mengingat begitu pentingnya perlindungan hukum terhadap Kades dan perangkatnya dalam menjalankan tugasnya.

“Berdasarkan hal tersebut, maka Pansus II menyetujui Ranperda ini agar disahkan menjadi Perda dengan rekomendasi antara lain Perda tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tetap harus terpisah dengan Perda tentang Desa, persyaratan khusus perangkat desa sebagai upaya antisipasi terhadap kekosongan hukum di pemerintahan desa, persyaratan domisili dan KTP sebagai pesyaratan menjadi anggota Badan Permusyarawaratan Desa (BPD). Kemudian dalam hal desa yang berada di wilayah perkebunan, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan mendapat izin dari pihak perkebunan dan yang terakhir agar Pemkab Sergai segera menyusun Ranperda tentang pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR),”ujar Usman Sitorus.

Sementara itu Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang telah diberikan dalam pembahasan kedua perda ini. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan atas kinerja DPR khususnya tim Pansus yang sudah membahas dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat materi kedua ranperda tersebut sebelum disahkan sebagai Perda.

“Pada hari ini membuktikan kepada rakyat Tanah Bertuah Negeri Beradat untuk dapat mewujudkan visinya dalam mensejahterakan dan melindungi rakyat serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Juga merupakan komitmen bahwa masih terjalin sinergitas dan kebersamaan antara legislatif dan eksekutif beserta jajarannya untuk membangun daerah sebagaimana yang diamanahkan rakyat kepada kita,”jelas Bupati.

Selanjutnya terkait dengan Ranperda Desa hendaknya berisi penataan, kewenangan, struktur organisasi pemerintahan dan pemerintahan desa, BPD, produk hukum, keuangan dan kekayaan dan perencanaan pembangunan desa, pembangunan kawasan pedesaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), adanya kerjasama desa serta lembaga permasyarakatan. Semoga dengan disahkannya Perda Desa ini, Kabupaten Sergai menjadi kabupaten yang pertama di Sumut memiliki Perda tentang Desa.

“Dengan disahkannya kedua Perda ini semoga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Kami berharap agar kedua Perda ini segera dilaksanakan demi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin tertata dan terlaksana dengan baik di Tanah Bertuah Negeri Beradat ini,”pungkas Bupati Soekirman.(az/sssb)

Kata kunci terkait:
Perda di kabupaten serdang bedagai, perda sergei ttg desa, perwal kota gusit ttg rpjm desa

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...