Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Perda APBD T.A 2015 Terancam Tak Terbentuk

Perda APBD T.A 2015 Terancam Tak Terbentuk

Rantauprapat, suarasumut.com – Masih ngototnya Pemerintahan (Eksekutif dan Legislatif) Kabupaten Labuhanbatu membahas Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) tahun anggaran (T.A) 2014 mengancam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) APBD T.A 2015. Pasalnya, persetujuan bersama Bupati dengan DPRD terhadap R-APBD T.A 2015, paling lambat tanggal 30 Nopember 2014.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com, Rabu (12/11), Bupati dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu hingga saat ini belum membahas R-APBD T.A 2015 dikarenakan masih membahas R-Perubahan APBD T.A 2014 hingga 17 Nopember 2014. Tak pelak, kinerja Bupati dan DPRD menjadi sorotan masyarakat atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tokoh pemuda, Marulin Hasbi Hasibuan menyebutkan, belum dibahasnya R-APBD T.A 2015 karena Bupati dan DPRD masih membahas R-PAPBD T.A 2014 merupakan bentuk pelaggaran peraturan perundang-undang-undangan.

Menurutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan tentang penyusunan APBD 2015 ditetapkan paling lambat tanggal 30 Nopember 2014. “Jika sampai tanggal 30 Nopember 2014 belum terbentuk persetujuan bersama Bupati dengan DPRD, maka kepala daerah menyusun rancangan peraturan Bupati tentang APBD tahun anggaran 2015 untuk disahkan Gubernur. Sedangkan Peraturan Bupati tersebut dibatasi maksimum sama dengan anggaran APBD tahun sebelumnya,” kata Marulin Hasbi Hasibuan.

Selain dampak yang kurang menguntungkan tersebut, Marulin Hasibuan juga menyebutkan, ketidak patuhan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu teradap pertauran perundang-undangan adalah pengingkaran terahadap sumpah/janji jabatan.

Lanjutnya, sebelum dilantik, setiap pejabat pemerintahan diwajibkan mengucapkan sumpah/janji untuk mematuhi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Saya berharap pejabat pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu patuh terhadap hukum negara ini. Itu sumpah/janji mereka saat dilantik menjadi pejabat negara,” ucap Marulin Hasbi Hasibuan.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Muhli saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menunjukan sikap yang tidak mau peduli terhadap aturan penyusunan APBD yang membatasi waktu pembentukan kesepakatan bersama (persetujaun bersama Bupati dan DPRD) paling lambat 30 Nopember2014. Menurutnya, sering pembentukan APBD melewati tahun anggaran namun tidak menjadi masalah. “Banyak daerah penyusunan APBD melewati tahun anggaran, tidak ada masalah,” jawab Muhfli.

Sedangkan ketua DPRD Labuhanbatu, Dahlan Bukhuri saat dkonfirmasi melalui seluernya mengaku belum mengetahui aturan batasan pembentukan APBD paling lambat tanggal 30 Nopember. “Hingga saat ini saya belum mengetahui ada aturan seperti itu,” kata Dahlan Bukhori. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Kapolres: Preman Jalanan Di Wilkum Labuhanbatu Akan Tembak Ditempat.!

  Rantauprapat | suarasumut.com  –  Sebagai langkah dan upaya untuk terus menjaga Kondusifitas Wilayah hukumnya, ...