Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Pengurusan SHM Prona Sarat Pungli, BPN Labuhanbatu Dan Perangkat Desa Perlu Diusut

Pengurusan SHM Prona Sarat Pungli, BPN Labuhanbatu Dan Perangkat Desa Perlu Diusut

Rantauprapat, suarasumut.com – Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program Nasional Agraria (Prona) yang diluncurkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhanbatu ditengarai telah menjadi ajang pungli oknum panitia sehingga aparat penegak hukum setempat diminta untuk melakukan pengusutan atas program tersebut.Pasalnya,program prona
BPN yang menjadi ajang pungli tersebut telah melanggar aturan dalam proses kepengurusan sertifikat yang mana terindikasi korupsi.

“Diminta kepada Aparat penegak hukum di Labuhanbatu untuk segera melakukan pengusutan atas program prona BPN yang menjadi ajang pungli oknum panitia sehingga terindikasi korupsi,”kata aktifis Laskar Anti Korupsi (LAKI) Labuhanbatu Patrisno kemarin di Rantauprapat.

Dijelaskannya, program prona yang diluncurkan oleh BPN Labuhanbatu tersebut telah mendapat subsidi dari Pemerintah yang mana dalam proses kepengurusan SHM tidak dikenakan biaya apapun terkecuali Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah diatur dalam peraturan. Modus pungli yang dilakukan oleh oknum panitia, lebih lanjut dijelaskannya,oknum Pejabat BPN Labuhanbatu diduga bekerjasama dengan oknum Kepala Desa (Kades) meminta sejumlah uang kepada masyarakat peserta prona dengan dalil uang ukur.

Sementara, biaya pengukuran dalam proses kepengurusan SHM telah ditampung dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) BPN Labuhanbatu TA 2014.Menurutnya,perihal pungli yang terjadi dalam proses kepengurusan SHM disinyalir ada kerjasama antara pihak BPN Labuhanbatu dengan Kades.Sebab,seharusnya BPN Labuhanbatu menegaskan bahwa proses kepengurusan SHM bebas pungli.

Informasi yang dirangkum menyebutkan bahwa masyarakat peserta prona harus membayar  sejumlah uang berkisar antara Rp.2.500.000 sampai dengan Rp.3.500.000.Padahal,jika ditelisik dalam kepengurusan SHM dalam progam prona sesuai dengan peraturan seharusnya masyarakat hanya membayar ratusan ribu rupiah.

Kepala Kantor BPN (Kakan BPN) Labuhanbatu Aminudin Siregar saat dihubungi Minggu,(20/07) guna meminta penjelasan tentang perihal pungli yang terjadi dalam proses kepegurusan SHM prona mempersilahkan aparat penegak hukum setempat untuk melakukan pengusutan atas program prona,”Siapa yang melakukan pungli ditangkap,kemudian diantar untuk
diperiksa,”tandasnya. (ta/ss/lb)

 

 

Kata kunci terkait:
biaya mengurus surat sertifikat rumah di labuhan batu, biaya pengurusan sertifikat tanah dirantauprapat, harga pembuatan sertifikat tanah prona di humbahas sumetera utara, sertifikat tanah di rantauprapat

Lihat Juga

Polres Nias Tangkap Dua Begal

Gunungsitoli | suarasumut.com  –  Tim Sat Reskrim Polres Nias tangkap dua begal berinisal YL alias ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *