Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Pengelola Kupva Di Pulau Nias Diminta Urus Izin

Pengelola Kupva Di Pulau Nias Diminta Urus Izin

Gunungsitoli | suarasumut.com — Bank Indonesia (BI) mengimbau pengelola kegiatan usaha penukaran valuta asing (Kupva) Bukan Bank (BB) yang ada di Pulau Nias untuk mengurus izin. Hingga saat ini, dari data BI, ada sebanyak kurang lebih 612 Kupva di seluruh Indonesia yang belum memiliki izin.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BI Sibolga M.Junaifin pada acara sosialisasi gerakan nasional non tunai dan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang digelar di aula Hotel Nias Palace, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, Selasa (11/4).

Menurut Kepala Perwakilan BI Sibolga M.Junaifin, ada ditemukan sejumlah pengelola Kupva BB di Pulau Nias, dan semuanya belum memiliki izin. BI sebagai pengawas Kupva BB mengimbau agar Kupva BB yang ada di Pulau Nias segera mengurus izin.

Dari penjelasan M.Junaifin, diketahui jika pengelola Kupva BB adalah badan usaha berbadan hukum PT yang melakukan kegiatan usaha meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli uang kertas asing (UKA), pembelian cek pelawat dan kegiatan lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Kupva.

Pengelola Kupva BB wajib memperoleh izin BI dan dilarang menggunakan rekening Bank selain atas nama Kupva, melakukan kegiatan diluar kegiatan yang telah diatur seperti TD, Margin Trading, Spot, forward dan swap, agen penjual cek pelawat, menjadi pemilik Kupva tidak berizin, melakukan kerjasama dengan/kegiatan melalui Kupva tidak berizin dan pengurus dan pemegang saham memanfaatkan Kupva untuk kepentingan pribadi.

Manfaat izin bagi Kupva adalah meningkatkan kredibiltas karena mendapat logo Kupva BB berizin dari BI, mengurangi resiko dijadikan sebagai sarana kejahatan narkotika, Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, mendapat penyuluhan dan pengembangan dari BI, mendukung perluasan usaha dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sedangkan manfaat Kupva BB berizin kepada masyarakat, meningkatkan kenyamanan dan keamanan, serta mendukung negara bersih dari sarana kejahatan Narkotika, Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

“BI sudah memberikan Kupva BB tidak berizin untuk mengurus izin sebelum mendapat tindakan tegas. Masa transisi yang diberikan BI adalah enam bulan, sejak 7 Oktober 2016 sampai 7 April 2017,” tegas Kepala Perwakilan BI Sibolga.

Bagi Kupva BB yang belum mengurus izin setelah masa transisi berakhir, maka akan dilakukan upaya hukum dibidang penertiban Kupva yang dilaksanakan sesuai koordinasi dengan empat lembaga BI, PPTK, BNN dan Polri sesuai MoU.(al/ss-gs)

Kata kunci terkait:
acara apa saja yang pernah dilaksanakan di lapangan pelita pulau nias

Lihat Juga

Bupati Labuhanbatu Hadiri Arahan Mendagri

Labuhanbatu | suarasumut.com  –  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan pengarahan kepada Forum Komunikasi ...