Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Penegak Hukum Dan DPRD Diminta Usut Adanya Dugaan Markup Dana Publikasi Setdakab Labusel

Penegak Hukum Dan DPRD Diminta Usut Adanya Dugaan Markup Dana Publikasi Setdakab Labusel

Labusel | suarasumut.com  –  Penegak hukum didesak segera usut adanya dugaan korupsi anggaran publikasi media sebesar Rp1,4 miliar lebih pada APBD TA 2016. Diduga telah terjadi mark up dalam laporan administrasi pencairan anggaran di Bagian Protokoler dan Administrasi Sekretariat Pemerintahan Daerah Labuhanbatu Selatan (Sekdakab).

Adanya dugaan markup dana publikasi media sebesar 50 persen dibayarkan dari harga Rp14 juta pertayang seperti iklan HUT, Pariwara, ataupun berita liputan khusus yang tertulis dikwitansi pembayaran dalam melengkapi berkas pada laporan administrasi keuangan yang telah dibuat oleh pegawai bagian Humas yang saat ini telah berganti nama menjadi bagian protokoler dan administrasi di Sekretariat Pemerintahan Daerah Labuhanbatu Selatan.

Selain anggaran publikasi iklan atau pun pariwara yang diduga terjadi markup, juga terdapat dugaan penyimpangan anggaran pada pembayaran alinea berita berkisar Rp20 ribu sampai Rp25 ribu perberita. Padahal pada laporan pembayaran harga alinea berita yang disampaikan oleh bagian protokoler dan administrasi kepada bagian Bendahara Setdakab Labusel sebesar Rp50 ribu.

Meskipun pada kenyataan bagian protokoler dan administrasi dalam setiap melakukan pembayaran dengan cara memulas menggunakan alinea berita dengan beberapa katagori point, seperti dari 9 alinea tambah foto seharga Rp30 ribu, 7 alinea seharga Rp15 ribu, 4 alinea seharga Rp10 ribu dan 2 alinia seharga Rp7 ribu serta tulisan sekaligus bergambar sebesar Rp 150 ribu, begitu juga pembayaran harga media, baliho dan spanduk juga diduga terjadi pemotongan anggaran di bagian protokoler dan administrasi Setdakab Labusel.

Beberapa awak media sebagai penerima anggaran publikasi di Setdakab Labuhanbatu Selatan mengakui adanya pemotongan anggaran publikasi iklan atau pun alinea berita tersebut.

Informasi dihimpun, ada terdata 19 media harian dan 50 media mingguan dengan rata-rata media harian terbit 2 berita perhari selama 30 hari dan 6 berita per minggu selama 4 minggu dengan pencairan anggaran dibayarkan pertiga bulan.

Fakhruddin Hasibuan selaku pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat mengaku telah mengumpulkan data-data dalam melengkapi berkas laporan atas adanya dugaan korupsi anggaran publikasi media sebesar Rp1,4 miliar lebih dengan judul peruntukan telah dipecah-pecah seperti ada Rp400 juta hingga Rp600 juta per item di Sekretariat Pemerintahan Daerah Labuhanbatu Selatan.

Dikatakannya, ada sedikit kejanggalan untuk dasar hukum dalam setiap pencairan anggaran publikasi meskipun para pejabat ASN mengaku dengan dalih adanya Peraturan Bupati (Perbup).

“Tapi saya sudah kantongi data-data, setelah dilaporkan maka kita nanti mendesak Kejatisu untuk mengusutnya karena ini uang negara bukan untuk pribadi para pejabat di lingkungan Setdakab Labusel,” tegasnya.

Sementara, Husni Rijal anggota DPRD Labusel Fraksi PDIP saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, jika memang adanya dugaan dan laporan kepada DPRD, pihaknya akan mempertanyakan pada saat laporan keuangan nantinya,”ucapnya.(zr/ss-ls)

Kata kunci terkait:
kajari labusel diminta usut dugaan markup anggaran publikasi sekdakab labusel

Lihat Juga

452 Pramuka Ikuti Perkemahan Internasional 2017 Di Malaysia

JAKARTA | suarasumut.com  –  Sebanyak 452 anggota Gerakan Pramuka akan mengikuti Perkemahan Internasional di Selangor, ...