Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Pendamping Desa Kabupaten Nias Ditolak Pemerintah Daerah

Pendamping Desa Kabupaten Nias Ditolak Pemerintah Daerah

Nias | suarasumut.com — Sebanyak 46 pendamping desa yang ditugaskan di Kabupaten Nias ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Nias. Pemerintah Kabupaten Nias ingin dilakukan seleksi ulang, sebab seleksi pendamping desa sebelumnya disinyalir ada kejanggalan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (BPMDK) Kabupaten Nias Julianus Zai melalui Kabid Pemberdayaan Toharudin yang ditemui wartawan di kantor BPMDK Kabupaten Nias, Jalan Sutomo, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Rabu (30/3).

Menurut Toharudin, penolakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias terhadap calon pendamping desa yang diumumkan Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), karena pelaksanaan seleksi tidak menghadirkan pihak berwenang dari kementerian, dan hanya dipimpin panitia dari Propinsi yang dibantu panitia dari Kabupaten.

Sehingga, Pemkab Nias menilai seleksi tersebut janggal dan tidak memnuhi aturan, dan Pemkab Nias ingin merekrut sendiri pendamping desa di Kabupaten Nias. Pendamping desa yang diumumkan sebelumya tidak dapat diterima, karena banyak yang lulus adalah warga Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunungsitoli.

Dia berasumsi, mereka pasti tidak akan efektif bekerja, karena mereka tidak memahami daerah yang mereka dampingi kelak. Mereka ingin pendamping desa di Kabupaten Nias adalah asli warga Kabupaten Nias, sehingga mereka akan efektif bekerja. Untuk melakukan perekrutan ulang, menurut Toharudin, Pemkab Nias telah menyurati pusat.

Tempuh Jalur Hukum

Salah satu calon pendamping desa Onlyhu Ndraha yang dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Jum’at (1/4), menegaskan jika mereka akan menempuh jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana apabila Pemkab Nias tidak juga menfasilitasi mereka.

Menurut Onlyhu, Pemkab Nias tidak punya hak untuk menolak calon pendamping desa yang diumumkan Satker P3MD, karena program tersebut adalah program Propinsi. SPT mereka juga diterbitkan langsung dari Propinsi, sedangkan Pemerintah Daerah hanya sebagai fasilitator.

Onlyhu mengakui, Pemkab Nias telah menyurati Kementerian Desa pada bulan Januari yang lalu untuk meminta seleksi ulang. Tetapi tanggal 31 Maret 2016, Kementerian Desa telah menerbitkan surat yang isinya mengintruksikan BPM Propinsi dengan tebusan Bupati dan Wali Kota se Sumatera Utara memperpanjang kontrak pendamping desa hingga tanggal 31 Desember 2016.

Maka secara otomatis menurut Onlyhu, bantahan Pemkab Nias batal. Mereka meminta Bupati Nias agar memberi intruksi kepada Kepala BPMDK Kabupaten Nias untuk membagi SPT mereka yang telah diterima BPMDK dari BPM Propinsi.(sw/ss-ni)

Kata kunci terkait:
P3MD SUMUT, pendamping desa, spt pendamping desa 2017, satker p3md sumut, Pengumumang pendamping desa daerah labuhan batu, alamat kantor kementrian desa di gunungsitoli, spt pendamping desa 2017 sumut, pendamping desa 2017, berita p3md sumut, satker P3MD Sumatera Utara

Lihat Juga

Polemik UU MD3 Harus Jadi Pelajaran Bagi DPR

Jakarta | suarasumut.com  –  Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *