Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Kabar Sumut ›› Gunungsitoli ›› Pemko Gunungsitoli Minta Pembangunan RSU Gunungsitoli Dihentikan

Pemko Gunungsitoli Minta Pembangunan RSU Gunungsitoli Dihentikan

Gunungsitoli | suarasumut.com  —  Pemerintah Kota Gunungsitoli telah melayangkan surat kepada pihak pengelola Rumah Sakit Umum Gunungsitoli untuk menghentikan sementara pembangunan pengembangan ruang rawat inap di RSU Gunungsitoli.

Pembangunan dilanjutkan apabila pengelola RSU Gunungsitoli sudah memiliki izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Ir.Agustinus Zega ketika menerima pengunjukrasa dari LSM Penjara se Kepulauan Nias di halaman kantor Wali Kota Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Selasa (12/9).

“Kita sudah layangkan surat agar pembangunan dihentikan. Kita sudah konsultasi dengan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara, dan mereka menegaskan jika pembangunan pengembangan RSU Gunungsitoli harus ada Amdal. Kita komunikasikan hal ini dalam waktu dekat ke pihak RSU Gunungsitoli,” ungkap Sekda kepada pengunjukrasa yang juga menuntut agar pembangunan RSU Gunungsitoli dihentikan.

Usai mendengar penjelasan Sekda Kota Gunungsitoli, para pengunjukrasa meninggalkan kantor Wali Kota Gunungsitoli dan berencana melanjutkan aksinya ke kantor Bupati Nias di Jalan Pelud Binaka, Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli.

Amdal Dalam Pengurusan

Jaya Mendrofa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pelaksana proyek pembangunan pengembangan ruang rawat inap RSU Gunungsitoli yang ditemui pada hari yang sama di RSU Gunungsitoli mengakui, hingga saat ini Amdal untuk pembangunan pengembangan ruang rawat inap di RSU Gunungsitoli belum terbit.

Namun, dia memberitahu jika pengurusan Amdal dilakukan di Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara dan sudah dilakukan. Bahkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sudah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Propinsi untuk dievaluasi Komite Penilai Amdal (KPA).

“Kita sudah urus Amdal, dan kini DELH sedang dalam evaluasi KPA. Kita tidak urus di Pemko Gunungsitoli, karena KPA hanya ada di Dinas Lingkungan Hidup Propinsi. Lingkungan Hidup Propinsi pernah mengundang pihak Pemko Gunungsitoli untuk memberikan penilaian teknis terkait DELH yang kita ajukan, tetapi tidak dihadiri,” beber Jaya Mendrofa.

Penghentian Harus Surat Satpol-PP

Disinggung mengenai surat dari Pemko Gunungsitoli agar pelaksanaan pembangunan dihentikan, Jaya mengakui ada menerima dua kali surat permintaan tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.

Sebagai PPK, dia memastikan tidak akan menghentikan pelaksanaan pembangunan jika yang melayangkan surat adalah Dinas Lingkungan Hidup. Menurut dia, yang seharusnya meminta penghentian adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebagai penegak Peraturan Daerah.

“Kalau yang minta penghentian pelaksanaan pembangunan adalah Dinas Lingkungan Hidup, kita tidak akan menghentikan, karena itu bukan tupoksi lingkungan hidup. Jika surat yang kita terima dari Satpol-PP, kita akan hentikan pelaksanaan pembangunan,” tegas Jaya.(ih/ss-lu)

Lihat Juga

Tidak Semua Program Dan Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Sendiri

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Pemerintah menyadari bahwa tidak semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan ...