Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Pemko Gunungsitoli Ajukan Surat Peninjauan Pengenaan PBB-P2

Pemko Gunungsitoli Ajukan Surat Peninjauan Pengenaan PBB-P2

Gunungsitoli, suarasumut.com — Pemerintah Kota Gunungsitoli mengajukan surat peninjauan tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada DPRD Kota Gunungsitoli. Banyak warga Kota Gunungsitoli yang mengajukan keberatan dan pengurangan tarif PBB-P2 yang mengalami kenaikan pada kisaran 250%.

Surat permintaan Pemko Gunungsitoli terkait peninjauan kembali pengenaan tarif PBB-P2 kepada masyarakat, terungkap pada rapat paripurna DPRD Kota Gunungsitoli yang digelar di ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kota Gunungsitoli, Jalan Gomo, Kota Gunungsitoli, Jum’at (7/8).

Dalam rapat paripurna yang membahas surat dari pemko Gunungsitoli mengenai peninjauan kembali pengenaan PBB-P2, sejumlah anggota DPRD Kota Gunungsitoli terkesan menolak. Sejumlah anggota DPRD meminta untuk mempertimbangkan rencana perubahan Perda yang mengatur tarif PBB-P2 di Kota Gunungsitoli dan melakukan konsultasi kepada pihak yang lebih tinggi terlebih dahulu.

Mempertimbangkan Warga Yang Telah Membayar

Yanto, anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari PDI-Perjuangan, dalam rapat paripurna terbuka yang berjalan dengan alot, meminta supaya permintaan Pemko Gunungsitoli untuk meninjau kembali pengenaan PBB-P2 di Kota Gunungsitoli dipertimbangkan baik baik.

Menurut dia, Perda yang mengatur tarif PBB-P2 di Kota Gunungsitoli telah ditetapkan dan telah berjalan beberapa lama, sehingga sudah ada warga Kota Gunungsitoli yang membayar sesuai tarif yang ditentukan. Dia risau, seandainya tarif tersebut ditinjau dan diturunkan, maka warga Kota Gunungsitoli yang telah membayar sebelumnya sesuai tarif, akan keberatan dan komplain.

Hal serupa juga disampaikan Nehemia Harefa dari partai Golkar. Menurut Nehemia, dia yakin jika seluruh anggota DPRD Kota Gunungsitoli akan menyetujui perubahan tarif PBB-P2 di Kota Gunungsitoli, namun sebelum Perda yang baru diterbitkan, dia meminta agar warga wajib membayar dahulu PBB-P2 sesuai tarif.

“Saya sendiri telah membayar PBB-P2 saya sesuai tarif. Sebaiknya, rencana perubahan dimasukkan dalam prolegda dan warga diwajibkan membayar membayar PBB-P2 sebelum Perda yang baru disahkan,”ujar Nehemia Harefa..

Perubahan Perda PBB-P2 Bukan Hal Sederhana

Pertimbangan untuk menunda perubahan tarif PBB-P2 di Kota Gunungsitoli juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Hadirat ST.Gea. Menurut Hadirat, mengevaluasi sebuah Perda itu merupakan hal yang sulit, karena DPRD Kota Gunungsitoli sudah capek membuat Perda tersebut.

“Saya meminta ini ditunda dulu, karena setuju atau tidak setuju, ini masuk dalam Prolegda yang ada di komisi III. Kalau ada teman teman yang mengatakan ini sederhana, bagi saya tidak, karena melakukan evaluasi Perda itu sulit, dan kita sudah capek capek membuat Perda ini sebelumnya. Saya usulkan agar revisi ini sebelum diajukan ke Prolegda, kita konsultasikan dahulu,”tegasnya.

Hal berbeda diungkapkan John Ziliwu dari partai Golkar, dimana menurut John Ziliwu, setelah menerima surat permintaan penurunan tarif PBB-P2 dari Pemko Gunungsitoli, dia mengatakan amin. Karena menurut dia, surat tersebut merupakan respon dari jeritan masyarakat, dan arahnya, pemerintah tahu dimana kekurangannya.

Melakukan Konsultasi

Akibat pro dan kontra yang pada pembahasan, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa menutup sidang dengan kesimpulan, DPRD Kota Gunungsitoli tidak perlu merubah Prolegda terkait surat yang dilayangkan Pemko Gunungsitoli, karena sifatnya urgen.

Sesuai usul Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Hadirat ST Gea, DPRD sepakat untuk menanyakan kepada yang lebih tinggi, dan yang melakukan hal tersebut adalah komisi III. Sidang akan kembali digelar setelah komisi III melakukan konsultasi dahulu kepada tingkat yang lebih tinggi.

Minta Perubahan Akibat Keluhan Masyarakat

Sesuai surat permintaan peninjauan tarif pengenaan PBB-P2 yang dilayangkan Pemko Gunungsitoli kepada DPRD Kota Gunungsitoli tertanggal 6 Agustus 2015, diketahui jika penetapan tarif PBB-P2 sebesar 0,3% sebagaimana pada Pasal 64 Perda Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Pemko Gunungsitoli memberitahu jika kenyataan dan implementasi dilapangan, tarif PBB-P2 mengalami kenaikan pada kisaran 250%.

Akibatnya, banyak wajib pajak yang mengajukan keberatan dan pengurangan atas jumlah/nilai pajak yang dibebankan. Sehingga, supaya tarif pajak PBB-P2 tidak terlalu membebani wajib pajak/masyarakat Kota Gunungsitoli, Pemko Gunungsitoli menyarankan kiranya tarif PBB-P2 sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah dapat ditinjau kembali.(ih/ss/gs)

Lihat Juga

Ket. Gbr : Tersangka FA, pengisap ganja yang ditangkap Satres Narkoba Polres Psp di TPU Jalan Mgr Maradat Kec. Psp Selatan Kota Psp, Jum'at (20/7-2018). Foto Ali Akbar/SS

Polisi Amankan Pengisap Ganja Di TPU

Padangsidimpuan | suarasumut.com  –  Seorang pemuda ditangkap Satres Narkoba Polres Padangsidimpuan (Psp) di daerah Jalan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *