Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Pemkab Palas Gelar Sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018

Pemkab Palas Gelar Sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018

Palas | suarasumut.com  –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas (Palas) melalui Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Dalam arahannya Bupati Palas Ali Sutan Harahap melalui Asisten III mengatakan bahwa Penyusunan APBD harus berpedoman kepada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019

Asisten III Zakaria Harahap mengatakan bahwa salah satu poinnya adalah agar kebijakan daerah disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

“Ini merupakan amanat Permendagri yang harus kita pedomani sesuai kemampuan anggaran yang daerah miliki dalam penyusunan APBD untuk program kegiatan dan pekerjaan tahun 2019,” sebut Zakaria.

Kemudian Asisten III membuka secara resmi 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2019 tersebut di Hotel Samsiah Sibuhuan, Rabu (11/7/2018).

Dalam kesempatan itu, Asisten III juga mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, supaya dalam penyusunan APBD tahun 2019 hanya program yang benar-benar bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. Bukan sekedar karena tugas dan fungsi perangkat daerah atau unit kerja semata.

“Artinya program dan kegiatan strategis harus menjadi prioritas untuk dianggarkan yang juga harus selaras dengan pemerintah pusat dalam mendukung program pembangunan tahun 2019,” tutur Zakaria.

Untuk diketahui, sebagaimana Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Daerah harus mempedomani aturan ini dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2019.

Ada lima poin yang menjadi pedoman pokok dalam penyusunan APBD 2019 sesuai Permendagri 38 tahun 2018 ini. Meliputi Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah. Kemudian prinsip penyusunan APBD. Selanjutnya, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.

Terkait dengan pedoman untuk mensinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah, maka terdapat lima prioritas pembangunan nasional Tahun 2019.

Pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.Ketiga, Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Keempat, Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan. Kelima, Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

“Ikuti berbagai pedoman yang telah dikeluarkan Mendagri lewat Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD anggaran 2019. Manfaatkan waktu sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya,” harap Zakaria.

Jika memang ragu dan masih perlu penjelasan, sambungnya, jangan sungkan untuk bertanya kepada narasumber Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Mukjizat S.Sos.M.Si.

Turut hadir dalam pembukaan Sosialisasi tersebut, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD) Palas Harjusli Fahri Siregar, Sekretaris Badan PPKAD Trianta, Kabid Anggaran PPKAD Nirmam Imamah, sejumlah Kepala OPD dan peserta sosialisasi. (sgl/ss-pl)

Lihat Juga

Troktoar Di Kota Gunungsitoli Dialih Fungsikan

Gunungsitoli | suarasumut.com  –  Bangunan milik pribadi yang mengalih fungsikan troktoar di Kota Gunungsitoli,Sumatera Utara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.