Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Pemkab Labuhanbatu Launching Pembayaran PBB Secara Online

Pemkab Labuhanbatu Launching Pembayaran PBB Secara Online

Labuhanbatu | suarasumut.com  –  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) merupakan salah satu sektor penerimaan negara yang sangat potensial. Karena dikenakan kepada setiap wajib pajak (WP) yang menanfaatkan tanah dan atau bangunan di seluruh wilayah negara Indonesia. Sehingga, potensi pendapatannya lebih terukur dan jelas.

“Sudah seharusnya kita mengoptimalkan berbagai langkah dan upaya dalam pencapaian target PBB ini. Apalagi PBB sudah dikelola oleh kabupaten,maka seluruh pendapatan dari PBB menjadi hak daerah sepenuhnya,”ungkap Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap dalam pidato sambutannya yang dibacakan Sekdakab Labuhanbatu, M Yusuf Siagian, Kamis (27/4) di acara Launching Pembayaran online PBB-P2 daerah Kabupaten Labuhanbatu kerja sama Pemkab Labuhanbatu dengan PT Bank Sumut Rantauprapat.

Dalam hal ini, tambah Bupati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa pengelolaan PBB harus sudah dilaksanakan oleh seluruh kabupaten dan kota di indonesia serentak di tahun 2014 lalu.

Memang diakui, lanjut dia, masalah pajak maupun retribusi seakan menjadi beban, tetapi bagi yang mengetahui manfaatnya tentu akan tumbuh kesadarannya sebagai warga yang patuh untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

“Besar atau kecil adalah sama, akan manfaat hasil pajak bagi masyarakat itu sendiri. Hasil pajak dan retribusi semua akan kembali untuk masyarakat yaitu melalui pembangunan yang sudah dirasakan di daerah ini. Tanpa semua itu pembangunan tidak akan lancar karena kita perlu anggaran untuk membangun dan memberikan pelayanan yang maksimal,”urainya.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan 11 jenis pajak daerah dan 20 jenis retribusi daerah. Salah satu dari 11 jenis pajak daerah yang ditetapkan tersebut adalah PBB P2 yang pada awalnya merupakan pajak pusat dan terhitung mulai tanggal 8 Januari 2014 telah dialihkan menjadi pajak daerah.

“Sudah barang tentu kewenangan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan berita acara serah terima berkas pengelolaan data potensi maupun piutang PBB,” ungkapnya dilokasi acara di ruang Data dan Karya kantor Bupati Labuhanbatu.

Dengan dialihkannya PBB-P2 menjadi pajak daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan pengalihan tersebut termasuk regulasi, sarana, dan prasarana pendukung lainnya. Salah satunya adalah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan PT Bank Sumut cabang Rantauprapat dalam hal pengelolaan sistem pembayaran online PBB-P2, selain itu Pemkab Labuhanbatu telah melakukan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimulai dengan cetak massal SPPT PBB P2 pada bulan april 2017 dan SPPT tersebut akan disampaikan seluruhnya kepada masyarakat melalui camat dan seterusnya kepada Kepala Desa dan Lurah se Labuhanbatu.

“Selanjutnya diharapkan masyarakat dapat melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yakni tanggal 31 oktober 2017,” urainya.

Bupati juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya Badan Pendapatan Daerah kabupaten Labuhanbatu dan PT Bank Sumut cabang Rantauprapat untuk bersinergi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

“Untuk itu saya mengharapkan dukungan semua pihak terutama kepada seluruh PNS se-Labuhanbatu yang hadir pada acara ini untuk dapat menghimbau masyarakat agar taat dan sadar untuk membayar pajak khususnya PBB P2,” tandasnya seraya mengatakan guna mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu demi mewujudkan percepatan pembangunan yang lebih merata untuk mensukseskan Labuhanbatu Sejahtera 2020 semakin hebat lebih berdaya 2025.

Sedangkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Labuhanbatu, Tomy A Harahap mengatakan acara launching PBB P2 online ini adalah untuk memudahkan masyarakat membayar PBB P2 di setiap kantor cabang Bank Sumut yang ada di Labuhanbatu. “Dengan demikian diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2,” ujarnya dihadapan para peserta yang hadir.

Dia juga merinci daftar himpunan ketetapan PBB P2 Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016 dan tahun 2017. Diantaranya, Kecamatan Rantau Utara dengan jumlah SPPT 18.464 dan total ketetapan Rp 2.679.679.320. Berubah di tahun 2017 menjadi jumlah SPPT 18.584 dan total ketetapan Rp 2.700.955.649.

Sedangkan untuk kecamatan Rantau Selatan di tahun buku 2016 jumlah SPPT 18.408 dan total ketetapan Rp2.586.977.911. Berubah di tahun 2017 menjadi SPPT 18.564 dan total ketetapan Rp 2.594.683.936. Kecamatan Bilah Hilir ditahun 2016 jumlah SPPT 17.271 dengan jumlah ketetapan Rp848.459.786 dan berubah di tahun 2017 menjadi jumlah SPPT 17.295 dan total ketetapan Rp 846.362.485. Kecamatan Pangkatan dengan jumlah SPPT 5.447 dengan jumlah ketetapan Rp335.515.096. Berubah di tahun 2017 menjadi SPPT sebanyak 5.492 dan total ketetapan Rp338.510.137. Kecamatan Bilah Hulu pada tahun 2016 jumlah SPPT 12.748 dengan jumlah ketetapan Rp. 847.461.280, meningkat di tahun 2017 dengan jumlah SPPT menjadi 12.861 dan total ketetapan Rp858.513.384.

Demikian halnya di Kecamatan Bilah Barat pada tahun 2016 jumlah SPPT 3.984 dengan jumlah ketetapan Rp176.485.954 dan meningkat menjadi 4.017 SPPT di tahun 2017 dengan total ketetapan Rp178.681.156. Di Kecamatan Panai Tengah tahun 2016 dengan jumlah SPPT 4.551 dengan jumlah ketetapan Rp 262.334.595 dan berubah di tahun 2017 menjadi SPPT sebanyak 4.554 dan total ketetapan Rp262.158.520. Kecamatan Panai Hulu sebanyak 10.008 SPPT dan jumlah ketetapan Rp366.354.971 menjadi 10.011 SPPT di tahun 2017 dengan total ketetapan Rp363.541.927.

Sementara, Kecamatan Panai Hilir di tahun 2016 dengan jumlah SPPT 3.231 dan total ketetapan Rp130.988.012 dan berubah menjadi SPPT sebanyak 3.325 di tahun 2017 dengan total ketetapan Rp 134.797.672.

“Adapun total jumlah keseluruhan SPPT pada tahun 2016 adalah 94.112 dengan jumlah ketetapan Rp8.234.256.925 dan meningkat di tahun 2017 menjadi 94.703 SPPT dengan jumlah ketetapan Rp8.278.204.866,”paparnya.

Sementara itu, Kepala Bank Sumut cabang Rantauprapat, Muchtar kepada wartawan mengakui, guna melayani para warga dan nasabah pihaknya telah menyediakan sebanyak dua unit mobil kas. “Kita sejak awal sudah mengoperasikan 2 unit mobil kas,”ujarnya.

Dari kedua mobil itu, nasabah dan masyarakat dapat melakukan sejumlah transaksi keuangan. Baik dalam hal pembayaran sejumlah pajak daerah dan juga melakukan penyimpanan dan penarikan uang. “Selain dapat dipakai untuk pembayaran PBB P2 juga tak jarang layanan mobil itu untuk membayar gaji para ASN,”imbuhnya.

Kedua mobil itu, tambah Muchtar sesuai jadwal yang telah ditentukan melakukan keliling ke sejumlah kawasan-kawasan terjauh di kabupaten Labuhanbatu. “Jadwalnya sudah ada, dan daerah jangkauannya sampai ke kecamatan pesisir Labuhanbatu,”tandasnya.(ab/ss-lb)

Kata kunci terkait:
Cek tagihan PBB kabupaten Samosir 2017, target piutang pbb-p2 tahun 2016 terhadap pad kab mandailing natal

Lihat Juga

Kapolres Akan Lidik Dugaan Penyelewengan Dana BPBD Labuhanbatu

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Isu yang menerpa Kepala Badan (Kaban) Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten ...