Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Pemkab Labuhanbatu Abaikan Rekomendasi DPRD

Pemkab Labuhanbatu Abaikan Rekomendasi DPRD

, suarasumut.com – Pemkab Labuhanbatu mengabaikan rekomendasi DPRD agar membongkar 13 bangunan ruko yang ada disekitaran jalan Sisingamangaraja, , Kecamatan Rantau Selatan. Hingga kini, ruko milik pengusaha asal Rantauprapat yang persis dipersimpangan Jalan Padat Karya tersebut, tidak juga dibongkar.

Sementara, pada 23 Juni 2015 lalu, DPRD mengeluarkan surat bernomor :20/DPRD/Tahun 2015 tanggal 23 Juni tentang rekomendasi atas LPKj Akhir Masa Jabatan Bupati Labuhanbatu periode 2010-2015 yang ditandatangani Ketua DPRD Dahlan Bukhari, salah satunya permintaan pembongkaran.

Disana, pada lembaran ketujuh surat itu dan dibagian bidang infrastruktur nomor urut 1 ditegaskan, pemerintah diminta agar mengembalikan posisi alur sungai Aek Tapa, Kelurahan Bakaran Batu,Kecamatan Rantau Selatan seperti kondisi semula serta membongkar bangunan yang ada.Pemberian waktu pembongkaran itupun paling lama sebulan sejak keluarnya rekomendasi.

Menurut DPRD pada rekomendasi yang dibacakan selaku juru bicara pada sidang paripurna kala itu ditegaskan,pembongkaran bangunan dikarenakan posisi letaknya telah melanggar dan bertentangan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta tata ruang.

Sayangnya, sejumlah pejabat terkait ketika dimintai tanggapannya, Jumat (31/7) hingga kini enggan berkomentar. Konfirmasi via pesan singkat yang dilayangkan Wartawan kepada Ketua DPRD Dahlan Bukhari, juru bicara pembacaan rekomendasi David Siregar serta Assisten I Pemkab Labuhanbatu Sarbaini, tidak mendapat balasan.

Sementara, seorang warga sekitar, Andi Gunawan (59) menerangkan keheranannya. “Apa sebenarnya yang dimaukan pemerintah atas pengalihan sungai itu, ini sangat merugikan warga dan ada kesemena-menaan. Apa kepentingan maupun peran pemerintah serta bagaimana legalitas pemindahan Sungai Aektapa ini,”ujarnya saat ditemui, Jumat (31/7).

Dia mensinyalir, selain perpindahan sungai tidak memiliki ijin, juga penerbitan dua Surat Hak Milik (SHM) diareal tersebut tidak memiliki payung hukum serta tidak berdasarkan prosedur dan mekanisme seharusnya.

“Berarti usulan SHM itu tidak berdasar, karena sudah tidak lagi menerakan bahwa dilahan itu terdapat dua sungai yang mengalir. Apapun ceritanya, sejak awal kami telah minta sungai itu dikembalikan seperti semula dan pengusaha jangan seenaknya melanggar peraturan. Tapi karena masyarakat kecil, ucapan kami tidak dihargai,” tambahnya.

Masalah Lama

Diketahui, sejak tahun 2010 lalu, warga yang berdomisili disekitaran alur sungai Aektapa menolak adanya penyatuan dua alur sungai yang selama ini. Sebab, warga menilai akan terjadi banjir akibat semakin mengecilnya alur sungai serta akan ditemukannya dua alur menjadi satu. Penolakan terus meneruspun terjadi kala itu.

Parahnya lagi, jika dahulunya perbatasan tanah hanya dengan tanah milik orang lain, kini setelah pemindahan alur sungai, kini dua sisi tanahnya malah berbatasan dengan sungai. Sejak awal,pengalihan dua ujung sungai sudah dihadang ratusan masyarakat sekitar, tetapi tidak diketahui bagaimana, proses tetap berjalan.

Sejaan dengan itu, warga melayangkan surat kepada Bupati Pemkab Labuhanbatu H Tigor Panusunan Siregar agar sungai dikembalikan karena sangat merugikan puluhan warga disejumlah lingkungan. Beruntung, permintaan warga saat itu dianulir pemerintah.

Sesuai surat balasan dari Pemkab Labuhanbatu tertanggal 3 Maret 2011,yang menerangkan telah dilakukan rapat dengan pemilik tanah bahwa tindakan pengalihan sungai sangat mengancam dan meresahkan serta dilarang memindahkan sebelum ada persyaratan dari pemerintah.

Salah seorang staf di Unit Pelayanan Tekhnis, Pengelola Sumber Daya Air (UPT-PSDA) Kualuh Barumun Provinsi Sumut di Rantauprapat kala itu dan meminta namanya tidak disebutkan menjelaskan, pihaknya pernah mengikuti rapat dengan Pemkab Labuhanbatu terkait pengalihan sungai dan menegaskan pengalihan tidak boleh dilakukan dikarenakan akan menimbulkan dampak banjir yang luas akibat tidak mampunya titik pertemuan ujung sungai yang dipindahkan menampung debit air.

Tetapi setelah dicari solusi yang lain, perpindahan memungkinkan dilakukan, namun pemilik tanah yang memindahkan dua ujung sungai menjadi satu tersebut harus melakukan pengerukan sungai mulai dari jembatan yang membelah Jalan SM Raja tersebut agar debit air dari dua sungai tersebut dapat ditampung dan tidak menimbulkan permasalahan baru, khususnya kepada warga disekitaran bantaran sungai.

Jikapun diperbolehkan mengubah dua alur sungai menjadi satu, pengusaha disarankan agar melebarkan sungai sekitar enam meter terhitung dari bawah jembatan dengan panjang sekitar 1 kilometer dan kabarnya pihak pengusaha tidak sanggup. Akibatnya, rekomendasi dari dinas terkait tidak dikeluarkan kala itu serta meminta agar pengusaha mengembalikan sungai ke posisi.(ab/ss/rp)

Lihat Juga

Troktoar Di Kota Gunungsitoli Dialih Fungsikan

Gunungsitoli | suarasumut.com  –  Bangunan milik pribadi yang mengalih fungsikan troktoar di Kota Gunungsitoli,Sumatera Utara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.