Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Pemanggilan Perusahaan Perkebunan Dinilai Akal-akalan Oknum Ketua DPRD

Pemanggilan Perusahaan Perkebunan Dinilai Akal-akalan Oknum Ketua DPRD

Rantauprapat, suarasumut.com – Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah perusahaan perkebunan yang diagendakan oknum Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhari disinyalir hanya akal-akalan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.

Pasalnya, pelaksanaan RDP itu sama sekali tidak melibatkan sejumlah komisi terkait di lembaga wakil rakyat tersebut, hingga dituding mengangkangi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 dan tata tertib DPRD.

Data diperoleh, pihak DPRD Labuhanbatu telah melayangkan surat resmi ke sejumlah perusahaan perkebunan guna pelaksanaan RDP tersebut. Diantaranya, surat bernomor 005/148/DPRD/2015 yang dilayangkan kepada Direktur Utama PT Abdi Budi Mulia di Kecamatan Bilah Hilir.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhari tersebut, mengundang Direktur PT Abdi Budi Mulia untuk dapat hadir mengikuti RDP berkaitan dengan potensi pendapatan daerah berupa pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pajak BPHTB dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29. Selain itu, dalam surat undangan RDP tersebut juga menegaskan kepada pihak perusahaan untuk membawa berkas sertifikat HGU beserta peta areal HGU, izin prinsip dan juga izin lokasi usaha.

Namun anehnya, rencana RDP yang dijadwalkan pada Rabu (25/2/2015) siang sekitar pukul 14.00 WIB tersebut sama sekali tanpa melibatkan komisi terkait, yakni komisi A dan komisi C DPRD Labuhanbatu.

Hal itu terbukti dengan pengakuan sejumlah ketua dan anggota komisi terkait, yang mengaku belum pernah merapatkan rencana pemanggilan sejumlah pihak perusahaan perkebunan itu dengan seluruh anggota komisinya.

“Memang belum ada rapat komisi terkait pemanggilan perusahaan itu. Tapi mungkin itu kebijakan ketua, makanya kita gak tahu surat itu sudah dilayangkan,” ujar Ketua Komisi A DPRD Labuhanbatu, M Arsyad Rangkuti, yang dikonfirmasi wartawan, Jumat (20/2/2015) kemarin.

Ketua Komisi C DPRD Labuhanbatu Siti Rohaya juga mengatakan hal senada, yakni tidak mengetahui dikeluarkannya surat panggilan kepada sejumlah pihak perusahaan perkebunan itu.
“Saya gak tahu surat itu. Nanti saya cari tahu lah, saya lagi rewang ni, uda ya,” ujarnya saat dikonfirmasi melauli sambungan telepon.

Koordinator Komis C DPRD Labuhanbatu Meka Rianti Siregar juga mengakui tak pernah melakukan rapat dengan seluruh anggota komisi terkait pemanggilan sejumlah perusahaan perkebunan itu.

“Memang belum ada rapat komisi masalah panggilan itu, tapi langsung tanya saja sama ketua ya. Udah ya, saya lagi dijalan,” ujar Meka yang juga merupakan wakil Ketua DPRD Labuhanbatu itu.
Sekretaris Komisi A DPRD Labuhanbatu Nurjannah juga mernguatkan tidak adanya rapat komisi sebelum surat pemanggilan kepada sejumlah perusahaaan perkebunan itu dilayangkan oknum Ketua DPRD Labuhanbatu tersebut.
“Setahu saya memang belum ada rapat komisi pemanggilan perusahaan itu,” ungkapnya.

Anggota Komis C DPRD Labuhanbatu Marisi Ulesis Hasibuan mengatakan, evaluasi terhadap seluruh potensi daerah baik dari sektor pendapatan asli daerah maupun dari sektor dana perimbangan diakuinya memang sudah menjadi pembahasan di komisi C DPRD Labuhanbatu.

“Tapi setahu saya belum ada rapat komisi resmi terkait pemanggilan terhadap sejumlah perusahaan perkebunan itu. Makanya saya bingung kok sudah keluar surat panggilannya,” ungkapnya.

Menurut Marisi, pemanggilan terhadap perusahaan guna melakukan RDP tersebut seharusnya dilakukan setelah adanya pembahasaan dengan melibatkan seluruh anggota komisi terkait. Hal tersebut sesuai dengan PP No 16 Tahun 2010 dan Tata Tertib DPRD.

“Jadi kalau pemanggilan itu tanpa ada rapat komisi, ya jelas menyalahi,” ujarnya.
Sejumlah kalangan pun menilai, RDP terselubung dengan memanggil sejumlah perusahaan perkebunan itu hanyalah akal-akalan oknum Ketua DPRD Labuhanbatu guna mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Terlebih, RDP dengan pihak perusahaan itu kerap dilakukan diruang rapat oknum Ketua DPRD Labuhanbatu tersebut.

“Kalau tidak, mengapa harus sembunyi-sembunyi dengan tidak mengikuti prosedur, yakni melakukan pembahasan di komisi terkait sebelum surat itu dilayangkan. Inikan membuat kecurigaan sama kita kalau pemanggilan terhadap perusahaan perkebunan itu hanya akal-akalan saja untuk menakut-nakuti perusahaan dengan tujuan tertentu,” ujar Ketua Gerakan Masyarakat Labuhanbatu Amin Wahyudi Harahap yang diminta komentarnya terkait rencana RDP yang menuai protes dari kalangan anggota legistalif itu.

Sementara Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhari mengatakan, jika undangan RDP itu merupakan tahapan evaluasi intensifikasi pendapatan daerah untuk PAD. Dan RDP tersebut usulan para unsur pimpinan di legislatif. Sehingga tanpa usulan Komisi. “Ini (RDP) usulan pimpinan. Tapi jika dibutuhkan evaluasi lanjutan bukan tidak mungkin bakal melibatkan Komisi terkait. Bahkan pihak eksekutif dan pihak Kantor pelayanan pajak pratama,” ujar Dahlan ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Minggu (22/2).

Karena menurut dia, selama ini pihak Komisi tidak ada yang mengajukan usulan tersebut ke pimpinan legislatif. Sedangkan peningkatan PAD sudah perlu dilakukan mengingat tahun anggaran 2015 ada pelaksanaan agenda politik Pilkada. Berakibat besarnya dana pelayanan publik yang tersedot untuk agenda tersebut. “Makanya harus digali potensi yang ada,” ujarnya.

Terlebih lagi, tambah dia untuk pembayaran beberapa jenis pajak perkebunan yang tidak melalui kantor pelayanan pajak setempat. “Karena pembayaran pajak dilakukan sesuai domisili kantor perkebunan. Padahal kantor tersebut diluar Labuhanbatu sementara areal perkebunannya di Labuhanbatu,” tuturnya. (ta/ss/lb)

Lihat Juga

Terkait Mau Tampar Anggota, Kadis Pendidikan Akan Nasehati Oknum KUPT Ransel

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Terkait ocehan Oknum Kepala Unit Pelaksana Tehnik (KUPT) Dinas Pendidikan,Kecamatan Rantau ...