Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Pelantikan Pejabat Strutural Kota Gunungsitoli Tabrak Intruksi Mendagri

Pelantikan Pejabat Strutural Kota Gunungsitoli Tabrak Intruksi Mendagri

Gunungsitoli | suarasumut.com — Pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, Senin (24/10), diduga tabrak Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 061/2911/SJ Tahun 2016, tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Pada Intruksi Mendagri paragraf kelima yang ditetapkan tanggal 4 Agustus 2016, ditegaskan jika pengisian pejabat struktural pada perangkat daerah dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang perangkat daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Dalam hal terdapat jabatan yang kosong, ditunjuk Pejabat pelaksana tugas (Plt).

Namun, Wali Kota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua melakukan pelantikan sejumlah pejabat Eselon II, III dan IV dilingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk mengisi perangkat daerah, padahal Perda OPD masih dalam pembahasan dan belum ditetapkan oleh DPRD Kota Gunungsitoli.

Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli yang dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Selasa (25/10), mengaku sibuk dan tidak ada waktu untuk memberi penjelasan. Sekda meminta agar hal tersebut dipertanyakan kepada kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli.

Kepala BKD Kota Gunungsitoli Folata Mendrofa yang ditemui diruang kerjanya pada hari yang sama, di kantor Wali Kota Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli membantah jika pelantikan yang dilakukan Wali Kota Gunungsitoli terhadap pejabat eselon II, III dan IV menabrak intruksi Mendagri.

Dia mengakui jika Perda OPD Kota Gunungsitoli belum ditetapkan dan masih dalam pembahasan. Tetapi, menurut Folata, pelantikan kemarin merupakan wewenang dan kebijakan Wali Kota Gunungsitoli sebagai pimpinan daerah. “Pelantikan kemarin masih belum menggunakan OPD yang baru, tetapi menggunakan STOK atas OPD yang lama. Pelantikan merupakan kewenangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai yang tertuang dalam PP nomor 8. Maka pelantikan kemarin tidak bertentangan dengan intruksi Mendagri,” terang Kepala BKD Kota Gunungsitoli.

Tidak lupa dia menambahkan, pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV kemarin merupakan langkah awal melakukan seleksi jabatan, dan telah diberitahu kepada DPRD Kota Gunungsitoli. Selain itu, pelantikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi guna menata Kota Gunungsitoli menuju yang lebih baik.(ih/ss-gs)

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...