Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Pejabat Pemko Tebingtinggi Tak Hadiri Paripurna Ranperda LPP APBD

Pejabat Pemko Tebingtinggi Tak Hadiri Paripurna Ranperda LPP APBD

Tebingtinggi | suarasumut.com  –  Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 dilaksanakan melalui rapat paripurna DPRD setempat, Kamis (25/8/2016) di ruang sidang utama.

Namun rapat itu terkesan diboikot Pemko Tebingtinggi tanpa dihadiri pejabat di jajaran eksekutif. Akibatnya tidak seorang pun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemko Tebingtinggi yang hadir pada paripurna tersebut.

Berdalih kewenangan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melaksanakan tugas sehari-hari Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota yang telah habis masa jabatannya 5 Agustus 2016 lalu hanya bersifat rutin, tak kegiatan bersifat strategis, maka jadwal rapat paripurna pembahasan LPP APBD 2015 belum dapat dipenuhi.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Tebingtinggi Mhd Yuridho Chap didampingi Wakil Ketua, Chairil Mukmin Tambunan, dihadiri sebanyak 20 dari 25 orang anggota dewan yang ada.

Paripurna tanpa dihadiri pihak eksekutif diawali pembacaan surat-surat masuk oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Mukhtar Harahap. Antara lain, surat masuk dari Plh Wali Kota Tebingtinggi nomor 903/5325/Keu/2016,tanggal 29 Juli 2016 perihal penyampaian ranperda tentang pertanggung jawaban APBD Kota Tebingtinggi TA 2015.

Berikutnya, hasil rapat paripurna DPRD Tebingtinggi tanggal 24 Agustus 2016, tentang penetapan jadwal rapat pembahasan tentang LPP-APBD 2015.

Kemudian paripurna yang dinyatakan terbuka untuk umum itu, oleh pimpinan sidang menawarkan ke peserta rapat apakah sepakat dapat dilanjutkan atau diskors, sampai ada petunjuk dari Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Ini sehubungan surat masuk berkaitan pembahasan Ranperda LPP-APBD Kota Tebingtinggi tahun anggaran 2015 yang disampaikan Sekwan.

Salah seorang anggota dewan, Asnawi Mangku Alam menyarankan untuk meralat surat masuk. Rapat paripurna diskors meminta kepada Sekdakota selaku PLh walikota Tebingtinggi untuk secepatnya berkordinasi kepada Gubsu agar dapat menindak lanjuti LPP-APBD 2015 dan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan DPRD Tebingtinggi secepat-cepatnya.

Sebelum sidang ditutup, salah seorang anggota dewan, Wakidi interupsi dan mengatakan, baru saja yang mewakili Gubsu melakukan dialog kepada DPRD Tebingtinggi, apa yang disampaikan dan disepakati bahwa mereka sangat berharap pembahasan LPP-Ranperda APBD TA 2015 tetap dilaksanakan sampai batas waktu 31 Agustus 2016.

“Masalah penanda tanganan itu akan diserahkan kepada siapa yang berhak untuk menandatangani, tetapi Plh Wali Kota diberikan kewenangan untuk melakukan proses pembahasan bersama DPRD,”ujar Wakidi.

Ketua DPRD Mhd Yuridho Chap didampingi puluhan anggota DPRD lainnya mengaku, merasa prihatin dan kecewa dengan sikap pemerintah yang terkesan sengaja mengulur waktu, seperti tidak ingin membahas Ranperda LPP APBD sampai ditetapkan jadi Perda.

“Bahkan pihak Pemko Tebingtinggi sudah membuat Peraturan Wali Kota (Perwa) tertanggal 5 Agustus 2016, persis akhir masa jabatan wali kota Tebingtinggi. Padahal DPRD sudah bersungguh sungguh membahas Ranperda LPP APBD dimaksud demi kepentingan masyarakat luas,” sebutnya.

Salah seorang pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Torpedo Kota Tebingtinggi, Dahrial Jambak mengatakan, seolah ada tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif.

Menurutnya, dari satu sisi legislatif lebih cenderung menginginkan pembahasan Ranperda untuk dapat dijadikan Perda. Sedangkan pihak eksekutif lebih menghendaki terbitnya Perwa. “Diharapkan kedua belah pihak bisa duduk bersama dengan mengedepankan kepentingan yang lebih besar yakni mensejahterakan rakyat,”paparnya.(ag/ss-tt)

Kata kunci terkait:
mukmin tambunan, pimpinan lembaga Kota Tebing Tinggi Sumut

Lihat Juga

OPD Pemkab Labuhanbatu Laksanakan Bhakti Sosial Ke Panti Asuhan

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Dalam rangka memperingati Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang ke-72 Tahun ...