Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› PAPBD Labuhanbatu T.A 2014 Rp1 Triliun Terancam Digugat

PAPBD Labuhanbatu T.A 2014 Rp1 Triliun Terancam Digugat

Rantauprapat, suarasumut.com – Peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran (PAPBD T.A) 2014 Kabupaten Labuhanbatu terancam digugat. Pasalnya, penyusunan PAPBD tersebut telah melanggar prinsi-prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com, Kamis (20/11), rancangan PAPBD T.A 2014 menjadi Rp1 Triliun telah diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi. Padahal, penyusunan PAPBD T.A 2014 menjadi Rp1 Triliun telah diatur paling lambat akhir bulan September atau 3 bulan sebelum berakhirnya T.A 2014.

Nasir Wadiansah Harahap (27) menyebutkan, penyusunan PAPBD jauh melampaui batas waktu yang ditetapkan akan berdampak besar terhadap kepatuhan pemerintah dalam mengkelola anggaran. Pasalnya, lanjut Nasir, pemberlakuan rancangan PAPBD T.A 2014 maksimalnya 35 hari sejak persetujuan bersama terbentuk. “Kepentingan Bupati dan DPRD menyusun PAPBD T.A 2014 layak dicurigai, untuk masyarakat atau kepentintan kelompok. Jangan sampai aparatur daerahnya terjerat hukum, ini sangat rawan pelanggaran aturan main penggunaan anggaran,” kata Nasir Wadiansan Harahap.

Lanjut Nasir Wadiansan Harahap menjelaskan, terakait hal itu, mereka telah menyurati Bupati dan DPRD yang ditembuskan kepada Gubernur, Mendagri, dan Ombudsman. Namun faktanya, Bupati dan DPRD tetap ngotot tanpa ada sedikitpun menjelaskan aturan yang digunakan. “4 hari sebelum disetujui, kami sudah surati Bupati dan DPRD, tapi mereka tetap ngotot tanpa ada balasan surat. Bahkan diminta penjelasan secara lisan, gak ada mereka berikan landasan hukum penyusunan P-APBD melewati bulan September,” ucap Nasir Wadiansan.

Dalam hal itu, Marulin Hasbi Hasibuan yang merupaka tokoh muda Labuhanbatu menyebutkan, pelanggaran prinsip penyusunan PAPBD T.A 2014 dapat membuka ruang bagi masyarakat agar PAPBD dibatalkan. Namun, lanjutnya, upaya itu dapat dilakukan setelah peraturannya diberlakukan. “Langkah melaporkan secara tertulis itu sudah tepat bentuk control masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih, terlambatnya proses penyusunan PAPBD bagaikan jebakan kepada pejabat pengguna anggaran,” kata Marulin Hasibuan.

Untuk itu, lanjut Marulin, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugorho agar memperhatikan aspek legalitas dan proyeksi ketertiban pengelolaan keuangan dalam rancangan PAPBD Labuhanbatu T.A 2014. Ia pun berharap, hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara memerintahkan Bupati Labuanbatu untuk menyesuaikan dengan waktu yang diatur dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2013. “Menyesuaikan dengan waktu penyusunan PAPBD T.A 2014 dapat menjadi dasar Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah tersebut jika Pemkab Labuhanbatu ngotot memberlakukannya. Dan pembatalan PAPBD tersebut tidak berujung di Mahkamah Agung,” tegas Marulin Hasibuan.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labuhanbatu, Muhfli saat dikonfirmasi melalui selulernya menyebutkan, hingga saat ini belum ada penyusunan PAPBD dibatalkan karena melewati jadwal yang ditetapkan tersebut. Dia pun mempersilahkan masyarakat melakukan gugatan jika hasil PAPBD tersebut telah diavaluasi oleh Gubernur. “Hingga saat ini belum ada (PAPBD) yang dibatalkan karena melewati waktu yang ditentukan,” kata Mufli sembari mengatakan “Silahkan” saat disebutkan pembentukan PAPBD tersebut dapat digugat masyarakat ke pengadilan. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Komunitas KO2PI-STMIK Budi Darma SelenggarakanWorkshop Penulisan Dan Publikasi Artikel Ilmiah

Medan | suarasumut.com  –  Komunitas Kolaborasi Publikasi Indonesia (KO2PI) adakan Workshop on Multidisciplinary and Applications ...