Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Panwaslu Tidak Dapat Menindak Money Politik

Panwaslu Tidak Dapat Menindak Money Politik

Gunungsitoli | suarasumut.com — Dalam melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) tidak dapat menindak kasus politik uang (Money Politik). Kasus Money Politik merupakan pidana umum, dan tidak dapat ditindak Panwaslih, karena belum tercantum dalam undang undang.

Hal tersebut diungkapkan anggota Panwaslih Kota Gunungsitoli divisi penanganan pelanggaran Yamobaso Giawa, SH pada sosialisasi pengawasan pemilu dalam rangka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli yang digelar di Hotel Nias Palace, Kota Gunungsitoli, Senin (7/12).

“Kasus Money Politik tidak ada yang mengatur sanksinya, sehingga undnag undang kita lemah. Panwaslih tidak dapat melakukan penindakan Money Politik karena tidak ada dalam undang undang, tetapi masuk dalam tindak pidana uang atau suap,” tegas Yamobaso.

Namun, menruut Yamobaso, apabila masuk dalam pidana umum, masyarakat mau untuk melaporkannya. Karena dalam kasus suap, yang memberi dan menerima suap akan sama sama dijerat.

Selain itu, dia memaparkan, Panwaslih menangani dua versi pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran adminitrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran adminitrasi akan dilimpahkan penindakannya kepada Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana akan ditangani panwaslih bersama sentra penegakkan hukum terpadu pemilihan umum (Gakummdu).

Untuk pelanggaran pemilu, pelapor hanya diberi batas waktu maksimum tujuh hari, jika melewati batas tujuh hari, maka laporan atau kasus tersebut dianggap kadaluarsa. Dalam melakukan pengkajian, Panwaslih diberi waktu oleh undang undang hanya tiga hari, dan setelah tiga hari, harus diambil kesimpulan apakah kasus tersebut dapat ditindaklanjuti atau dihentikan.

Dalam memberi laporan, pelapor harus mengisi formulir dan mencantumkan fotokopy KTP serat bukti bukti yang mendukung laporan. Sedangkan yang berhak memberikan laporan adalah peserta pemilihan (Paslon), masyarakat yang merasa dirugikan, pemantau dan unsur ormas/LSM yang telah terdaftar sebagai pemantau di KPU.

Menjalin Kerjasama Dengan Berbagai Pihak

Sebelumnya, anggaota Panwaslih Kota gunungsitoli Budiman Alamsyah Telaumbanua mewakili ketua Panwaslih Kota Gunungsitoli dalam arahannya, mengajak segenap masyarakat Kota Gunungsitoli untuk bekerjasama dengan baik , supaya Pilkada di Kota Gunungsitoli dapat berjalan dengan baik, aman dan bersih.

Budiman juga membeberkan, panwaslih Kota Gunungsitoli telah melakukan penjaringan dan pelantikan pengawas di enam kecamatan yang ada di Kota Gunungsitoli. Panwas Kota Gunungsitoli juga telah memiliki pengawas ditingkat desa/kelurahan atau disebut pengawas pemilu lapangan (PPL) sebanyak 101 orang.

Kini Panwas Kota Gunungsitoli juga memiliki pengawas ditingkat TPS, dan berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Sehingga, Panwas akan menempatkan pengawas satu orang disetiap TPS yang ada.

Dalam laporannya, ketua panitia pelaksanaan sosialisasi memberitahu, pelaksanaan sosialisasi sesuai surat keputusan Ketua Panwaslih Kota Gunungsitoli. Tujuan pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan seluruh masyarakat dalam mengawasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli.(ih/ss/gs)

Kata kunci terkait:
tentang yamobaso Giawa

Lihat Juga

Terkait Mau Tampar Anggota, Kadis Pendidikan Akan Nasehati Oknum KUPT Ransel

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Terkait ocehan Oknum Kepala Unit Pelaksana Tehnik (KUPT) Dinas Pendidikan,Kecamatan Rantau ...