Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Nyalakan Televisi Saat Dikonfirmasi, Oknum JPU Dituding Tak Beretika

Nyalakan Televisi Saat Dikonfirmasi, Oknum JPU Dituding Tak Beretika

Rantauprapat, suarasumut.com  –  Jaka penuntut umum (JPU) Antonius pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Rantauprapat dituding wartawan dan akitvis Kabupaten Labuhanbatu tak memiliki etika. Hal tersebut dikatakan wartawan terbitan Medan, Habibi dan Ketua LSM Patriot Merah Putih (PMP) Nurdin Sipahutar seusai Antonius dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Kepada suarasumut.com, Habibi menyebutkan, oknum JPU Antonius selaku aparat penegak hukum menunjukan sosok pelayan masyarakat yang tak memiliki etika dan tak memahami hukum di NKRI. Menurut Habibi, hak jawab yang diberikan wartawan kepadanya atas kejanggalan tuntutan perkara sabu-sabu dengan terdakwa Erwin direspon dengan menyalakan telvisi dengan volume besar. “Saat dikonfirmasi menyalakan televisi bervolume besar menunjukan Antonius selaku jaksa di Kejari Rantauprapat tak beretika dan tak memahami hukum. (Antonius,red) Dikonfirmasi tanpa menghormati kewajiban wartawan yang merupakan hak jawab Antonius merupakan bukti Antonius tak beretika dan tidak menunjukan sosok jaksa selaku pelayan masyarakat,” kata Habibi seusai keluar kantor Kejari Rantauprapat.

Tudingan oknum JPU Antonius tak beretikan tersebut dikarenakan Antonius tak berkenan memperkecil volume televise yang dinyalakan saat itu. Sekalipun Antonius telah diminta agar memperkecil volume televisi yang sedang menyala di ruang kerjanya, JPU Kejari Rantauprapat itu tak bersedia memperkecilnya dengan alasan lagu tersebut enak didengarnya. “Dia (Antonius,red) sudah diminta secara baik-baik agar memperkecil volume karena saat itu dirinya sedang dikonfirmasi terkait perkara sabu-sabu. Volume televisi (sengaja) besar, suara (jawaban,red) Antonius tak terdengar,” ucap Habibi.

Secara terpisah, Ketua LSM Patriot Merah Putih (PMP), Nurdin Sipahutar yang mendegar keluhan Habibi juga sependapat prilaku JPU Antonius tak beretika. Nurdin Sipahutar juga menegaskan, konfirmasi kepada narasumber adalah kewajiban wartawan dan merupakan hak JPU Antonius. “Suatu kebodohan jika JPU Antonius tidak menggunakan haknya untuk menjawab hal-hal yang dikonfirmasi wartawan. Itu menunjukan Antonius tak beretika dan tak memahami hukum atas hak dan kewajibannya selaku pelayan publik,” kata Nurdin Sipahutar. Sembari menyebutkan hak jawab itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Setiap jaksa, lanjut Nurdin Sipahutar, sesuai Peraturan Jaksa Agung nomor PER–014/A/JA/11/2012 tentang Kode Prilaku Jaksa, jaksa wajib memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia. Selain itu, Setiap jaksa juga wajib menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masayarakat. “Pelanggaran kewajiban terhadap masyarakat merupaka pelanggaran pelanggaran kewajiban pada profesi yang disandang. Prilaku jaksa Antonius harus diperiksa oleh atasanya agar tidak merusak kehormatan profesi jaksa,” jelas Nurdin Sipahutar.

Sebelumnya, Antonius yang dikonfirmasi diruang kerjanya tidak bersedia memperkecil volume televisi yang dinyalakannya saat itu. Saat itu, dirinya dikonfirmasi terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap Erwin sesuai tuntutannya 6 tahun 6 bulan. “Enak lagunya,” kata Antonius saat itu.

Tak Bersedia Memberikan Penjelasan, Antonius Dituding Ragu Atas Tututannya

Saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Antonius tak bersedia memberikan tanggapan atas perkara sabi-sabu dengan terdakwa Erwin. Penolakan tersebut dengan dalih ketentuan yang dibuat oleh Jaksa Agung menunjukan dugaan penyimpangan penanganan perkara terhadap Erwin.

Saat itu, Antonius yang ingin dikonfirmasi menunjukan rasa kekhawatiran dengan mengajukan permintaan agar pembcaraan di dalam ruangan itu tidak direkam menggunakan alat elektronik. Antonius meminta seluruh handphone yang dibawa agar diletak diatas meja kerjanya. “Semua handphone agar diletakan diatas meja,” kata Antonius kepada wartawan suarasumut.com dan Habibi yang juga berprofesi wartan cetak terbitan Medan.

Setelah permintaannya dituruti dengan meletakan seluruh handphone diatas meja kerjanya, Antonius dengan serta merta memeriksa handphone yang ada untuk memastikan tidak sedang direkam. Ironisnya, setelah memastikan tidak direkam, Antonius bukannya memberikan penjelasan tapi malah keluar dari ruangannya.

Saat Antonius masuk kembali keruangan, dirinya mendalihkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung tidak memperkanankan dirinya untuk menjelaskan hal-hal yang akan dikonfirmasi. “Semua ketarangan satu pintu. Ketentuan dari Jaksa Agung, tidak dibenarkan untuk menjawab,” kata Antonius dengan wajah ketat menunjukan kekhawatiran terhadap konfirmasi wartawan atas perkara Erwi yang sudah diputus Majelis Hakim Rantauprapat sesuai tuntutannya 6 tahun 6 bulan.

Sebelumnya, Dharma Setiawan selaku Hakim yang menyidangkan perkara Erwin dikonfirmasi di kantor PN Rantauprapat mengaku, Erwin merupakan terdakwa yang divonis sesuai tututan JPU Antonius, 6 tahun 6 bulan dengan subside hukuman penjara 6 bulan. Dharma juga menjelaskan, perkara Erwin bersamaan Agus Frengky dan 4 kawannya diperiksa dalam berkas terpisah (split,red). “Putusan sesuai tuntutan Jaksa Antonius, 6 tahun 6 bulan dengan subsider 6 bulan. Erwin didakwa sebagai pengguna sabu-sabu. Memang ada perkara Agus dan 4 kawannya, namun diperiksa dalam berkas terpisah, split,” jelas Dharma Setiawan. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Komunitas KO2PI-STMIK Budi Darma SelenggarakanWorkshop Penulisan Dan Publikasi Artikel Ilmiah

Medan | suarasumut.com  –  Komunitas Kolaborasi Publikasi Indonesia (KO2PI) adakan Workshop on Multidisciplinary and Applications ...