Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Naskah Akademik Ranperda DPRD Labuhanbatu “Copy Paste”?

Naskah Akademik Ranperda DPRD Labuhanbatu “Copy Paste”?

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Standarisasi Penerimaan dan Penempatan Tenaga Kerja Putra Daerah di Kabupaten Labuhanbatu diduga kuat adalah hasil jiplak (copy paste) dari Naskah Akademik Ranperda yang ada di kabupaten atau kota lain di Indonesia.

“Naskah Akademik Ranperda tentang Standarisasi Penerimaan dan Penempatan Tenaga Kerja Putra Daerah, yang merupakan inisiatif DPRD Labuhanbatu tersebut, ‘sangat lemah’ dan patut diduga sebagai hasil menjiplak dari Naskah Akademik Ranperda yang ada di kabupaten atau kota lain di Indonesia,” kata pengamat kebijakan publik di daerah ini yang juga adalah Dosen tetap di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Labuhanbatu, Khairul Fahmi Lubis S.Sos MSP, kepada Wartawan di Rantauprapat beberapa waktu lalu.

Menurut Sekretaris Majelis Pengurus Cabang Asosiasi Dosen Indonesia (MPC ADI) Kabupaten Labuhanbatu itu, dalam latar belakang Naskah Akademik yang disusun oleh para akademisi dari Pusat Study Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Darma Agung (UDA) Medan tersebut, tidak ada kelihatan pertentangan antara realita (das sein) dengan harapan (das sollen).

Artinya, Naskah Akademik Ranperda tersebut tidak menceritakan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan judul Ranperda. Seharusnya, dalam latar belakang menceritakan tentang kondisi yang sebenarnya terjadi. Misalnya, berapa jumlah tenaga kerja putra daerah Labuhanbatu yang mencari pekerjaan, ditinjau dari usia produktif bekerja, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan dilihat dari letak geografis dimana mereka tinggal, apakah itu di daerah perkebunan, perkotaan, pedesaan maupun daerah pesisir.

Selanjutnya , katanya, berapa jumlah putra daerah Labuhanbatu yang menjadi pengangguran jika dilihat dari tingkat pendidikan dan berapa pula jumlah tenaga kerja putra daerah yang menjadi korban Pemutusan Hubungan kerja (PHK), tidak ada disebutkan. “Seharusnya, berbagai masalah dan persoalan tersebut harus digambarkan dalam latar belakang Naskah Akademik. Setelah itu barulah diceritakan harapan terhadap kondisi sebenarnya yang terjadi,” katanya menjelaskan.

Dijelaskannya, dalam identifikasi masalah, Naskah Akademik yang disusun oleh para akademisi dari Pusat Study Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah FISIP UDA Medan tersebut, tidak menceritakan tentang persoalan-persoalan yang terdapat dalam latar belakang. Seharusnya identifikasi masalah harus menceritakan tentang poin-poin dari persoalan yang ada dalam latar belakang.

Kemudian, dalam Naskah Akademik itu, tidak ada rumusan masalah, berarti tidak dilakukan penelitian atau riset dalam penyusunan Naskah Akademik tersebut. Seharusnya sebuah kajian Naskah Akademik membuat pertanyaan penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah. Pertanyaan tersebut nantinya akan dijawab dalam penelitian atau riset. Akibatnya, dalam Naskah Akademik tersebut tujuan tidak sesuai karena tidak ada rumusan masalah.

Ketua Program Studi (Prodi) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Labuhanbatu itu, bahwa dalam Naskah Akademik Ranperda inisiatif lembaga legislatif tersebut juga tidak ada digambarkan mengenai manfaat.

“Seharusnya dalam sebuah penelitian, manfaat dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.Dalam dasar hukum, seharusnya membuat tata urutan perundang undangan yang tertinggi hingga yang terendah dan membuat urutan dari tahun terendah hingga tahun yang tertinggi.Tidak bisa memasukkan aturan hukum dari daerah lain, karena tidak sesuai dengan kondisi di Kabupaten Labuhanbatu. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa Naskah Akademik Ranperda tersebut merupakan hasil jiplakan,”jelasnya..

Hal senada juga dikatakan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Informasi Pengaduan Masyarakat Indonesia (JIPMI) Labuhanbatu, Ojak Hutagalung SE dalam menanggapi naskah akademik ranperda Naskah Akademik Ranperda tentang Standarisasi Penerimaan dan Penempatan Tenaga Kerja Putra Daerah, yang merupakan inisiatif DPRD Labuhanbatu copy paste.Dikatakannya,bahwa metode penyusunan Naskah Akademik Ranperda tersebut, tidak sesuai dengan yang seharusnya.

“Dalam langkah awal penyusunan Naskah Akademik Ranperda itu, seharusnya dilakukan observasi (pengamatan awal), kemudian penelitian berupa studi dokumentasi, wawancara dan angket, baru kemudian analisa data, kesimpulan, dan saran serta rekomendasi,”tegas Ojak Hutagalung.

Menurutnya, dalam Naskah Akademik Ranperda tersebut, tidak ada analisa data, karena tidak ada penelitian atau riset yang dilakukan. Tidak ada kesimpulan dan saran atau rekomendasi, karena tidak ada analisa data. Tidak ada daftar pustaka atau referensi. Satu lagi yang paling parah, dalam Naskah Akademik Ranperda tersebut tidak ada nama para akademisi yang merupakan tim penyusun Naskah Akademik.

Ia menilai, naskah Akademik Ranperda itu jelas sangat tidak berkualitas, karena memang diduga kuat adalah hasil menjiplak. Sebaiknya, agar tidak menjadi persoalan yang lebih serius, sekretaris DPRD Labuhanbatu (Sekwan), Mahadi SH, harus mengganti tim penyusun Naskah Akademik Ranperda tersebut dengan akademisi dari perguruan tinggi lain yang lebih berkualitas.

Sebab, sudah merupakan tugas pokok dan fungsi Sekwan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.
DPRD Labuhanbatu belum memberikan statement terkait perihal ini. (ta/ss/lb)

Kata kunci terkait:
suara sumut online, kab labuhan batu tgl 15/feb, uang lauk pauk daerah kabupaten labuhanbatu 2017, air terjun di bandar kumbul labuhan batu sumut, apa latar belakang dari menjiplak untuk anakaud, berita terbaru labuhanbatu tgl 19, langkah menyusun teks hasil observasi

Lihat Juga

Kapolres : Anggota Polres Labuhanbatu Yang Beck-Up Judi Lapor Ke- Saya

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Polres Labuhanbatu terus gencar memburu pelaku perjudian diwilayah hukumnya. Terbukti dengan ...