Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Mendapat Arahan Waka Polres, Pemerhati Orang Tertindas Batal Lakukan Demo Dugaan Pungli Penyidik

Mendapat Arahan Waka Polres, Pemerhati Orang Tertindas Batal Lakukan Demo Dugaan Pungli Penyidik

Rantauprapat, suarasumut.com – Aksi demo dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam kepemimpinan Kapolres Labuhanbatu, AKBP Teguh Yuswardhie Sik batal dilakukan. Aksi demo yang disebut dari kelompok masyarakat “Pemerhati Orang Tertindas” itu batal setelah mendapatkan arahan dari Waka Polres Labuhanbatu, Kompol Sugeng Riyadi,SIK SH.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Kamis (21/5), aksi demo tentang dugaan Pungli Penyidik Polri dibawah kepemimpinan Kapolres AKBP Teguh Yuswardhie oleh kelompok masyarakat “Pemerhati Orang Tertindas” santer dipergunjingkan masyarakat. Pasalnya, aksi demo yang mengatasnamakan kelompok “Pemerhati Orang Tertindas” itu batal setelah mendapatkan arahan dari Waka Polres Labuhanbatu, Kompol Sugeng Riyadi SIK SH. “Batal dilaksanakan. Mungkin karena sudah mendapat arahan dari Waka Polres,” kata Kasi Intel Polres Labuhanbatu, AKP Cipto Samosir singkat.

Ditanya hasil arahan Waka Polres Labuhanbatu, Kompol Sugeng Riyadi terkait indikasi Pungli yang dilakukan oleh penyidik Polri di Resor Labuhanbatu, Kasat Intel Polres Labuhanbatu itu tak memberikan penjelasan. Menurut perwira berpangkat balok kuning tiga itu, arahan yang disampaikan oleh Waka Polres Labuhanbatu, Kompol Sugeng Riyadi tidak diketahuinya. “Kalau itu gak tau saya. Tanya saja langsung sama Waka (Polres),” jawab Cipto Samosir yang menunjukan kesan enggan memberikan informasi arahan yang diberikan Kompol Sugeng Riyadi sehingga aksi demo dugaan Pungli Penyidik Resor Labuhanbatu batal dilaksanakan.

Hingga berita ini dikirim ke meja redaksi, Waka Polres Labuhanbatu, Kompol Sugeng Riyadi belum berhasil dikonfirmasi terkait arahan yang diberikan sehingga aksi demo dugaan Pungli Penyidik Polri di Resor Labuhanbatu batal dilaksanakan. Sementara, Kapolres Labuhanbatu, AKBP Teguh Yuswardhie SIK enggan memberikan jawaban sekalipun seluler pribadi dan pesan singkat telah terkirim.

Pada pemberitaan sebelumnya, hari ini merupakan aksi demo “Pemerhati Orang Tertindas “ terkait dugaan Pungli penyidik dibawah kepemimpinan Kapolres Labuhanbatu, AKBP Teguh Yuswardhie. Informasi yang merebak, penyidik dibawah kepemimpinan AKBP Teguh Yuswiardhie melakukan tebang pilih dalam menangani perkara, penghentian perkara tidak sesuai aturan (dipeti-es-kan,red) serta diduga melakukan pungli pencabutan perkara dan penangguhan penahanan mulai Rp3 juta.

Penanganan Perkara Tidak Sesuai KUHAP

Hingga saat ini, masih ditemukan penanganan perkara pidana oleh penyidik Polri di Resor Labuhanbatu di bawah kepemimpinan Kapolres, AKBP Teguh Yuswardhie tidak berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . Sering ditemukan penyidikan tanpa pengiriman surat pemberitahuan dimulaisnya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Rantauprapat.

Padahal, sesuai KUHAP dan petunjuk teknis pelaksaannya yang diterbitkan oleh Kapolri, SPDP wajib dikirimkan ke Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat sebelum dilakukannya upaya paksa, yakni, pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi secara BAP, dan lain sebagainya. Hal yang paling mengherankan, penghentian penyidikan juga dapat dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri Rantauprapat.

SPDP tidak dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat diantaranya, perkara tersangka Ali Usman Harahap SH, Sekdakab Labuhanbatu nomor LP/42/I/2014/SU/RES-LBH yang dihentikan setelah dilakukannya penyidikan hingga 8 Desember 2014. Namun hingga perkara itu di Praperadilankan pada bulan April 2015, SPDP tersebut tidak dikirimkan yang ditandai dengan pemberitahuan penghentian penyidikan perkara tidak disampaikan ke Kejaksaan.

Selain itu, penanganan perkara pemalsuan STNK yang tersangkanya sempat ditahan pada bulan Agustus 2014 dengan SPDP/249/IX/2014/RESKRIM tanggal 01 September 2014 hingga saat ini tanpa perkembangan. Padahal, perkara itu dinyatakan oleh Kejaksaan Negeri Rantauprapat sejak 14 Oktber 2014 tidak lengkap (P-19) atau 5 hari setelah dilaksanakn sertijab Kapolres (9 Oktober 2014) dari AKBP Achmad Fauzi Dalimunthe ke AKBP Teguh Yuswardhihe.

Bahkan, setelah dikonfirmasi sekitar bulan Desember 2014 lalu, AKBP Teguh Yuswiardhie mendalihkan penyidikan tambahan (berhubungan dengan P-19) dapat dilakukan melewati batas waktu yang diatur KUHAP yang berpedoman dengan banyaknya petunjuk yang diberikan penuntut umum. Padahal sesuai KUHAP, penyidikan tambahan itu dilakukan paling lama 14 hari sejak P-19 diterima oleh penyidik yang dipimpinnya.

Bukan hanya itu, penanganan perkara percobaan pembunuhan oleh tersangka Ucok Kronis dengan LP/238/II/2015/SU/RES-LBH tanggal 10 Februari 2015 juga tak dikirimkan ke Kejaksaan hingga bulan Meret 2015 lalu, sementara upaya paksa terhadap saksi pihak korban sudah dilakukan. Tentunya, penanganan perkara yang tidak berpedoman dengan KUHAP tersebut membuka ruang besar bagi penyidik dibawah kepemimpinan AKBP Teguh Yuswardhie melakukan penyimpangan. (ls/ss/lb)

Kata kunci terkait:
kompol sugeng riyadi, akbp sugeng riyadi, kompol sugeng, profil akbp sugeng sumut, biodata wakapolres labuhanbatu kompol sugeng riyadi, akbp sugeng sumut, kompol suge, akbp sugeng riyadi sumut, akbp sugeng riyadi angkatan 2000, akbp sugeng riyadi 2016

Lihat Juga

Kapolres : Anggota Polres Labuhanbatu Yang Beck-Up Judi Lapor Ke- Saya

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Polres Labuhanbatu terus gencar memburu pelaku perjudian diwilayah hukumnya. Terbukti dengan ...