Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Men PAN Dan RB Larang Pengangkatan Honorer Dan TKS Yang Dibebankan Ke APBD

Men PAN Dan RB Larang Pengangkatan Honorer Dan TKS Yang Dibebankan Ke APBD

 

 

                                                                                                 “Drs Ramses H : Seharusnya Menolak Pengalokasian Uang Perubahan APBD Itu”

 

Tapteng | suarasumut.com  –  Drs Ramses Hutagalung MM selaku bakal Calon Wakil Bupati Tapteng yang diusung 5 Parpol yakni Golkar, PDIP, PAN, Demokrat, dan Nasdem angkat bicara tentang TKS yang diangkat jadi honorer.

Menurut Ramses, pengadaan TKS kesehatan jadi honorer yang di bahas pada rapat tertutup tertanggal 3 oktober 2016 kemarin dasar urgensinya harus dilihat, serta dasar hukum dan manfaat terhadap layanan publik bila ingin menjadi beban APBD Tapteng.

“Puskesmas itu sudah mempunyai personel petugas penyuluh kesehatan dan sudah dianggarkan untuk tahun 2016,” balas Ramses melalui pesan WA nya, Rabu (6/10).

Ia mengatakan dokumen DIPA SKPD Dinas Kesehatan perlu diteliti, disamping itu juga DIPA itu dapat diberdayakan, seperti Bidan PTT, Dokter PTT dan Petugas Posyandu yang ada di desa/kelurahan.

Lanjut Ramses Menteri PAN dan RB maupun Kepala BKN sudah melarang pengangkatan tenaga kerja sukarela atau tenaga honor yang dibebankan terhadap APBD sesuai Undang-undang ASN No 5 Tahun 2014.

“Di situ dituangkan tidak dikenal lagi Pegawai Honor, yang ada hanya PNS dan PPPK,” tulisnya.

Ketika ditanya tentang ke 375 TKS yang bakal jadi honor pada pembahasan rapat tertutup itu kembali dipertanyakan ke Kepala Dinas Kesehatan dan Sekda serta Ketua DPRD maupun terhadap Komisi A DPRD.

“Tanyakan saja kepada Kadis Kesehatan dan Sekda serta Ketua DPRD mau pun Komisi A DPRD. Hal ini dapat juga diminta kepada Gubsu untuk dilakukan penolakan, karena sesuai arah kebijakan umum terhadap anggaran yang diprioritaskan untuk belanja modal bagi akses pelayanan kesehatan masyarakat,”terang Ramses.

Menurut Ramses, uang APBD seharusnya dialihkan ke belanja upah TKS kesehatan termasuk itu pengadaan obat dan peralatan medis.

“Ada apa dibalik pengadaan TKS kesehatan yang dadakan dimasa bulan kampanye yang dimulai tangal 28 Okt 2016 kemarin, pasti ada yang punya kepentingan,” tambahnya.

Ia juga mempertanyakan tentang kegiatan TKS kesehatan yang masuk dalam dokumen Berita Acara Musrenbang mulai dari Desa, sampai ke Kecamatan

“Kalau tidak ada indikasi lain mengapa menyelusup? Hati-hati untuk Esekutif/Kepala SKPD yang mengusulkan dan Sekda serta anggota DPRD dalam membahas dan mengesahkan alokasi kegiatan pada RPAPBD itu. Itu harus ada dasarnya,” jelasnya

Balon Wakil Bupati ini mengungkapkan agar Fraksi DPRD Tapteng menolak dan terbuka terhadap seluruh elemen masyarakat untuk dapat ikut serta berpartisipasi tentang mutu pelayanan dan jumlah ketersediaan peralatan medis.

“Seharusnya menolak pengalokasian uang Perubahan APBD itu. Prioritas masyarakat adalah kualitas peralatan dan pelayanan,” imbuhnya.

Debat Hangat Pada Rapat Tertutup Di Kantor DPRD Tapteng

Rapat tertutup sebelumnya tertanggal 3 oktober 2016 kemarin dikatakan wakil ketua DPRD Tapteng Awaluddin Rao terjadi perdebatan tentang jadwal pembahasan TKS jadi honor.

“Momen yang tidak tepat dan tidak sependapat serta terjadi perdebatan hangat dalam rapat tertutup itu, seharusnya pembahasan itu di undur dulu,” ucap Rao sebelumnya, Senin (6/10).

Terkait hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Preddi Situmeang belum berhasil di konfirmasi media ini tentang dugaan kutipan 30 juta per TKS yang di sampaikan Wakil Ketua DPRD Tapteng Awaluddin Rao ST. (ph/ss-tt)

Kata kunci terkait:
daftar pengangkatan bidan ptt deli serdang tahun 2017, bidan ptt, golkar tapteng, pengangkatan TKS, kapan pengumuman honor tks kesehatan di tapteng, tks kab madina 2017, honor tks, dinkes asahan, tks mandailing natal, honor di gunungsitoli

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...