Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Kabar Sumut ›› Gunungsitoli ›› Mark-Up Dana RDTR, Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli Dilaporkan

Mark-Up Dana RDTR, Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli Dilaporkan

Gunungsitoli, suarasumut.com — Gelembungkan atau mark-Up dana penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi Kota Gunungsitoli tahun 2014, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gunungsitoli Nur Kemala Gulo dilaporkan Ketua LSM Perlahan Ferdinand Ndraha ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Senin (17/11).

Ketua LSM Perlahan juga melaporkan Kepala ULP Kota Gunungsitoli Yunus Waruwu, karena dianggap ikut berkonspirasi melakukan penyalahgunaan wewenang bersama Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli.

Kepada wartawan, Ferdinand yang ditemui di kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Senin (24/11), mengatakan, pada pengajuan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Gunungsitoli tahun 2014, dana penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kota Gunungsitoli yang diajukan Bappeda Rp 1,2 milliar.

Namun, ketika ditenderkan ULP, tanggal 7 Juli 2014, dan dimenangkan PT.Virama Karya, jumlah dana penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kota Gunungsitoli tersebut naik jumlahnya menjadi Rp 1,8 milliar.

Dia mengungkapkan, selain melaporkan mark-up dana penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kota Gunungsitoli, dia juga melaporkan korupsi dana penyusunan rancangan kerja pembangunan daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli tahun 2014 sebesar Rp 350 juta. Sebelumnya dana tersebut pernah diajukan sebesar rp 40 juta.

Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli Nur Kemala Gulo yang ditemui wartawan, Selasa (25/11), menjelaskan, perbedaan dana penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kota Gunungsitoli pada PPAS dengan yang ditenderkan, karena Bappeda menambahkan 2 Kecamatan lagi, dari 4 Kecamatan sebelumnya yang diajukan pada KUA-PPAS.

Dana RDTR dan peraturan Zonasi Kota Gunungsitoli yang semula diajukan dalam PPAS sebesar Rp 1,2 milliar, bertambah jumlahnya menjadi Rp 1,8 milliar. Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kota Gunungsitoli juga terang kepala Bappeda, dilaksanakan selama 13 bulan, dan bukan hanya 3 bulan sesuai laporan LSM Perlahan.

Soal dana RKPD Rp 350 juta, Nur Kemala mengakui jumlahnya, tetapi dia membantah telah menganggarkan sebelumnya sebesar Rp 40 juta.

Kapidsus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Junius Zega di tempat berbeda , mengakui telah menerima laporan dugaan korupsi Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli.(sp/ss/gs)

Kata kunci terkait:
korupsi rdtr di sumut, rdtr nias utara

Lihat Juga

Pemkab Nias Bantu Lanjut Usia Terlantar

Nias | suarasumut.com  —  Pemerintah Kabupaten Nias memberikan bantuan kepada 100 orang Lanjut Usia terlantar ...