Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Kabar Sumut ›› Gunungsitoli ›› Mark-Up Dana RDTR, Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli Dilaporkan

Mark-Up Dana RDTR, Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli Dilaporkan

Gunungsitoli, suarasumut.com — Gelembungkan atau mark-Up dana penyusunan rencana detail tata ruang () dan peraturan zonasi tahun 2014, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nur Kemala Gulo dilaporkan Ketua LSM Perlahan Ferdinand Ndraha ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Senin (17/11).

Ketua LSM Perlahan juga melaporkan Kepala ULP Kota Gunungsitoli Yunus Waruwu, karena dianggap ikut berkonspirasi melakukan penyalahgunaan wewenang bersama Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli.

Kepada wartawan, Ferdinand yang ditemui di kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Senin (24/11), mengatakan, pada pengajuan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Gunungsitoli tahun 2014, dana penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kota Gunungsitoli yang diajukan Bappeda Rp 1,2 milliar.

Namun, ketika ditenderkan ULP, tanggal 7 Juli 2014, dan dimenangkan PT.Virama Karya, jumlah dana penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kota Gunungsitoli tersebut naik jumlahnya menjadi Rp 1,8 milliar.

Dia mengungkapkan, selain melaporkan mark-up dana penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kota Gunungsitoli, dia juga melaporkan korupsi dana penyusunan rancangan kerja pembangunan daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli tahun 2014 sebesar Rp 350 juta. Sebelumnya dana tersebut pernah diajukan sebesar rp 40 juta.

Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli Nur Kemala Gulo yang ditemui wartawan, Selasa (25/11), menjelaskan, perbedaan dana penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kota Gunungsitoli pada PPAS dengan yang ditenderkan, karena Bappeda menambahkan 2 Kecamatan lagi, dari 4 Kecamatan sebelumnya yang diajukan pada KUA-PPAS.

Dana RDTR dan peraturan Zonasi Kota Gunungsitoli yang semula diajukan dalam PPAS sebesar Rp 1,2 milliar, bertambah jumlahnya menjadi Rp 1,8 milliar. Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kota Gunungsitoli juga terang kepala Bappeda, dilaksanakan selama 13 , dan bukan hanya 3 sesuai laporan LSM Perlahan.

Soal dana RKPD Rp 350 juta, Nur Kemala mengakui jumlahnya, tetapi dia membantah telah menganggarkan sebelumnya sebesar Rp 40 juta.

Kapidsus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Junius Zega di tempat berbeda , mengakui telah menerima laporan dugaan korupsi Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli.(sp/ss/gs)

Lihat Juga

Troktoar Di Kota Gunungsitoli Dialih Fungsikan

Gunungsitoli | suarasumut.com  –  Bangunan milik pribadi yang mengalih fungsikan troktoar di Kota Gunungsitoli,Sumatera Utara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.