Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Mahasiswa Unjuk Rasa Desak Usut Pelanggaran Kode Etik Ketua DPRD Labuhanbatu

Mahasiswa Unjuk Rasa Desak Usut Pelanggaran Kode Etik Ketua DPRD Labuhanbatu

Rantauprapat, suarasumut.com – Sejumlah aktivis dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan Ketua DPRD Dahlan Bukhori.

Aksi unjuk rasa yang tergabung dalam (GERAMMB) Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu, mendesak Badan Kehormatan (BKD) DPRD Labuhanbatu segera menuntaskan kasus pelanggaran tersebut secepatnya.

“Ketahuilah wahai seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, bahwa telah terjadi krisis etika di DPRD Labuhanbatu, dimana Ketua DPRD Labuhanbatu diduga kuat melanggar sumpah/janji dan kode etik,” ujar, koordinasi lapangan, S. Simanjuntak didampingi kordinasi aksi, N. Sipahutar, Selasa (24/3) siang, di Gedung DPRD Jalan Sisingamangaraja-Rantauprapat.

Menurut mereka, Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu harus bertanggung jawab karena telah melanggar tatib DPRD sebagaimana ditaur dalam UU.No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, dan PP No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.

Dalam aksi yang dikawal sejumlah petugas Satpol PP, mereka menyerukan beberapa hal agar Ketua BKD DPRD Labuhanbatu harus tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memeriksa dan mengevaluasi Ketua DPRD Labuhanbatu untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan dewan, mempublikasikan hasil pemanggilan dan pemeriksaan Ketua DPRD, meminta agar Ketua DPC PDIP Kabupaten Labuhanbatu memberikan sanksi tegas dan bagi seluruh anggota DPRD taat terhadap UU No. 17 dan PP No. 16 tentang tatib DPRD.

Ketua BKD DPRD Labuhanbatu, Mara Abidin Hasibuan mengatakan, berjanji akan menuntaskan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan dewan Dahlan Bukhori. Terkait, apakah ada pelanggaran kode etik dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah perusahaan perkebunan swasta kelapa sawit masih dipelajarinya.

Namun, ujar Mara, surat pengaduan masuk ke BKD pada tanggal 11 dan terkendala para staff di DPRD Labuhanbatu belum pada masuk kantor.

“Kami akan memproses lapaoran itu, karena bertepatan dengan masa reses, diharapkan agar bersabar. Senin, kami proses masalah ini dalam agenda rapat BKD untuk menentukan sikap apa yang diputuskan, selanjutnya, beberapa hari kedepan akan melakukan rapat dengan fraksi-fraksi dan secepatnya akan membentuk pokja,” ungkap politisi PDIP Labuhanbatu ini.

Sementara, Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhori, ketika dihubungi Wartawan terkait unjuk rasa sejumlah aktifis dan mahasiswa yang menuding dirinya melakukan pelanggaran kode etik masih melakukan rapat. “Maaf saya masih rapat,”katanya singkat.

Sebelumnya, Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhori, dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat terkait pelanggaran kode etik dalam proses pemanggilan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah perusahaan swasta kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu diantaranya , PT Abadi Budi Mulia (ABM), PT Supra Matra Abadi (SMA), PT Sinar Pendawa, PT Cisadane Sawit Raya (CSR) dan PT Tolan Tiga Sifef Pangkatan.

Diduga, dalam pemanggilan tersebut tanpa adanya mekanisme dan pertimbangan dalam rapat Komisi-Komisi di DPRD Labuhanbatu, dan agendanya akan membahas program intensifikasi peningkatan (PAD), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).(ao/ss/rp)

Kata kunci terkait:
mara abidin hasibuan, tatib dprd Labuhanbatu nomor

Lihat Juga

Terkait Mau Tampar Anggota, Kadis Pendidikan Akan Nasehati Oknum KUPT Ransel

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Terkait ocehan Oknum Kepala Unit Pelaksana Tehnik (KUPT) Dinas Pendidikan,Kecamatan Rantau ...