Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› LSM Mighty Dianggap Tak Paham Kondisi Hutan Papua

LSM Mighty Dianggap Tak Paham Kondisi Hutan Papua

Jakarta | suarasumut.com  –  Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan mengatakan, kampanye hitam dilakukan LSM asing, seperti Mighty, yang menyebutkan terjadinya kebakaran hutan di Papua tahun lalu akibat korporasi kelapa sawit tidak berdasarkan fakta dan data akurat.

Menurut Fadhil, kampanye hitam yang dilakukan para LSM asing terhadap kebakaran hutan di Papua karena ulah korporasi kelapa sawit hanya sekadar dengan persepsi dan kepentingan kelompok mereka saja.

“Industri kelapa sawit yang dikelola korporasi di Indonesia tidak pernah berani melakukan pembakaran hutan. Ada aturan dan mekanisme yang harus dipatuhi. Kalau membakar hutan itu mencari risiko,” ujar Fadhil yang juga merupakan anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Jumat (14/10).

Dia berani menjamin bahwa tindakan korporasi dalam industri pengelolaan kelapa sawit memiliki penghargaan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Fadhil menyatakan, ada kesalahan sudut pandang dilakukan LSM asing yang tidak memahami kondisi hutan Papua maupun di seluruh Indonesia.

“Mereka (LSM Mighty) juga tidak paham standarisasi industri kelapa sawit. Kan ada ISPO, ada juga RSPO sebagai acuannya,”ujar Fadhil.

Guna mengatasi gangguan kampanye hitam yang kerap dilontakan LSM asing, seperti Mighty, terhadap industri kelapa sawit dengan isu kebakaran hutan, Fadhil menyarankan agar dilawan dengan data yang akurat juga.

“Dihadapi saja. Data lawan data, kontra isunya dengan data-data yang ada bahwa tak terbukti melakukan pembakaran hutan,”tutur Fadhil.

Terkait dengan produksi dan ekspor kelapa sawit nasional, Fadhil menyebutkan, pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan periode tahun lalu. Persentase produksi dan ekspor kelapa sawit nasional tahun ini menurun sekitar 10%-15% dibandingkan 2015.

Fadhil juga berpendapat agar kerjasama lintas sektoral antara pemerintah dan pelaku usaha semakin diperbaiki serta diterapkannya efisiensi pada industri kelapa sawit untuk terus meningkatkan produksi dan ekspor kelapa sawit nasional.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun media sosial maupun situs laman resmi LSM Mighty, diketahui organisasi tersebut dibentuk oleh Center for International Policy dan bekerjasama dengan Waxman Strategies, sebuah konsultan politik besutan Henry Waxman mantan Senator Amerika Serikat.(rl/ss-jk)

Lihat Juga

Medan - Semenjak dibukanya proses pendaftaran Bakal Calon (Balon) DPD RI dari Dapil Sumutera Utara yang akan maju pada Pemilu serentak tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, sudah ada tiga belas kandidat yang datang menyerahkan berkas syarat dukungannya. WTP Simarmata menyerahkan dukungan sebagai bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI di hari keempat dan pendaftar kesebelas di kantor Komisi Pemilihan Umum Sumut, Rabu (25/4/2018) yang diterima langsung oleh Komisioner KPU Sumut Dr Iskandar Zulkarnain WTP Simarmata mendaftarkan diri dengan didampingi Ketua Tim Ir Tumpal Simarmata dan sejumlah tim suksesnya dan simpatisan dimana terlebih dulu menandatangani pendaftaran. WTP Simarmata menyerahkan bukti dukungan fotokopi dukungan KTP masyarakat ke KPU Provinsi Sumut sebanyak 4671 lembar yang tersebar di sejumlah Kabupaten/Kota. Penerimaan pendaftaran balon DPD ke KPU Sumut itu secara resmi sudah dibuka Ketua KPU Sumut Mulia Banurea. Usai dibuka selanjutnya dilakukan penyerahan berkas kepada KPU Sumut untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan dukungan oleh tim yang dibentuk KPU Sumut. Usai mendaftar, WTP Simarmata mengatakan, dirinya optimis akan lolos sebagai peserta calon Anggota DPD RI Dapil Sumut. Bahkan niatnya maju anggota DPD RI tersebut lantaran mendapat dukungan dari tokoh-tokoh Agama, Akademisi, Organisasi dan Masyarakat. “Untuk menjalankan perjuangan ini, sambung WTP, pihaknya sudah membentuk tim pemenangan di setiap daerah kabupaten/kota dan termasuk tim penghubung (LO) yang tugasnya selalu memantau di KPU provinsi baik ada hal-hal kekurangan yang harus dilengkapi,” imbuhnya. WTP Simarmata juga meminta warga masyarakat untuk membantu KPU dalam mensosialisasikan Pemilu Damai sesuai perundang-undangan. Menurut Edward Hs. Siallagan, WTP Simarmata sebagai bakal calon anggota DPD RI karena sosok dan kualifikasi yang dimilikinya sangat dibutuhkan melihat situasi dan kondisi bangsa saat ini. "Disamping memang mendapat dukungan dari tokoh agama, akademisi, organisasi dan masyarakat agar dirinya mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara, khususnya Sumatera Utara, pungkas Sekjen DPP Punguan Siallagan Indonesia (Parsibor). Informasi yang diperoleh, sejauh ini sudah ada 13 balon DPD RI yang menyerahkan mandat ke KPU Sumut. Pengumuman penyerahan syarat dukungan balon DPD ini berdasarkan Peraturan KPU No.5/2018 sudah dibuka sejak 26 Maret-8 April 2018 di kantor KPU Sumut. Sedangkan dari tahapan yang sudah berlangsung, pada 22 April-26 April 2018 sudah harus menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagai balon anggota DPD RI. Turut ikut Ketua Umum DPD Punguan Siallagan (Parsibor) Kota Medan Sekitarnya, Raswin Siallagan, S.Sos, Drs Saragi Simarmata MM Sekretaris Punguan Simataraja Kota Medan sekaligus Calek DPRD Kota Medan Dapil 3 (Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Timur) dari Partai Nasdem. Pengurus DPP Punguan Simataraja Indonesia diantaranya, John Wenson Simarmata, Rinton Simarmata, Richard Simarmata, Dosi Raja Simarmata, Lazarus Bona Simarmata, Abdon Simarmata STh dan Uba Simarmata. (js)

Korem 023/KS Gelar Samapta Periodik Semester Satu

Sibolga | suarasumut.com  –  Prajurit Korem 023/KS sedang melaksanakan samapta periodik semester satu di lapangan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *