Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Kabar Sumut ›› Gunungsitoli ›› Laporan Ijazah Palsu Ketua DPRD Tidak Bisa Ditingkatkan

Laporan Ijazah Palsu Ketua DPRD Tidak Bisa Ditingkatkan

Gunungsitoli | suarasumut.com  —  Laporan dugaan ijazah palsu ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, S.Pdk tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh penyidik Polres Nias.

Dugaan ijazah palsu paket C dan stara satu (S1) Ketua DPRD Kota Gunungsitoli dilaporkan oleh Sudieli Zebua dan Yulianus Zebua pada tanggal 15 April 2014 serta Lo’ozaro Zebua pada tanggal 21 Juli 2015.

Kapolres Nias melalui Ps.Paur Humas Polres Nias Bripka Restu Gulo di Mapolres Nias, Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kota Gunungsitoli, Jum’at (9/2) menerangkan, penyidik Polres Nias sudah melakukan penyelidikan dan memeriksa para pelapor serta beberapa pihak yang berkaitan dengan ijazah Ketua DPRD Kota Gunungsitoli.

Namun, setelah dilakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah pihak terkait dan bukti dokumen, tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu, sehingga kedua laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Ketika dilakukan penyelidikan, sekolah tinggi theologia Abdi Filadelfia Internasional telah membenarkan Herman Jaya Harefa terdaftar pada sekolah tinggi Abdi Filadelfia sejak tahun 2007.

Hal tersebut dibuktikan dengan nomor induk mahasiswa, kartu rencana studi (KRS) Herman Jaya Harefa, kartu hasil studi (KHS) Herman Jaya Harefa, surat pendaftaran ujian skripsi Herman Jaya Harefa, surat rencana ujian, transcrip daftar nilai akademik, rekap nilai ujian skripsi dan telah menerima ijazah program studi pendidikan agama kristen.

STT Sunsugos juga membenarkan Herman Jaya Harefa telah menerima ijazah tanggal 1 Maret 2013, begitu juga dengan pihak Kementrian Agama membenarkan Herman Jaya Harefa terdaftar namanya di Kementrian Agama Republik Indonesia berdasarkan surat daftar nomor induk Kementrian Agama (Nika) dengan nomor 2900997139224 untuk Prodi I Pendidikan Agama Kristen pada STT Sunsugos Jakarta tahun 2013.

Selain itu, Kepala suku dinas wilayah II kota adminitrasi Jakarta Pusat melalui suratnya tanggal 25 April 2017 membenarkan Herman Jaya Harefa telah mengikuti ujian nasional paket C pada program ilmu pengetahuan sosial di suku dinas Dikmenti Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2007.

Pada suratnya, kepala suku dinas wilayah II Kota Adminitrasi Jakarta menjelaskan mengenai tidak adanya sidik jari dan tanda tangan pada ijazah Herman Jaya Harefa, itu dikarenakan kealpaan dari pemilik yang bersangkutan, dan hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ijazah tersebut.

Mengenai stempel merah pada legalisir ijazah yang bertuliskan bila dikemudian hari ijazah dan SKHUN tidak benar, maka persetujuan legalisir ini dinyatakan batal dan menjadi tanggungjawab pemilik yang bersangkutan, kepala suku dinas menerangkan jika hal tersebut merupakan standart legalisir ijazah di sudin Dikmenti Kota Jakarta Pusat.

Mereka juga telah mengeluarkan surat keterangan tertanggal 27 Februari 2014, dimana dalam surat tersebut dijelaskan jika kesalahan pada daftar nilai hasil ujian nasional tahun 2007 yang tertulis Herman Jaya seharusnya Herman Jaya Harefa, tempat tinggal lahir tertulis Jakarta 13 April 1979, seharusnya Sisobahili 1 Februari 1979.(al/ss-gs)

Lihat Juga

MUI Dan Polisi Berperan Sebagai Pemersatu Bangsa

Padangsidimpuan | suarasumut.com – Peran serta ulama dan instansi kepolisian menjadi modal utama untuk menyatukan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.