Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pemkab Labura Raih WTP

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pemkab Labura Raih WTP

, suarasumut.com  –  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akhirnya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati H Kharuddin Syah SE ini berhasil meraih prestasi tertinggi dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah pada APBD 2014, Selasa (1/9) di Gedung BPK RI Perwakilan .

Kepala Perwakilan BPK RI Erwin SH menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Labuhanbatu Utara TA 2014, laporan langsung diterima oleh Bupati Labuhanbatu Utara H Kharuddin Syah SE bersama Ketua DPRD Labuhanbatu Utara Drs H Ali Tambunan, disaksikan oleh beberapa pimpinan SKPD yang turut hadir.

Dalam sambutannya Kepala BPK Perwakilan Sumut Erwin SH mengatakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2014 Pemkab Labuhanbatu Utara yang dilakukan sesuai kewajiban BPK menurut UU No 17 tahun 2003 dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi APBD Labuhanbatu Utara tahun 2014, BPK menggunakan beberapa kriteria diantaranya standar akutansi pemeriksaan yang diatur dalam PP No 71 tahun 2010, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti pengungkapan penyusunan APBD dan pola-pola penyusunannya, artinya informasi yang disajikan bisa terungkap semua, kriteria selanjutnya soal efektifitas pengendalian dan memadai yang diatur dalam UU No 15 tahun 2015.

Inilah kriteria yang digunakan BPK sebagai standar penilaian. Untuk itu, terhadap pemeriksaan BPK bagi Pemkab Labuhanbatu Utara terdiri dari 3 buku yakni, pertama terhadap laporan keuangan yang memuat opini BPK, kedua laporan atas sistem pengendalian secara intern yang memuat kelemahan SKPD agar dapat diperbaiki, dan yang ketiga memuat temuan yang disertai rekomendasi ,”ujar Erwin

Sementara itu H Kharuddin Syah SE usai menerima opini WTP mengucapkan rasa syukur serta bangga karena untuk pertama kalinya Pemkab Labuhanbatu Utara meraih opini WTP dari BPK RI, sebelumnya kita hanya menerima opini WDP, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Sumut yang telah banyak memberikan masukan-masukan dan bimbingan kepada kami dalam upaya pengelolaan keuangan dan aset daerah, “kata Kharuddin Syah.

H Kharuddin syah juga mengingatkan kepada seluruh SKPD untuk terus meningkatkan kinerja dan meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan, ingat tahun untuk tahun 2014 kita dapat opini WTP tetapi tidak ada yang bisa menjamin tahun-tahun berikutnya kita mendapat opini yang sama, saya tegaskan kepada seluruh Pimpinan SKPD untuk dapat mempertahankan opini WTP ,”tegas H Kharuddin Syah.

Drs H Ali Tambunan selaku Ketua DPRD mengucapkan selamat kepada Pemkab Labuhanbatu Utara yang telah berhasil meraih opini WTP, sebagai legislatif yang memiliki fungsi kontrol, budgeting dan legislasi maka kami akan segera menindaklanjuti apa yang telah diserahkan BPK tersebut.(rl/ss/lu)

Lihat Juga

KSOP Gunungsitoli Gelar Diklat Gratis Untuk Nelayan Gunungsitoli, suarasumut.com-- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas V Gunungsitoli gelar pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat kapal layar motor (KLM) secara gratis untuk nelayan di Kepulauan Nias. Jika berminat, nelayan di Kepulauan Nias bisa mendaftar di kantor KSOP Gunungsitoli, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara mulai tanggal 17 Oktober sampai 1 November 2018. Hal tersebut disampaikan kepala KSOP Kelas V Gunungsitoli Merdi Loi ketika di temui di kantor KSOP kelas V Gunungsitoli, Jum,at 19 Oktober 2018. Merdi memberitahu, diklat gratis kepada nelayan kerjasama dengan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan digelar selama lima hari atau tanggal 12 sampai 16 November 2018 di komplek pelabuhan Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Nelayan yang berminat bisa mendaftar di kantor KSOP dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dan surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari rumah sakit pemerintah. Membawa foto copy izajah minimal SD, dan bagi yang tidak punya izajah bisa diberi dispenisasi harus benar-benar nelayan, foto copy KTP/SIM, umur minimal 16 tahun dibuktikan surat akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari Kepala Desa, foto ukuran 3x4 latar belakang berwarna dan mengisi formulir pendaftaran. Untuk snack dan makan siang para peserta selama pelaksanan diklat kita yang menanggung, dan usai mengikuti diklat, para peserta akan mendapat sertifikat basic safety training (BST) nelayan, sertifikat keterangan kecakapan (SKK) nelayan dan alat keselamatan (life jacket). Tidak lupa Merdi menambahkan jika pada tanggal 2 November 2018 akan dilakukan pemeriksaan buta warna oleh tim Dokter Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dan selama pendaftaran dan pelaksanaan diklat sampai diterbitkan sertifikat, peserta diklat tidak dipungut biaya apapun atau gratis. "diklat khusus kita gelar bagi masyarakat yang benar benar nelayan dan tidak diterima peserta diklat yang profesinya bukan nelayan.AL

Meriahkan HUT Pemko Padangsidimpuan 158 Anak SD Dan TK Ikuti Lomba Mewarnai

Padangsidimpuan | suarasumut.com  –  Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemko Padangsidimpuan yang ke-17 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.