Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› KSU AMELIA GARAP RATUSAN HEKTAR HUTAN PRODUKSI TANPA KANTONGI IZIN

KSU AMELIA GARAP RATUSAN HEKTAR HUTAN PRODUKSI TANPA KANTONGI IZIN

Panai Hilir, suarasumut.com – Koperasi Serba Usaha Amelia disinyalir telah melakukan tindak pidana dengan melanggar UU No 44 Tahun 1999 ( Pasal 50 Jo pasal 78 ) dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 5 Milyar rupiah.

Pasalnya, KSU Amelia dinilai telah menduduki kawasan hutan yang dilarang untuk digarap, sesuai dengan SK MENHUT No 44/MENHUT ll/2005 yang berlokasi di Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Akibatnya, sedikitnya ratusan hektar hutan yang berada dikawasan hutan lindung habis digarap pihak KSU Amelia, dan saat ini sudah ditanami kelapa sawit, bahkan telah berproduksi.

Hasil investigasi suarasumut.com bersama dengan tim terpadu dari BPKH Provinsi Sumatera Utara , Dinas kehutanan Kabupaten Labuhanbatu, Satpol PP dan BPN Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Pemkab Labuhanbatu ( 20/02 ) lalu jelas ditemukan pelanggaran yang dilakukan KSU Amelia, sebab pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan ( BPKH ) Pemetaan Hutan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan alat GPS positif menemukan kawasan kalau areal yang digarap pihak KSU termasuk kedalam hutan lindung yang dilarang untuk diduduki.

Bahkan, suarasumut.com serta tim terpadu mendapatkan plang pemberitahuan tentang larangan untuk menduduki hutan tersebut yang dibuat oleh Dinas kehutanan Provinsi sengaja dibuang.
JR.Tampubolon staff pemetaan BPKH Provsu Yang ikut dalam Tim investigasi lalu dilokasi hutan mengatakan kalau pihak KSU Amelia jelas telah melanggar UU dengan ancaman pidana.
Dengan menempuh jarak sekitar tujuh kilometer dari sei berombang dan memakan waktu tiga jam perjalanan dengan kondisi jalan yang cukup menantang, akhirnya tim sampai dilokasi kantor KSU Amelia, dan menemui humas serta security yang salah seorang adalah aparat hukum dari Brimob.

Ironisnya, tim terpadu melihat langsung empat unit alat berat berupa excavator sedang membabat habis hutan yang tersisa guna dijadikan perkebunan sawit.

Sedangkan masyarakat sekitar yang sempat memiliki lahan di areal hutan tersebut berencana akan melakukan aksi yang mengarah ke anarkis bila Pemkab Labuhanbatu tidak mengambil tindakan tegas terhadap pihak KSU Amelia, karena selama ini lahan mereka yang diambil paksa oleh pihak KSU Amelia membuat mereka terpaksa merugi dan menganggap Pemerintah tebang pilih dalam menjalankan peraturan.

”Kami rela jika peraturan itu benar-benar ditegakkan,namun jangan lah pemerintah itu tebang pilih dalam menegakkan UU, hukum itu kan tidak pandang bulu, jangan giliran masyarakat kecil Yang melakukan kesalahan baru ditindak,sementara orang berduit Yang melakukan kesalahan dibiarkan”,pungkas Bintang,salah seorang warga. (r/ta/ss/ph )

Kata kunci terkait:
Excavator membabat hutan

Lihat Juga

Tidak Semua Program Dan Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Sendiri

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Pemerintah menyadari bahwa tidak semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan ...