Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Kabar Sumut ›› Gunungsitoli ›› Kota Gunungsitoli Akan Punya Perda Penyelenggaraan Perhubungan

Kota Gunungsitoli Akan Punya Perda Penyelenggaraan Perhubungan

Gunungsitoli | suarasumut.com — Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Gunungsitoli akan memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang penyelenggraan perhubungan di dalam Kota Gunungsitoli.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan saat ini sedang diharmonisasi di tingkat Propinsi, dan dipastikan Ranperda tersebut akan diparipurnakan akhir Desember 2016.

Hal tersebut diungkapkan Plt.Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Meiman Harefa ketika ditemui di ruang kerjanya, di kantor Dishub Kota Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Jum’at (16/12).
Menurut Meiman, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan mengatur tentang pengaturan perhubungan. Ranperda tentang pengaturan perhubungan pada tahun 2013 dan 2014 yang lalu ada empat Ranperda.

Namun, untuk efesiensi dan efektifitas, Ranperda tentang penyelenggaraan perhubungan diusulkan Pemerintah Kota Gunungsitoli digabung atau menjadi satu Ranperda. Sebagian isi Ranperda tersebut adalah mengatur tentang manajemen rekayasa lalu lintas, perparkiran, bongkar muat, analisis tempat lalu lintas, angkutan barang dan orang, terminal dan perlengkapan jalan.
Pembatasan Diatur Perwal

Untuk pembatasan pembatasan terhadap angkutan dengan tonase melebihi kapasitas seperti mobil ekspedisi, Plt.Kadishub Kota Gunungsitoli mengakui jika hal tersebut belum masuk dalam Ranperda tentang penyelenggaraan perhubungan.

“Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009, daerah diberi kewenangan melakukan pembatasan, sehingga tentang pembatasan akan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) yang saat ini sedang disusun. Dalam Perwal dimuat pembatasan lokasi bongkar muat, tonase kendaraan dan waktu serta lokasi diijinkan untuk melakukan bongkar muat mobil ekspedisi,” terang Meiman.

Menurut Plt.Kadishub, pembatasan tidak dimasukkan dalam Ranperda dan diatur dalam Perwal, tujuannya untuk mengantisipasi perkembangan ke depan. Pembatasan yang dicantumkan dalam Perwal adalah pembatasan kecepatan, dimensi mobil angkutan jalan yang boleh bongkar dalam kota, waktu, pada jalan jalan tertentu dilarang bongkar muat di tepi jalan umum dan tonase.

Tindakan atau sanksi yang diterapkan apabila Perda dan Perwal tersebut kelak dilanggar, petugas berhak melakukan penderekan, pencabutan pentil atau pengempesan ban kendaraan, penggembokan roda hingga sanksi pidana sesuai UU No 22 tahun 2019.(al/ss-gs)

Lihat Juga

Bupati Labuhanbatu Hadiri Arahan Mendagri

Labuhanbatu | suarasumut.com  –  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan pengarahan kepada Forum Komunikasi ...