Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Komisioner Komisi Informasi Sumut Terindikasi Langgar Kode Etik Dan Tak Profesional

Komisioner Komisi Informasi Sumut Terindikasi Langgar Kode Etik Dan Tak Profesional

Rantauprapat, suarasumut.com – Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang diketuai HM Zaki Abdullah terindikasi melakukan pelanggaran kode etik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 2 Tahun 2012. Pasalnya, HM Zaki Abdullah yang mantan Ketua PWI Sumut itu bersepakat menolak penyelesaian sengketa tanpa sidang ajudikai karena salah ketik tahun dan batas waktu pengajuan terlampaui.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Jumat (20/2), resi pengiriman surat permohonan penyelesaian sengketa informasi nomor 13646581174 tertanggal 21 Januari 2015 ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Sumut, diterima tanggal 22 Januari 2015 oleh Satpam bernama Sidik. Dalam surat permohonan penyelesaian sengketa tertera tanggal 21 Januari 2014 yang seharusnya tanggal 21 Januari 2015.

Anehnya, untuk melakukan penolakan sengketa informasi itu, Ketua Komisi Informasi Sumut melalui Sekretaris bernama Emmy Ribuana malah mendramatisir penerimaan surat permohonan sengketa diterima tanggal 22 Januari 2014. Alasan yang didramatisir itu dijadikan sebagai dasar penolakan sengketa tanpa melalui persidangan ajudikasi. “Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provsu diterima tanggal 22 Januari 2014, tidak memenuhi ketentuan karena pengajuan sengketa informasi sudah diajukan sebelum adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan,” kata Emmy Ribuana melalui surat nomor 184/KIP-SU/2015 tanggal 10 Februari 2015 tanpa menguraikan ketentuan yang tidak dipenuhi tersebut.

Alasan Emmy Ribuana itu secara tegas dan terang menunjukan sikap keberpihakan dan tindak menjunjung tinggi “roh” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP) dan menunjukan kesan mengada-ngada serta melampaui kewenangannya. Sesuai Pasal 16 junto Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013, petugas registrasi hanya memeriksa formulir kelengkapan, bukan memeriksa batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi.

Lebih ironis lagi, Ketua Komisi Informasi Sumut, HM Zaki Abdullah yang konon katanya merupakan mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumut ini malah melegalkan kewenangan Sekretaris Komisi Informasi Sumut itu dalam memerika batas waktu pengajuan sengketa. Menurut HM Zaki, pemeriksaan batas waktu pengajuan sengketa informasi tersebut sudah sesuai dengan UU KIP dan Perki Nomor 1 Tahun 2013. “Teknis dan tenggang waktu surat pengajuan keberatan yang saudara ajukan sampai kepada atasan PPID, setelah kami teliti sudah mengacu kepada Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 2008 ayat 1 dan ayat 2. Namun, tenggang waktu untuk pengajuan penyelesaian sengketa informasi seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat 2, batas waktunya telah terlampaui,” kata Zaki Abdullah melalui surat nomor 21/KIP-SU/II/2015 tanggal Februari 2015.

Sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf ‘d’ Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, secara jelas mengatur, pemeriksaan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi merupakan kewenangan Majelis Komisioner, bukan anggota Komisioner terlebih-lebih Sekretaris Komisi Informasi.

Tentunya, Ketua Komisi Informasi, HM Zaki Abdullah dan Sekretarisnya, Emmy Ribuana yang melakukan penolakan penyelesaian sengketa informasi publik tanpa sidang ajudikasi itu terindikasi pelanggaran kode etik Komisi Informasi yang diatur dalam Perki Nomor 2 Tahun 2013. Dimana, sesuai kode etiknya, Komisioner Komisi Informasi wajib bersikap adil, jujur, arif dan bijaksana, independen, transparan, disiplin, dan professional. (ls/ss/lb)

Kata kunci terkait:
hm zaki abdullah

Lihat Juga

Sosialisasi Seleksi, Pembinaan Calon Anggota Polri, Polres Tapteng MoU Dengan Pemkab

Tapteng | suarasumut.com –  Melahirkan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi generasi muda Tapanuli ...