Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Komisi D Gelar RDP Bersama DPC GMNI, PC PMII, Dan BPC GMKI Labuhanbatu

Komisi D Gelar RDP Bersama DPC GMNI, PC PMII, Dan BPC GMKI Labuhanbatu

 

              “Saksi Dan Korban Dugaan Pungli Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru Akan Dilindungi LPSK”

 

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Dalam mengungkap tabir pungutan biaya pemberkasan tunjangan profesi guru yang sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, DPRD akan mengajukan perlindungan saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi D, Akhmat Saipul Sirait saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPC GMNI, PC PMII, dan BPC GMKI, Rabu (28/12).

“Kita akan minta guru-guru selaku korban (pungli) yang bersedia memberikan kesaksiaannya akan kita ajukan perlindungan kepada LPSK. Untuk itu, para guru-guru tidak perlu khawatir, dan kami siap untuk merahasiakan identitasnya,”kata Akhmatt Saipul Sirait kepada peserta RDP di ruang kerja Komisi D DPRD Labuhanbatu.

Hal tersebut dikatakan Akhmat Saipul Sirait mengingat para guru dalam naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu cenderung membungkam karena berpotensi diperlakukan sewenang-wenang melalui pemutasian ke daerah pesisir. Fakta yang dialami Tetty Herawati Tambunan guru bidang study Matematika SMP Negeri 2 dimutasikan ke SMP Negeri 2 Satu Atap Panai Hilir pasca menyatakan sikap dan pikiran serta mengutarakan pendapatnya untuk menghentikan (melawan,red) pungutan biaya pemberkasan tunjangan profesi guru triwulan III pada bulan Oktober 2016.

Diterangkan Tetty Herawati Tambunan, biaya pemberkasan tunjangan profesi guru di SMP Negeri 2 Rantau Selatan sebesar Rp20 ribu untuk penebusan SK Dirjen Pendidikan dan sebesar Rp250 ribu dialokasikan kepada Dinas Pendidikan Rp100 ribu, KUPT Rp50 ribu, Pengawas Sekolah Rp50 ribu, dan pengantar berkas Rp50 ribu. Pungutan biaya pemberkasan tersebut dialaminya sejak awal tahun 2015.

“Sejak triwulan II tahun 2015 hingga triwulan II tahun 2016, saya melakukan pemberkasan sendiri dan dipungut biaya sebesar Rp50 ribu di KUPT dan Rp50 ribu di Dinas Pendidikan. Namun pada triwulan III, saya sama sekali tidak memberikan lagi. Faktanya, tunjang profesi saya tidak disalurkan (ditransfer,red) dan saya malah dimutasikan ke daerah pesisir 2 minggu setelah saya mengajak Kepala Sekolah untuk menghetikan pungutan biaya itu,”kata Tetty Herawati Tambunan.

Ketua DPC GMNI Labuhanbatu, Ridwan Nasution menyatakan, dirinya yakni jumlah guru yang bersedia memberikan kesaksiannya atas pungutan biaya pemberkasan tunjangan profesi guru akan banyak bertambah. Menurutnya, selama ini para guru selaku saksi dan korban pungutan biaya yang tidak berdasarkan hukum cenderung tidak didampingi, dikawal, dan dilindungi dari tekanan psikis yang mengancam kenyamanan menjalankan tugas profesinya sebagai pengajar.

“Selama ini, mereka selalu dihantui rasa takut, rasa khawatir dimutasi ke daerah pesisir bila memberikan kesaksian atas persoalan pungutan biaya yang tidak berlandaskan hukum. Jika para guru selaku saksi dan korban dilindungi dari segala bentuk tekanan fisik dan psikis, rasa khawatir dan takut dimutasi sudah terjawab, sudah teratasi. Kami yakin, jumlah guru selaku saksi dan korban yang bersedia memberikan kesaksiannya akan bertambah banyak,” kata Ridwan Nasution yang diamini Ketua DPC GMKI, Francius Gultom dan anggota PC PMII, Nanang serta guru bidang study Matematika, Tetty Herawati Tambunan. (ls/ss-lb)

Kata kunci terkait:
Gmni, ketua gmni labuhan batu

Lihat Juga

Sosialisasi Seleksi, Pembinaan Calon Anggota Polri, Polres Tapteng MoU Dengan Pemkab

Tapteng | suarasumut.com –  Melahirkan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi generasi muda Tapanuli ...