Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Citizen Journalism ›› Ketika RPJMD 2011-2015 Tak Mampu Atasi Banjir Di Labuhanbatu

Ketika RPJMD 2011-2015 Tak Mampu Atasi Banjir Di Labuhanbatu

Oleh: Lamhot J Sitorus/wartawan suarasumut.com

Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, banjir yang melanda wilayah Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu kembali menjadi isu permasalahan pembangunan daerah. Padahal, banjir yang masuk kategori bencana alam ini merupakan salahsatu isu strategis Pemkab Labuhanbatu yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015.

RPJMD yang dokumen rencana program pembangunan itu sendiri merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini tentunya mewajibkan setiap kepala daerah, dalam hal ini Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar wajib melaksanakannya demi terciptanya kepastian hukum di daerah kepemerintahannya.

Sesuai informasi yang dihimpun, bencana banjir yang melanda Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu kali ini mengakibatkan ribuan warga atau 600-an kepala keluarga (KK) terpaksa mengungsi. Berdasarkan keterangan warga sekitar, banjir yang terjadi saat ini merupakan banjir terebesar dibandingkan sebelumnya.

Dalam sebuah group Facbook Gerakan Masyarakat Labuhanbatu (GeMaLa), bencana banjir inipun menjadi pergunjingan dikarenakan semakin menaiknya luapan air di Desa Negeri Lama. Pemilik akun Haris Tambunan dalam postingannya menyebutkan, informasi terkini terkait kondisi akan diupdatenya. “Team Gemala akan terus mengupdate kondisi terkini banjir Negeri Lama…. Kondisi air tambah naik,” kata saahsatu pemilik akun Facebook Haris Tambunan di group Gerakan Masyarakat Labuhanbatu (GeMaLa), Jumat (16/1).

Menurut pemilik akun Abdi Alam yang menanggapi postingan berharap pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus mendapatkan solusi dan harus mengupayakan perbaikan areal resapan air. “Tidak hanya sekedar memberikan bantuan konsumsi!!!! Pemerintah dan seluruh elemen Masyarakat harus mendapatkan solusi dan meralisasi untuk menangani dan mengantisipasi dampak banjir……

Masalah banjir di Negeri Lama tidak asing lagi sudah sering terjadi dari dulunya…….
Hal ini harus ada pengupayaan perbaikan areal resapan air dan saluran-saluran air!!!!!!!!!!!!”, komentar Abdi Alam menanggapi.

Peristiwa bencana banjir ini, sesuai RPJMD 2011-2015, Pemkab Labuhanbatu yang dipimpin Bupati dr Tigor Panusunan Siregar SpPD menetapkan rencana anggaran program pengendalian banjir sebesar Rp8,880 Milyar atau sekitar 0,6 % dari total rencana anggaran 231 program sebesar Rp1,377 Triliun.

Hal mana, program pengendalian banjir dikelompokan Bupati Labuhanbatu dr Tigor Pansunan Siregar SpPD dalam sasaran pokok misi “Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Yang Kondusif Dengan Peningkatan Kesadaran Hukum, Paham Kebangsaan Dan Kebudayaan Serta Kehidupan Beragama” dari 5 misi untuk mencapai visi “Labuhanbatu Mandiri 2015 Menuju Labuhanbatu Sejahtera 2020”.

Sesuai kondisi Kabupaten Labuhanbatu yang dituangkan dalam RPJMD 2011-2015, dari 98 desa/kelurahan dan 9 Kecamatan, sebanyak 42 desa/kelurahan di 9 kecamatan merupakan daerah rawan banjir. Sedangkan Desa Negeri Lama merupakan salahsatu desa dari 13 desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Bilah Hilir.

Merujuk anggaran yang dibutuhkan oleh Bupati dr Tigor Panusunan Siregar SpPD dalam melaksakan program penanggulangan bencana banjir di daerah kepemerintahannya itu, besaran anggaran Rp8,880 Milyar seyogyanya telah digunakan sekitar Rp7,104 Milyar atau sekitar 80% dari anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan salahsatu misi “Mewujudkan Ketertiban Dan Kemanan Yang Kondusif Dengan Peningkatan Kesadaran Hukum, Paham Kebangsaan Dan Kebudayaan Serta Kehidupan Beragama” untuk mencapai “Labuhanbatu Mandiri 2015 Menuju Labuhanbatu Sejahtera 2020”.

Namun sangat disayangkan, informasi capaian kerja atas program-program yang dilaksanakan sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 tidak terpublikasi kepada masyarakat secara luas dan kepada masyarakat Labuhanbatu secara khusus. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran dr Tigor Panusunan Siregar untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat sebagaimana dirinya setiap tahun mematuhi kewajibannya menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPPD) kepada DPRD.

Minimnya informasi penyelenggaraan pembangunan daerah Labuhanbatu ini, masyarakat yang telah memberikan mandat kepada DPRD selaku perwakilannya dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah harus mengelus dada alias menyabarkan diri dalam ketidak berdayaannya. Bagaimana tidak, Bupati dr Tigor Panusunan Siregar SpPD yang tidak mematuhi kewajibannya untuk menyampaikan ILPPD setiap tahunnya seolah-olah perbutanan sosok kepala daerah yang tidak melanggar undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam situasi minimnya kesadaran Bupati Labuhanbatu dr Tigor Panusunan Siregar mematuhi kewajibannya menyampaikan ILPPD, penulis mencoba untuk merumuskan capaian kerja atas program penanggulangan bencana banjir yang dituangkan berdasarkan besaran anggaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015. Dalam RPJMD, Bupati dr Tigor Panusunan Siregar SpPD menetapkan anggaran rencana penaggulangan bencana dimulai sejak tahun 2012 sebesar Rp1,2 Milyar, tahun 2013 sebesar Rp2,315 Milyar, dan tahun 2014 sebesar Rp2,548 Milyar, sedangkan tahun 2015 sebesar Rp1,883 Milyar.

Berdasarkan anggaran setiap tahun tersebut, dapat diketahui program penanggulangan bencana banjir sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 sebesar Rp6,063 Milyar atau sekitar 68% dari Rp8,880 Milyar. Jika dalam penggunaan anggaran tersebut telah digunakan secara efektif dan efesien sebagaimana direncanakan dalam RPJMD 2011-2015, seyogyanya jumlah desa/kelurahan rawan banjir turut menurun secara persentasenya sebesar 68% atau sekitar 29 desa/kelurahan yang tersentuh pembangunan program penanggungalan bencana banjir telah teratasi sehingga hanya menyisakan 13 desa/kelurahan dari 42 desa/kelurahan yang rawan banjir.

Sesuai informasi yang yang tersaji pada rencana program prioritas RPJMD T.A 2011, anggaran penanggungan bencana banjir dituangkan pada urusan pekerjaan umum. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum Binamarga merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Labuhanbatu selaku pelaksana program prioritas ini.
Namun sangat disayangkan, berdasarkan informasi yang disajikan Sekretariat Daerah Pemkab Labuhanbatu, Perda tentang APBD T.A 2012, T.A 2013, maupun T.A 2014 pada Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan Dan Energi tak 1 judulpun jenis belanja langsung yang berkaitan dengan kegiatan penanggulan bencana banjir.(lb)

Lihat Juga

Ika Bina En Pabolo Adventure 1 Labuhanbatu Diikuti 430 Riders Roda 2 Dan 70 Off Roader

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Event bergengsi “Ika Bina En Pabolo Adventure 1 Labuhanbatu” yang dilaksanakan ...