Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Kabar Sumut ›› Kerusakan Hutan Ancam Samosir
Kerusakan Hutan Samosir

Kerusakan Hutan Ancam Samosir

Kerusakan Hutan Samosir
Kerusakan Hutan Samosir

Perang terhadap praktek pembalakan liar sebenarnya telah digaungkan pemerintah sejak lama. Sebagaimana tertuang dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan, serta Inpres Nomor 4/2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Pemberdayaannya di Seluruh Wilayah RI. Faktanya praktek-praktek ilegal tersebut ternyata masih terjadi.

Hutan sebagai aset negara dirusak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui aksi pembalakan liar. Setengah wilayah hutan Samosir yang masih ada, saat ini terancam karena penebangan komersial, kebakaran hutan, dan pembukaan hutan untuk lahan pertanian.

Kerusakan hutan yang terjadi di wilayah hutan Kecamatan Ronggur Ni Huta, maupun di lokasi lainnya akan membuat Samosir menjadi salah satu daerah rawan bencana alam. Karena kebakaran hutan ataupun pembalakan liar merupakan salah satu bentuk ekstrim yang berdampak terjadinya bencana.

“Kehancuran hutan atau deforestasi yang terjadi disebabkan tiga hal utama, yakni illegal logging, legal logging, dan kebakaran hutan. Selain pembalakan liar, hancurnya hutan disebabkan penebangan yang mendapat izin pemerintah melalui HPH (Hak Pengelolaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri),” ujar aktivis ICW Pardiman Limbong menanggapi kondisi hutan Samosir saat ini.

terdapat tiga modus yang tengah berkembang. Pertama, menggunakan surat izin yang tidak sesuai dengan isi yang tertera dalam surat izin. Misalnya, izin HTI yang seharusnya hanya untuk semak belukar, namun digunakan di hutan lindung.

Kedua adalah sistem lelang, dengan cara ini oknum-oknum pembalak liar berusaha melegalkan kayu-kayu yang sebenarnya ilegal. Sedangkan ketiga, memanfaatkan masyarakat untuk melakukan pembakaran hutan.

“Praktek-praktek ilegal sebenarnya tidak mungkin terjadi jika tidak ada yang memfasilitasi. Tanpa adanya pihak lain yang membuka jalan atau membiarkan terjadinya penebangan liar, mustahil aksi tersebut berjalan.

“Pihak lain itulah yang memberikan izin untuk melegalkan pembalakan liar. Disinilah ditengarai adanya keterlibatan oknum pejabat, bahkan aparat yang seharusnya melakukan pengawasan,” katanya.

Mengapa belakangan ini marak terjadi kebakaran hutan serta pembalakan liar. Kembali kita soroti kinerja Dishutbun Samosir terutama Polhut yang tidak mampu bekerja secara maksimal, yang sampai saat ini belum menemukan dalang pembakaran hutan ataupun pelaku pembalakan liar” tegas Limbong.

Lihat Juga

Sergai Peringati BBGRM Ke -XI dan HKG PKK Ke – 42

* Bupati : Tingkatkan Partisipasi Keluarga dan Semangat Gotong Royong Masyarakat *   Sergai, suarasumut.com …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.