Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Kepala DPPKAD Bantah UP Rp1,2 Milyar Di Korupsi Untuk Dana Sertifikasi Guru

Kepala DPPKAD Bantah UP Rp1,2 Milyar Di Korupsi Untuk Dana Sertifikasi Guru

Rantauprapat, suarasumut.com – Kredibilitas aparat hukum yang menangangani perkara korupsi dana sertifikasi 233 guru sebesar Rp2,9 melibatkan Adi Susanto Purba dipergunjingkan ditengah-tengah masyarakat. Pasalnya, 1 lembar chek senilai Rp1,2 milyar yang ditandatangani Adi Susanto Purba di tahun 2010 untuk membayar pengembalian uang persedian (UP) ke Kas Daerah Pemkab Labuhanbatu.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga, Rabu (21/1), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara Adi Susanto Purba dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp50 juta. Hukuman pidana dan denda tersebut dituangkan dalam putusan Nomor:27 /Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 6 Februari 2012.

Sesuai putusan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Jonner Manik SH MH dan Hakim Anggota H Muhammad Nur SH MH dengan Panitera Facrial SH MHum menyatakan Adi Susanto Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

Ironisnya, bukti 1 lembar chek senilai Rp1,2 Milyar dan tanda terima uang persediaan (UP) ke Kas Daerah Pemkab Labuhabatu dijadikan Majelis Hakim tersebut sebagai salahsatu dasar keyakinannya Adi Susanto Purba terlibat dalam perkara korupsi dana sertifikasi 233 guru tahun anggaran (T.A) 2010 sebesar Rp2,9 Milyar.

Gonjang-ganjing yang terjadi dimasyarakat setelah mencuatnya informasi UP Rp1,2 Milyar dijadikan sebagai bagian korupsi dana sertifikasi 233 guru sebesar Rp2,9 Milyar, malah dibantah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Labuhanbatu, Muhfli.

Menurut Muhfli, setiap akhir tahun, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib mengembalikan UP, baik karena tidak habis digunakan ataupun terjadinya kelebihan pembayaran kegiatan. Ia menganalogikan UP itu sebagai uang pinjaman di setiap awal tahun kepada setiap instansi daerah untuk melakukan kegiatan dalam 1 tahun anggaran.

“Gak ngerti aku kenapa dibilang uang korupsi. UP itu seumpama uang pinjaman. Misalkan dalam 1 tahun, anggaran kegiatan yang dibutuhkan sebesar Rp12 juta, maka di awal tahun kita berikan pinjaman sebesar Rp1 juta. Setelah pinjaman itu digunakan, dibuatlah pertanggungjawabannya dan diajukan kembali pengantian pinjaman sebesar Rp1 juta, dan seterusnya hingga akhir tahun,” kata Muhfli saat disebutkan hal tersebut merupakan fakta putusan Pengadilan perkara korupsi dana sertifikasi 233 guru sebesar Rp2,9 Milyar.

Lanjut Muhfli, tanpa adanya pertanggungjawaban penggunaan UP, Pemerintah Daerah Labuhanbatu tidak akan memproses pengajuan Ganti Uang/GU (penggantian UP,red) yang sebelumnya sudah diberikan. Lebih lanjut Muhli menyebutkan pengembalian UP di akhir tahun dikarenakan adanya sisa uang cash yang dserahkan kepada SKPD, namun lebih ataupun tidak habis digunakan. “Pengembalian UP diakhir tahun karena ada dana cash yang diserahkan kepada SKPD tidak habis digunakan ataupun terjadi kelebihan bayar. UP bukan uang korupsi (dana sertifikasi 233 guru,red),” tegas Muhfli.

Secara terpisah, Adi Susanto Purba mengaku dirinya tidak mengetahui factor penyebab Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan meyakini 1 lembar chek Rp1,2 Milyar sebagai bagian dari korupsi dana sertifikasi 233 guru sebesar Rp2,9 Milyar. Menurut Adi Susanto Purba, hingga saat ini dirinya tidak mengetahui keterlibatannya dalam perkara tersebut.

“Hinga saat ini saya masih meyakini penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim yang menangani perkara ini tidak memahami aturan pengelolaan keuangan. Jika benar Kepala Dinas Pendapatan (Muhfli,red) membantah UP Rp1,2 milyar (bukan) dana korupsi, keyakinan saya semakin kuat dan public akan menyimpulkannya,” kata Adi Susanto Purba sembarai menyebutkan perkara yang dihadapinya dianalogikan sebagai pertaruangan hidup. (ls/ss/lb)

Kata kunci terkait:
adi ausanto purba

Lihat Juga

Bupati Taput Resmikan Listrik Tenaga Turbin Di Desa Lobusihim Kecamatan Simangumban

Taput | suarasumut.com  –  Usai sambut Kunjungan Presiden RI Joko Widodo, pada malam harinya Bupati ...