Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Kendati Langgar UU Kehutanan, Penjarahan Hutan Lindung Di Panai Tengah Tetap Marak

Kendati Langgar UU Kehutanan, Penjarahan Hutan Lindung Di Panai Tengah Tetap Marak

Labuhanbatu, suarasumut.com – Maraknya pembalakan liar di areal hutan lindung Perkebunan PT. Hijau Pryan Perdana (HPP) Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu terus berlangsung sekali pun melanggar UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No. 41 / 1999, namun hal tersebut tetap saja berlangsung .

Padahal jelas di dalam ancaman pidana yang diatur dalam pasal 50 ayat 1 UU No.41 Tahun 1999 tertulis “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5 Miliar”.

Kendati demikian, ironisnya para pembalak liar seakan tak pernah tersentuh hukum dan terus saja melakukan pengerusakan hutan, akibatnya diperkirakan ratusan hektar hutan lindung yang ada di Kecamatan Panai Tengah dalam kurun waktu yang tidak lama lagi terancam punah.

Sementara itu, pihak intansi terkait seperti Dinas Kehutanan sampai saat ini hanyabisa berjanji akan melakukan pengawasan dan turun kelapangan, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu A.M Saragih saat dikonfirmasi suarasumut.com (5/5) diruang kerjanya tidak menampik jika kondisi hutan lindung dikawasan Panai Tengah saat ini diambang kepunahan.

Namun menurutnya, kendala yang dihadapi personil Polisi Kehutanan saat ini adalah minimnya biaya operasional, ”sudah pernah dilakukan croscek ke lokasi bahkan sudah ada penindakan yang dilakukan terhadap para pembalak liar, namun karena minimnya dana operasional, maka kami sampai saat ini masih menunggu SK Bupati,”ungkapnya.

A.M Saragih juga menambahkan kalau pihak Dishut telah melakukan pemanggilan kepada seluruh pengusaha dan panglong kayu guna mensosialisasikan tentang peraturan Kemenhut serta tata cara dan jenis kayu yang legal dan illegal, namun sampai saat ini realisasi dilapangan para pemilik usaha kayu olahan tersebut tetap saja melanggar peraturan, bahkan hampir semua pengusaha kayu olahan tidak mengkantongi izin Sako , Fako dan lainnya.

Menanggapi hal ini, Suprapto Aktivis pemerhati dan pecinta hutan Kabupaten Labuhanbatu menegaskan kalau persoalan hutan lindung di Panai Tengah khususnya merupakan masalah klasik,”sebenarnya bisa saja intansi terkait seperti Polisi, dan Dishut menyelamatkan hutan lindung dari kepunahan ini, tapi persolannya, kedua intansi ini bisa dikatakan kurang sejalan, bahkan bukan rahasia lagi kalau para intansi ini telah memperoleh “pago-pago” dari para pengusaha kayu dan pembalak, jadi bagaimana bisa hutan lindung yang ada di Panai Tengah ini selamat dari kepunahan, padahal kalau mereka memang serius menangani hal ini dengan menjalankan UU yang berlaku maka mustahil para pembalak liar ini berani beroperasi,”ungkapnya.(ta/ss/lb)

Lihat Juga

Cegah Mismatch Menahun, BPJS Kesehatan Diminta Koreksi Diri

Jakarta | suarasumut.com  –  Anggota Komisi IX Irma Suryani mengibaratkan defisit yang dialami Badan Penyelenggara ...